Penjualan Listrik PLN Anjlok hingga Minus 10 Persen Akibat Pandemi Covid-19

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) mengalami penurunan penjualan listrik selama pandemi Virus Corona. Penurunan penjualan tersebut paling drastis terjadi di tiga bulan pertama pandemi Covid-19 diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Capital dan Management PLN Syofvi Felienty Roekman mencatat, penjualan listrik PLN turun minus 10 persen. Hal tersebut baru pertama kali terjadi sejak dirinya bekerja di perusahaan pelat merah tersebut.

"Dua sampai tiga bulan pertama, demand kami turun cukup signifikan sampai minus 10 persen. Ini tidak pernah kami alami. Saya sudah 27 tahun di PLN pertumbuhan negatif sampai minus 10 persen baru kami rasakan kemarin," ujarnya dalam diskusi online, Jakarta, Kamis (24/9/2020).

Penurunan penjualan secara signifikan tersebut terjadi karena banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memutus penyebaran virus. Beberapa tempat umum terpaksa menghentikan aktivitas yang kemudian berdampak pada konsumsi listrik.

Syofvi melanjutkan, anjloknya penjualan listrik tersebut kemudian berdampak pada kondisi keuangan PLN. Namun kini, dalam beberapa bulan terakhir penjualan sudah mulai membaik, meski masih tercatat mengalami pertumbuhan negatif 2 persen.

"Ekspektasi dengan segala upaya di akhir tahun ini. Tapi posisi sampai saat ini kurang lebih minus 2 persen," jelasnya.

Dia memprediksi, penjualan listrik PLN hanya akan tumbuh minus 0,5 persen hingga akhir tahun. Dalam prediksi optimis, penjualan diprediksi bisa tumbuh mencapai positif 0,5 persen.

"Kami proyeksikan akhir tahun negatif kecil sekali minus 0,5 persen. Tapi kami upaya tetap positif, punya skenario optimistis dan pesimistis di kisaran minus 0,5 persen sampai 0,5 persen plus (positif). Jadi kami tetep berupaya dan ikhtiar agar terjadi pertumbuhan positif 0,5 persen," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, PLN mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 20 triliun untuk tahun anggaran 2021. Namun demikian, anggaran PMN yang disetujui untuk perusahaan pelat merah tersebut hanya Rp 5 triliun.

"PMN 2021, usulan awal PLN adalah Rp 20 triliun dan mendapatkan alokasi sebesar Rp 5 triliun," ujar Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini saat rapat dengar pendapat dengan DPR, Jakarta, pada Rabu 9 September 2020.

Zulkifli mengatakan, dana ini rencananya akan digunakan untuk pembiayaan belanja modal pada proyek transmisi dan distribusi termasuk pelaksanaan program listrik desa, pembangkit EBT dan penunjang program listrik desa.

"Alokasi yang sedang dalam penajaman, estimasinya adalah distribusi Rp2 triliun di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Indonesia Timur. Kemudian transmisi Rp2 triliun untuk Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Lalu listrik desa Rp1 triliun untuk Indonesia timur," jelasnya.

Terkait kajian kelayakan proyek dan dampak ekonomi sosial, PMN 2021 ini akan memberikan dampak tidak hanya bagi PLN tetapi juga bagi pemerintah dan masyarakat. Bagi masyarakat manfaat PMN ini antara lain meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat yang berkeadilan, mendukung pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata dan transportasi.

"Bagi PLN, manfaat PMN ini antara lain penambahan PMN 2021 akan mengurangi pendanaan yang harus dicari atau gap funding dan secara berkelanjutan memperbaiki gap inquity rasio tahun selanjutnya. Lalu meningkatkan kemampuan pendanaan bagi PLN untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan ketenagalistrikan," jelasnya.