Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan jumlah pengangguran dan penduduk miskin di Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan di 2020.
“Persentase penduduk miskin kita terus mengalami penurunan di 9,22 persen (2019) ini adalah angka persentase penduduk miskin terendah di dalam sejarah republik Indonesia itu sendiri, namun kita akan lihat tahun 2020 kita menghadapi tantangan akibat covid-19 yang akan menyebabkan peningkatan dari sisi kenaikan penduduk miskin dan tingkat pengangguran,” kata Sri dalam video conference Raker Komite IV DPD RI membahas RUU Pelaksanaan APBN 2019 dan RAPBN 2021, Rabu (9/9/2020).
Baca Juga
Hal itu tercatat dalam capaian ekonomi pada 2019, dimana tingkat pengangguran Indonesia mengalami penurunan di 5,28 persen.
Advertisement
“Ini adalah tingkat pengangguran terendah dalam 5 tahun terakhir, lalu dari sisi indeks pembangunan manusia Indonesia mengalami peningkatan di 71, 92 (tertinggi dalam 6 tahun terakhir) dibanding tahun 2018 hanya 71,39,” katanya
Begitupun dengan persentase penduduk miskin di 2019 mengalami penurunan di angka 9,22 persen, dari sebelumnya 2018 di angka 9,66 persen.
Lantaran 2020, Sri menyebut kasus covid-19 masih meningkat trend kasusnya hingga 190.665 kasus yang positif covid-19. Demikian perekonomian Indonesia sangat terpengaruh dengan adanya covid-19 ini.
“Tahun 2020 kita mengalami kontraksi -5,32 persen, ini akibat pelaksanaan berbagai langkah-langkah penyebaran covid-19 melalui PSBB yang kemudian melemahkan sisi konsumsi, investasi dan ekonomi dunia juga mengalami kontraksi yang luar biasa sehingga ekspor melemah,” pungkasnya.
Cara Sri Mulyani Cegah Melambungnya Angka Kemiskinan dan Pengangguran
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pemerataan kebutuhan dasar masyarakat seperti ketersediaan pangan dan papan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas pendidikan. Hal itu dilakukan untuk memperbaiki berbagai indikator kesejahteraan.
Dia meyakini membaiknya pertumbuhan ekonomi yang diiringi kondisi makro-ekonomi yang stabil di tahun 2021, akan menjadi momentum positif bagi pemerintah. Utamanya dalam menurunkan indikator kemiskinan dan ketimpangan setelah terjadi peningkatan di tahun 2020 sebagai dampak dari pandemi Covid-19.
"Berbagai program pemerintah, khususnya perlindungan sosial dan insentif dunia usaha, diharapkan dapat mendukung penurunan tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran," kata Sri Mulyani dalam rapat paripuna, di DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2020).
Dengan langkah-langkah tersebut, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka masing-masing menjadi 9,2–9,7 persen dan 7,79,1 persen dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377–0,379 pada tahun 2021.
Selanjutnya dalam data Sri Mulyani, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan meningkat menjadi 72,78–72,95 yang mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Advertisement