Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti Positif Covid-19

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti terkonfirmasi positif Covid-19.

oleh Liputan6.com diperbarui 19 Jan 2021, 13:24 WIB
Diterbitkan 19 Jan 2021, 13:23 WIB
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti.

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti terkonfirmasi positif Covid-19. Saat ini, dirinya tengah menjalankan isolasi mandiri.

"Pak Dirjen Perimbangan Pak Prima yang biasanya jadi partnernya sedang dalam isolasi mandiri karena kena positif (Covid-19)," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, di Jakarta, Selasa (19/1).

Bendahara Negara itu meminta kepada seluruh anggota Komite IV DPD untuk mendoakan anak buahnya tersebut. Tak lupa dia juga mengingatkan kepada seluruh anggota agar tetap menjaga kesehatan.

"Kami mohon doanya juga supaya temen-temen supaya tetap dijaga kesehatannya," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat sebanyak 39 pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan meninggal dunia akibat Covid-19.

"Seluruh teman-teman di Kementerian Keuangan yang dalam menjalankan tugas sampai hari ini mereka juga sama seperti masyarakat Indonesia, juga menghadapi risiko Covid-19," kata Sri Mulyani dalam jumpa pers realisasi APBN 2020 secara virtual di Jakarta, Rabu (6/1).

Menkeu mencatat total kasus konfirmasi positif Covid-19 di lingkungan Kementerian Keuangan mencapai 1.171 kasus.

Sementara itu, dari total 39 orang meninggal dunia itu, sebanyak 22 orang di antaranya merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

"Dalam situasi Covid, Kementerian Keuangan yang bekerja untuk menjaga keuangan negara juga menghadapi risiko nyata dari Covid tapi kita tetap menjalankan tugas," imbuhnya.

Adapun beberapa direktorat yang paling rentan dengan Covid-19, lanjut dia, yakni DJP dan Bea Cukai yang banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ramalan Sri Mulyani soal Dampak Pandemi Covid-19 di 2021

DPR dan Menteri Keuangan Bahas RUU Prioritas 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat konsultasi dengan DPR di Ruang Pansus B, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/12). Rapat membahas program Omnibus Law dan RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020 terkait keuangan dan perkembangan makro fiskal dan keuangan negara. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dampak dari pandemi Covid-19 masih akan terus dirasa sepanjang 2021. Langkah vaksinasi Covid-19 bassal yang dijalankan pemerintah belum cukup maksimal mengusir virus asal China itu.

"Meski akan ada vaksinasi, kita melihat dampak covid akan terasa di sepanjang 2021," kata dia dalam APBN KiTa 2020, Rabu (6/1/2021).

Dia mengatakan, keberadaan vaksinasi yang akan dimulai pekan depan hanya untuk meredam masyarakat. Setidaknya, dengan proses vaksinasi kepercayaan masyarakat untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi bisa kembali normal.

"Optimisme vaksin akan meningkatkan confiden masyarakat untuk melakukan kegiatan dan aktivitas ekonomi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan program vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan Januari 2021. Pemerintah pun telah mulai mendistribusikan vaksin corona ke berbagai daerah sejak Minggu, 3 Januari 2021.

"Saya ingin menyampaikan bahwa vaksinasi ini akan dimulai minggu depan dan saya melihat distribusi sudah dimulai hari minggu, senin kemarin, hari selasa sudah masuk ke daerah," ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas dari Istana Negara Jakarta, Rabu 6 Januari 2021.

"Itu baru tahapan pertama karena target kita nantinya untuk bulan januari itu 5,8 juta vaksin harus masuk ke daerah," sambungnya.

Dia menegaskan 10,45 juta dosis vaksin harus terdistribusi ke daerah-daerah pada Februari 2021. Kemudian, menyusul 13,3 juta dosis vaksin didistribusikan pada Maret mendatang.

"Bulan-bulan berikutnya akan saya sampaikan pada waktu yang akan datang," ucapnya.

Target Pemerintah

Menkeu Sri Mulyani menjadi pembina upacara dalam acara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 (Dok Foto: Biro KLI Kemenkeu)
Menkeu Sri Mulyani menjadi pembina upacara dalam acara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-110 (Dok Foto: Biro KLI Kemenkeu)

Pemerintah sendiri menargetkan 181,5 juta warga Indonesia harus divaksin untuk mencapai herd immunity (kekebalan komunitas). Saat ini, pemerintah telah melakukan pemesanan pasti (firm order) 329,5 juta dosis vaksin dari berbagai produsen.

Asapun 3 juta dosis vaksin Covid-19 dari Sinovac telah tiba di Indonesia dan jumlahnya akan bertambah menjadi 122,5 juta dosis. Kemudian, dari Novavax ada 50 juta dosis, COVAX-GAVI 54 juta dosis, AstraZeneca 50 juta dosis, dan Pfizer 50 juta dosis vaksin Covid-19.

"Pengaturannya akan dilakukan oleh Menteri Kesehatan," kata Jokowi.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya