LPI Sudah Kantongi Rp 136 Triliun dari Investor Asing

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan sejauh ini telah banyak perusahaan dan negara yang menunjukkan minat untuk berinvestasi melalui Lembaga Pengelola Dana (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA).

Sejauh ini, sudah ada komitmen investasi sebesar USD 9,5 miliar atau berkisar Rp 136,8 triliun (asumsi kursi Rp 14.409)

"Mengenai Sovereign Wealth Fund, organisasinya sudah dibentuk dan sudah jalan. Komitmen-komitmen dari banyak perusahaan, negara, investasi itu sudah cukup ada USD 9,5 miliar, dan kita lihat lebih mungkin lebih banyak lagi," kata Luhut dalam konferensi pers Business Forum Indonesia Emirates Amazing Weeks pada Jumat (5/3/2021).

Selain itu, kata Luhut, pemerintah juga sudah memberikan alokasi dana sebesar USD 5 miliar untuk LPI. "Pemerintah juga sudah kasih USD 5 miliar dolar di dalamnya," sambungnya.

Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab, Suhail Al Mazroui, memberikan pujian atas terbentuknya LPI meski dilakukan di tengah pandemi Covid-19.

"Saya pikir ini mengagumkan, dan saya optimis dengan ini melihat banyaknya perwakilan internasional yang tertarik," ungkapnya.

Ia pun tak menutup kemungkinan untuk UEA juga turut berinvestasi melalui LPI.

"Kami senang dengan pembentukan SWF (LPI), dan kami melihat untuk bekerjasama, dan mengidentifikasi area untuk investasi bukan hanya untuk sektor pemerintah kami, tapi juga sektor swasta," tuturnya.

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku optimis dengan dibentuknya Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau  Indonesia Investment Authority (INA) yang disebut sebagai Sovereign Wealth Funds, bisa mempercepat pembangunan infrastruktur tepat waktu.

“Dengan kondisi saat ini sejumlah proyek strategis nasional terancam tertunda akibat situasi pandemi, maka dengan itulah yang menjadi alasan urgensi pembentukan INA butuh pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur yang tepat waktu,” kata Menhub Budi, dalam webinar Peluang Pendanaan SWF Untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi di Indonesia, Rabu (3/3/2021).

Sedangkan kapasitas manajerial pemerintah dan BUMN yang terbatas pasca pandemi covid-19 sehingga diperlukan sumber pembiayaan alternatif untuk mengurangi ketergantungan kita pada dana jangka pendek.

“Sehingga dapat saya katakan bahwa INA suatu bentuk inovasi extra ordinary yang menjadi kreativitas presiden Menteri Keuangan dan menteri BUMN,” ujarnya.

Jelas Menhub, diketahui bersama bahwa pembangunan infrastruktur tetap menjadi prioritas bagi pemerintah seperti rencana jangka panjang 2020-2024. Pentingnya ketersediaan dana melalui INA ini  akan memberikan suatu kegiatan-kegiatan itu menjadi lebih penting.

Maka Kementerian Perhubungan akan mengusulkan proyek-proyek di sektor transportasi, seperti proyek pelabuhan digelonggong Sulawesi Selatan, pelabuhan di Palembang yang saat ini sedang di kembangkan, kemudian ada bandara Singkawang, bandara-bandara di Papua dan lainnya.

Dengan beroperasinya INA  ini diharapkan menjadi suatu sejarah baru bagi Indonesia memiliki lembaga yang berwenang untuk mengelola investasi.

“Kalau dilihat dari investor asing, INA akan memberikan kepastian dan mencegah kemungkinan asimetri tentang informasi yang akan berimplikasi mahalnya biaya transaksi dalam berinvestasi di Indonesia,”pungkasnya.