Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa 5 Persen di 2021, Ini Syaratnya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengaku optimis pertumbuhan ekonomi di 2021 sebesar 5,0 persen dapat terealisasikan. Menurutya, pemulihan ekonomi sendiri diproyeksikan pada kuartal III dan kuartal IV-2020 dan akselerasinya baru terjadi di 2021.

"Kita proyeksikan di kisaran 5,0 persen dan tentu ini suatu pemulihan yang harus diupayakan dan jaga melalui berbagai kebijakan termasuk APBN," kata dia dalam video conference di Jakarta, Selasa (29/9).

Dia menyebut ada berbagai faktor yang bisa memulihkan ekonomi indonesia dan membuat ekonomi RI tumbuh di 5,0 persen. Salah satunya adalah upaya penanganan Covid-19 yang terus digencarkan pada tahun ini dan dilanjutkan di 2021 dengan disiplin protokol kesehatan secara ketat.

"Semakin kita bisa kendalikan melalui disiplin protokol, akan bantu utk tangani covid sekaligus mulai pemulihan ekonomi dan sosial," kata dia.

Selanjutnya, faktor kedua yakni ketersediaan vaksin. Menurutnya, banyak hal-hal optimis mengenai penemuan dan produksi vaksin termasuk dari Indonesia maupun kerjasama dengan internasional. Keberadaan vaksin menjadi penting, dan akan memberikan harapan baru bagi masyarakat.

"Kita lihat, timeline dari vaksin diperkirakan bisa mengurangi ketidakpastian terutama pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Ini tentu pengaruhi dari pemulihan ekonomi. Kalau bisa dapatkan vaksin dan vaksinasi cukup luas, kita mampu akselerasi pemulihan ekonomi juga," kata dia.

Di samping itu, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) juga jadi fokus dan senjata pemerintah di tahun depan untuk menjaga demand dan supplai. Dari sisi demand, berbagai bantuan sosial dan bantuan ke masyarakat secara langsung diharapkan bakal bisa menjaga paling tidak daya beli dan juga ketahanan dari masyarakat terutama 40 persen terbawah.

Kemudian dari sisi supply side, pemerintah bakal berikan dukunganinsentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan mulai dari usaha kecil menengah hingga korporasi.

"Dengan demikian, untuk bantuan kredit dan penempatan dana diharapkan akselerasi dan jadi stimulus katalis bagi permintaan terhadap kredit modal kerja dan investasi. Ini merupakan hal yang diharapkan terjadi dan terakselerasi melalui intervensi pemerintah," tandasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ekonomi Indonesia 2021 diproyeksi mulai pulih pada kisaran 5 persen. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Diantaranya penanganan covid-19, reformasi struktural, dan dukungan ekspansi fiskal.

“Kita maka memproyeksikan ekonomi kita pada kisaran 5,0 persen dan tentu ini adalah suatu pemulihan yang harus diupayakan dan terus dijaga melalui berbagai kebijakan termasuk dalam kebijakan APBN,” ujar Menkeu dalam konferensi pers, Selasa (29/9/2020).

Menkeu menyebutkan, faktor-faktor penentu yang bisa memulihkan ekonomi Indonesia, pertama penanganan covid-19. Baik mulai dari tahun ini maupun tahun depan. Kedua, ketersediaan vaksin.

“Kita melihat bahwa timeline dari vaksin diperkirakan akan bisa mengurangi ketidakpastian terutama pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Ini tentu akan sangat mempengaruhi pemulihan ekonomi kita. Kalau kita bisa mendapatkan vaksin dan melakukan vaksin vaksinasi yang cukup luas, maka kita akan mampu untuk bisa akselerasi pemulihan ekonomi juga,’ kata Menkeu.

Kemudian, untuk tahun 2021 program pemulihan ekonomi nasional masih menjadi fokus. Serta berbagai bantuan untuk sisi demand juga masih akan digulirkan. Begitu pula untuk supply, pemerintah masih akan memberikan dukungan mulai dari insentif pajak, bantuan kredit dan penjaminan.

“Kita tidak hanya untuk menangani covid-19 dan memulihkan ekonomi, tapi kita juga akan memfokuskan kepada membangun fondasi ekonomi Indonesia untuk Indonesia tetap maju secara kompetitif, produktif dan inovatif,” kata Menkeu.

Dalam hal ini, lanjut Sri Mulyani, berbagai reform yang akan bisa menjadi landasan akselerasi pembangunan pondasi Indonesia diantaranya omnibus Law Cipta kerja, reformasi di bidnag anggaran dan pemmembangun lembaga pengelola investasi.

“Itu merupakan berbagai langkah maupun tools yang kita lakukan untuk bisa mengakses lokasi peningkatan investasi dalam rangka untuk terus meningkatkan investasi dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas, daya saing dan iklim investasi kita,” kata Menkeu.

Dari sisi eksternal, menkeu juga melihat ekonomi global diproyeksikan lebih positif. Sehingga bisa lebih kondusif.

“Inilah yang kita lihat di 2021. Jadi ada sense optimisme ada sense harapan, tapi juga ada sense langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Ada optimisme yaitu terjadi pemulihan ekonomi ada harapan yaitu bahwa penanganan covid-19, dan adanya penyembuhan melalui vaksinasi. Dan juga ada sense determinasi untuk menjalankan reformasi dalam rangka membangun reformasi ekonomi Indonesia secara lebih kuat. Ini kita lakukan secara terus-menerus dengan menggunakan instrumen terutama dalam hal ini adalah instrumen fiskal yaitu APBN,” tukas Menkeu. 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2021 menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil dalam sidang Paripurna pembicaraan tingkat II pengambilan keputusan terhadap RUU APBN 2021.

"Apakah rancangan Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021 dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?," kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam sidang Paripurna, di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Mendengar pertanyaan itu, seluruh anggota DPR dari beberapa fraksi menjawab kompak 'setuju'.

Seperti diketahui, Asumsi dasar makro ekonomi APBN 2021 pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar sebesar 5,0 persen. Sementara inflasi berada di 3,0 persen. Nilai tukar Rupiah Rp14.600 per USD dan suku bunga SBN 10 tahun 7,29 persen.

Kemudian untuk harga minyak mentah Indonesia ditetapkan sebesar USD 45 barel, lifting minyak bumi 705 ribu per barel, dan lifting gas bumi sekitar 1.007 ribu barel setara minyak per hari.

Di samping itu, untuk sasaran dan indikator pembangunan 2021 pemerintah juga menyepakati tingkat pengangguran terbuka berada di angka 7,7 sampai 9,1 persen. Selanjutnya tingkat kemiskinandikisaran 9,2 sampai 9,7 persen. Indeks gini ratio 0,377 sampai dengan 0,379 dan indeks IPM capai 72,78 sampai 72,95.

Selanjutnya untuk indikator pembangunan, terhadap nilai tukar petani Banggar DPR dan Pemerintah menyepakati sebesar 102-104 dan nilai tukar nelayan juga dipatok sama yakni 102-104.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati pun menyampaikan rasa syukur dan terimakasih atas disahkannya RUU APBN 2021 menjadi Undang-Undang. Apalagi pembahasan ini bisa diselesaikan dengan tepat waktu di tengah kondisi pandemi Covid-19.

"Kami atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas dukungan kerjasama dan kepercayaannya. Sehingga seluruh proses pembahasan rencana undang-undang APBN tahun 2021 dapat dibahas dan ditetapkan dalam waktu yang sesuai jadwal kesepakatan dan cukup singkat," tandas dia.

Dwi Aditya Putra

Merdeka.com