Koperasi Desa Merah Putih Butuh Rp 400 Triliun, Anggaran Diurus Sri Mulyani-Erick Thohir

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan anggaran untuk Koperasi Desa Merah Putih menjadi urusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri BUMN Erick Thohir. Menyusul, pembentukannya yang dikebut bisa tercapai pada Juni-Juli 2025 mendatang.

"Nah pendanaan nanti akan Menteri Keuangan sama BUMN," ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta ada percepatan pembentukan KopDes Merah Putih. Hal itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Menurutnya, pengelolaan koperasi harus dilakukan dengan optimal. Termasuk dikelola dengan profesional.

"Karena pengalaman yang lalu, koperasi-koperasi Ini betul-betul harus kita kelola dengan baik dan profesional," ucapnya.

Butuh Anggaran Rp 400 T

Ditemui ditempat yang sama, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi memyampaikan butuh anggaran sekitar Rp 400 triliun untuk KopDes Merah Putih itu. Targetnya ada 80 ribu koperasi dengan alokasi Rp 5 miliar per koperasi.

"Ya kalau misalnya 80 ribu kali Rp 5 miliar itu Rp 400 triliun," ungkapnya.

Dia mengatakan soal pendaan ini menjadi kewenangan Sri Mulyani hingga Erick Thohir. "Gini, soal ngomong anggaran, soal dana nanti yang lebih baik ngomong Menteri Keuangan sama BUMN," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih untuk dikebut. Satgas yang dikepalai Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan rutin rapat mulai pekan depan.

Menko Zulkifli menjelaskan percepatan itu tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dia menegaskan KopDes Merah Putih akan dimiliki oleh pemerintah atau masyarakat desa.

"Kan koperasi banyak bentuk, ada perorangan, ada yang kelompok, tapi ini Koperasi Desa Merah Putih, koperasi yang milik pemerintah desa atau milik masyarakat desa," ungkap Menko Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis (10/4/2025).

Atas tujuan itu, dia menegaskan Presiden Prabowo ingin ada percepatan dalam rangka pembentukannya. Menko Zulkifli Hasan telah diminta untuk menjadi nakhoda dalam pembentukan ini.

"Saya diminta mengkoordinasi dan nanti akan ditambah dengan satgas, sekaligus yang akan bertugas harian," tuturnya.

Dia menjelaskan, Satgas Percepatan Pembentukan KopDes Merah Putih akan rutin menggelar rapat koordinasi mulai pekan depan. Nantinya sejumlah kementerian akan dilibatkan.

"Nanti mulai Senin kita akan terus disini harian, karena Satgas harian untuk terus melakukan rapat bersama kementerian lainnya disini koordinasi dengan desa-desa agar segera membentuk percepatan Koperasi Desa Merah Putih," tuturnya.

Beberapa kementerian yang akan terlibat langsung diantaranya Kementerian Koperasi, Kementerian Desa, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Lalu, ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).