Pemerintah Salurkan Bantuan Modal UMKM Lewat Bank Konvensional dan Syariah

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 123,47 triliun untuk stimulus UMKM dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional. Stimulus ekonomi tersebut disalurkan pemerintah melalui bank dan lembaga keuangan.

Penyaluran stimulus ini bisa didapat masyarakat melalui bank konvensional maupun syariah.

"Pemerintah memberikan pinjaman lewat bank atau lembaga keuangan baik yang konvensional maupun syariah," kata Sri Mulyani dalam diskusi bertajuk Recovery Of Indonesia Economy In The Post Covis-19: The Role Of Islamic Economics di akun Youtube IAEI TV, Jakarta, Kamis (20/8).

Sebagaimana diketahui, pemerintah menganggarkan dana Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 694 triliun. Sektor kesehatan yang memiliki anggaran Rp 87, 55 triliun, namun baru merealisasikan 7 persen.

Sektor Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terealisasi 6,5 persen dari anggaran Rp 106,11 triliun. Sektor Insentif Usaha terealisasi 13 persen dari anggaran Rp 120,61 triliun.

Kemudian Sektor UMKM terealisasi 25 persen dari anggaran Rp 123,46 triliun. Sektor Perlindungan Sosial terealisasi 38 persen dari anggaran Rp 203,9 triliun. Sementara sektor pembiayaan korporasi dari anggaran Rp 53,57 triliun belum terealisasi sama sekali.

Selain itu, baru-baru ini pemerintah kembali memberikan stimulus kepada masyarakat dalam bentuk uang tunai. Kali ini pemerintah menyuntikan dana kepada pekerja yang memiliki gaji kurang dari Rp 500 ribu.

"Pemerintah sekarang memberikan insentif untuk pekerja yang memiliki gaji dibawah Rp 5 juta," kata Sri Mulyani.

Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT) ini selama 4 bulan. Program stimulus ini sedang difinalisasi agar bisa dijalankan oleh Kementerian Ketenagakerjaan di September 2020 ini.

Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan atau setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

** Saksikan "Berani Berubah" di Liputan6 Pagi SCTV setiap Senin pukul 05.30 WIB, mulai 10 Agustus 2020

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai proses pencairan belanja penanganan Virus Corona (Covid-19) di kementerian. Menurutnya, banyak penyesuaian yang harus dilakukan sebab Indonesia belum pernah menghadapi pandemi.

Belum lagi, beberapa menteri masih tergolong baru sehingga kaget menghadapi modifikasi belanja. Menteri-menteri baru tersebut juga terkendala dengan aktivitas kerja yang harus berubah dari sistem tatap muka menjadi bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).

"Dalam 3 bulan terakhir, banyak desain kebijakan yang kami diskusikan, lalu datanya berubah. Kami harus reshape dan redesign, kita harus modifikasi lagi," ujar Sri Mulyani dalam diskusi online, Jakarta, Rabu (19/8).

"Beberapa menteri juga masih baru. Tidak semua benar-benar paham birokrasi, belum pernah bekerja di pemerintah. Covid-19 menghantam kebutuhan budget mereka, ada yang harus dipotong, ada yang harus diprioritaskan. Ini menjadi tantangan bagi mereka untuk manage sambil WFH," sambungnya.

Sri Mulyani melanjutkan, pandemi Covid-19 yang mengubah secara total sistem kerja dan belanja negara menjadi tantangan tersendiri di luar keharusan menahan laju penyebaran virus. Tantangan tersebut tentu tidak hanya dihadapi oleh Indonesia tetapi seluruh negara di dunia.

"Kalau mereka nggak WFH, mereka bisa di kantor saja 24 jam per 7 hari berdiskusi secara intensif. Tapi sekarang, semua tantangan ini menantang sekali bagi seluruh pemerintah di dunia, bukan hanya di Indonesia," paparnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, kondisi negara yang berubah drastis membuat pemerintah bergerak cepat mengeluarkan berbagai kebijakan. Hal ini juga didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

"Budget-nya berubah drastis. Kita menghadapi situasi dan tantangan yang luar biasa. Kami sangat mengapresiasi support politik dari parlemen. Presiden mengeluarkan perppu, dan mereka menerima kebijakan darurat itu. Ini bisa dikatakan sebagai situasi yang sangat tidak pasti," tandasnya.

Reporter: Anggun P Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk meningkatkan realisasi APBN dan cermat mengantisipasi ketidakpastian dalam penyusunan APBN 2021 di tengah pandemi Covid-19.

Hal itu disampaikan Puan Maharani seusai rapat paripurna dengan agenda pandangan fraksi atas RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2019 yang diajukan Pemerintah, Selasa (18/8/2020).

Puan Maharani menyampaikan, APBN yang memakmurkan rakyat merupakan APBN yang efektif dalam mengalokasikan anggaran.

"APBN merupakan sebuah instrumen penting dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia," kata dia.

Menurut dia, melalui realisasi APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara.

"Melalui APBN, rakyat bisa merasakan kehadiran negara melalui peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan, pendidikan, dan bantuan yang diperlukan khususnya pada masa pandemi Covid-19 ini," jelas Puan Maharani.

Puan mengungkapkan, berdasarkan Laporan Realisasi APBN TA 2019 diketahui bahwa Realisasi Pendapatan Negara mencapai 90,6% yaitu sebesar Rp1.960,6 triliun. Capaian tersebut meningkat 0,9% atau Rp 16,9 triliun dibandingan realisasi 2018.

Menurut dia, realisasi APBN Tahun Anggaran 2019 memperlihatkan bahwa Pemerintah masih harus terus meningkatkan kinerja dalam mengelola APBN.

"Peningkatan realisasi APBN dimaksudkan agar pengelolaan keuangan negara pada APBN semakin memenuhi prinsip transparansi sehingga APBN lebih tepat sasaran dan tepat manfaat bagi kesejahteraan rakyat," jelas Puan.