Tak Ingin Belanja Negara Tercela, Menteri Basuki Minta Bantuan KPK

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan, dirinya terus berupaya agar penggunaan uang negara di bidang infrastruktur, khususnya di Kementerian PUPR bisa terhindar dari tindak penyelewengan. Untuk itu Menteri Basukitelah meminta bantuan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Basuki mengatakan, ia telah berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK Alexnader Marwata untuk memantau aktivitas pengadaan barang dan jasa atau PBJ.

"Kami terus berusaha, dan kami juga tadi sudah komunikasi di Banten dengan Wakil Ketua KPK. Kami juga menyampaikan tolong kami di bantu untuk bisa melaksanakan PBJ ini lebih baik," ujar Menteri Basuki dalam sesi teleconference, Selasa (24/11/2020).

Dilaporkannya, KPK pun telah siap untuk membantu hal tersebut. "Pasti kita ingin yang lebih baik dan baik ke depan, tidak ingin mundur. Dan beliau (Alexander Marwata) siap untuk membantu kami," sambungnya.

Dalam hal ini, Menteri Basuki menambahkan, Kementerian PUPR telah memiliki Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) di 34 provinsi menggantikan Unit Layanan Pengadaan (ULP) untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pengadaan barang dan jasa.

Dia menyampaikan, di tepat tersebut juga ada perwakilan KPK. Kementerian PUPR pun telah membuat surat perjanjian kerjasama atau memorandum of understanding (MoU) dengan KPK sebagai tindak lanjutnya.

"Jadi kami tidak berpretensi bahwa kami ini malaikat, ada 800 lebih satker, ada hampir 3.000 pokja. Jadi saya kira pasti atau mungkin ada yang ingin berbuat (hal yang tidak diinginkan)," ungkap Menteri Basuki.

"Walaupun dalam doa selalu saya sampaikan jangan sampai kami berbuat terpikir atau berbuat tercela membelanjakan uang negara," tegasnya.

Menurut informasinya, pemerintah pada 2021 mendatang akan mengalokasikan anggaran di bidang konstruksi senilai Rp 414 triliun. Dari alokasi tersebut, sekitar 1/3 atau Rp 150 triliun berada di Kementerian PUPR.

"Saya kira ini harus lebih banyak dikerjakan oleh kontraktor dan konsultan Indonesia. Saya kira ini mungkin pasti bantuan LPJK melalui upaya-upaya manajerial untuk bisa menjadikan PBJ ini lebih baik dan transparan," tukas Menteri Basuki.

Saksikan video pilihan berikut ini:

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan 10 kementerian lembaga dengan anggaran terbesar di 2021. Pertama tertinggi adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat (PUPR) dengan jumlah Rp Rp149,6 triliun.

"Belanja K/L memiliki peran penting dalam pemulihan ekonomi dan memperbaiki kondisi sosial serta kesehatan. Kementerian PUPR juaranya tahun depan kenaikan anggarannya mencapai Rp149,8 triliun," ujarnya, Jumat (14/8/2020).

Sri Mulyani mengatakan anggaran Kementerian PUPR banyak mengalami pemotongan tahun ini. Sehingga tahun depan membutuhkan anggaran besar dalam menjalankan pembangunan infrastruktur.

"Kita lihat tahun 2019 itu Rp100 triliun tahun ini dipotong sampai Rp75,6 triliun dan untuk itu kompensasinya tahun depan untuk program-program yang mengalami penundaan akan dikejar di tahun depan," katanya.

Kementerian kedua adalah Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp137 triliun. Anggaran tersebut naik dari tahun ini yang sebesar Rp117,9 triliun. Kemudian untuk Polri Rp112 triliun, naik dari tahun ini Rp92,6 triliun.

Untuk Kemensos Rp92,8 triliun memang turun dari tahun ini Rp104,4 triliun tetapi akan tetap besar namun lebih kepada penerima bantuan. Kementerian selanjutnya adalah Kementerian Kesehatan akan mengalami kenaikan cukup tajam dari tahun ini Rp78,5 triliun di tahun depan akan Rp84,3 triliun.

"Lalu Kemendikbud juga akan meningkat cukup tajam 2019 Rp34,5 triliun, melonjak 2 kali lipat di 2020 dan tahun depan Rp81,5 triliun. Kementerian Agama juga meningkat dari Rp42,4 triliun menjadi Rp67 triliun," paparnya.

Selanjutnya, Kementerian Perhubungan juga mengalami kenaikan anggaran dari Rp32,7 triliun menjadi Rp45,7 triliun.

"Kementerian Keuangan ini termasuk BLU kelapa sawit, karena program B20 dan termasuk dana pengelolaan LPDP mencapai Rp43,3 triliun dan kemudian Kementerian Pertanian sebesar Rp21,8 triliun dari Rp14 triliun ini untuk food estate," tandasnya.