5 Respons Mulai Ekonom, Parpol, hingga Luhut Terkait Danantara yang Bakal Diluncurkan Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada hari ini, Senin (24/2/2025).

Adapun pembentukan Danantara ini dilakukan setelah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam rapat paripurna pada 4 Februari 2025.

Perubahan ini awalnya diketahui publik sebagai landasan hukum bagi pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Sejumlah pihak pun angkat bicara terkait Danantara yang akan diresmikan Presiden Prabowo. Dinamika pembentukan lembaga tersebut menyedot perhatian publik.

Kini, kabar teranyar menyebutkan ada tiga nama lagi yang sedang berkompetisi jadi nakhoda lembaga tersebut, diantaranya adalah Agus Martowijoyo dan Ignasius Jonan.

Ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani yang digadang-gadang akan menempati Chairman Danantara. Karena itu, posisi eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini akan menggeser Kepala Danantara sekarang, yaitu Muliaman Hadad, yang kemungkinan dipercaya sebagai CEO Danantara.

Di luar nama Rosan, Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan juga menyodorkan nama-nama seperti Agus Martowardojo (ekonom dan mantan Gubernur Bank Indonesia) serta Ignasius Jonan (pengusaha dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) sebagai orang-orang profesional yang layak menempati posisi sebagai Chairman dan CEO Danantara.

Hanya saja, Hardy menggarisbawahi agar tidak ada batasan terkait usia pejabat Danantara. Pasalnya, sempat beredar batasan usia maksimal 60 tahun untuk pejabat Danantara.

"Tidak ada gunanya aturan tersebut. Kenapa harus dibatasi. Jika aturan tersebut tetap di berlakukan, maka kecil peluang bagi Agus dan Jonan untuk menempati posisi strategis di Danantara," ujar Hardy.

Kemudian, perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan BPI Danantara yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Head of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat 21 Februari 2025.

Kemudian, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai BPI Danantara merupakan terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

"Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya," ujar Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Minggu 23 Februari 2025.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak perusahaan asing yang tertarik untuk bekerjasama dengan BPI Danantara.

Salah satunya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut menyebut investasi ratusan miliar rupiah dari Timur Tengah bakal meluncur untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Danantara.

Berikut sederet respons sejumlah pihak terkait BPI Danantara yang bakal diresmikan Presiden Prabowo dihimpun Tim News Liputan6.com:

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara tinggal menghitung hari menuju Senin 24 Februari 2025. Dinamika pembentukan lembaga tersebut menyedot perhatian publik.

Kini, kabar teranyar menyebutkan ada tiga nama lagi yang sedang berkompetisi jadi nakhoda lembaga tersebut, diantaranya adalah Agus Martowijoyo dan Ignasius Jonan.

Ada juga Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani yang digadang-gadang akan menempati Chairman Danantara. Karena itu, posisi eks Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini akan menggeser Kepala Danantara sekarang, yaitu Muliaman Hadad, yang kemungkinan dipercaya sebagai CEO Danantara.

Di luar nama Rosan, Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan juga menyodorkan nama-nama seperti Agus Martowardojo (ekonom dan mantan Gubernur Bank Indonesia) serta Ignasius Jonan (pengusaha dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia) sebagai orang-orang profesional yang layak menempati posisi sebagai Chairman dan CEO Danantara.

Hanya saja, Hardy menggarisbawahi agar tidak ada batasan terkait usia pejabat Danantara. Pasalnya, sempat beredar batasan usia maksimal 60 tahun untuk pejabat Danantara.

"Tidak ada gunanya aturan tersebut. Kenapa harus dibatasi. Jika aturan tersebut tetap di berlakukan, maka kecil peluang bagi Agus dan Jonan untuk menempati posisi strategis di Danantara," ujar Hardy.

Sebagaimana diketahui, saat ini usia Agus adalah 69 tahun dan Jonan, 61 tahun. Demikian juga dengan Muliaman yang memasuki usai 64 tahun. Selain dua nama tersebut (Agus dan Jonan), Hardy tidak melihat calon-calon lainnya yang mumpuni untuk menempati posisi strategi di Danantara.

Hanya sedikit orang yang mumpuni menempati posisi strategis di Danantara. Karena itu, sebaiknya Presiden Prabowo Subianto lebih fokus memilih individu-individu profesional yang benar-benar memiliki pemahaman mendalam tentang investasi dan manajemen risiko.

"Untuk Rosan dan Muliaman its okay. Satu mantan Ketua Kadin Indonesia dan satu lagi mantan mantan bankir senior. Kalau Pandu Sjahrir oke juga sih," kata Hardy.

Kuncinya, kata Hardy, pengelola Danantara harus orang-orang profesional yang mendedikasikan waktunya benar-benar ke Danantara.

Tidak disambi atau rangkap jabatan sebagai Menteri atau posisi lainnya agar Danantara ini benar-benar efektif menjaga sebuah lembaga bisnis.

"Sayang kan, lembaga sebesar itu, lembaga sestrategis itu, nomor 8 terbesar di dunia gagal mengelola uang Rp9.600 triliun secara optimal," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin 24 Februari 2025 dengan tujuan mengelola kekayaan negara yang ada di BUMN secara optimal untuk kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

Nantinya, BPI Danantara ditargetkan mampu mengelola nilai aset BUMN yang dinilai kerap menguntungkan dan strategis hingga mencapai 900 miliar USD atau setara Rp 14 ribu triliun.

"Pembentukan dan kehadiran Danantara menjadi upaya baik guna mengatur aset negara yang selama ini terdapat pada BUMN agar jadi lebih efektif, terarah, serta meningkatkan level investasinya," ujar Pemerhati Kebijakan Publik Universitas Nasional (Unas) Ansori Baharudin Syah, melalui keterangan tertulis, Kamis 20 Februari 2025.

Menurut dia, Danantara dapat dianggap sebagai 'mesin' kekuatan ekonomi baru Indonesia untuk hari ini dan masa depan sebab terciptanya pengaturan aset BUMN untuk optimalisasi tujuan investasi yang lebih berkelas tinggi.

"Lalu pada akhirnya profitnya akan kembali dirasakan oleh BUMN yang ikut tergabung dalam Danantara karena asetnya lebih bernilai penting dan terjadi peningkatan dibandingkan saat dikelola mandiri," ucap Ansori.

Lebih lanjut Ansori memaparkan, paling penting jadi perhatian dari pengelolaan aset Danantara yakni keuntungan diperoleh dari investasi akan digelontorkan kembali untuk kesejahteraan hidup masyarakat.

"Dengan begitu harus disadari bahwa keberadaan Danantara juga membawa manfaat positif kepada rakyat melalui keuntungan investasi aset BUMN 'besar'. Jadi bukan hanya BUMN merasakan keuntungannya, ini yang harus dipahami," terang Ansori yang juga Direktur Eksekutif Pusat Data dan Riset Indonesia (Pusdari).

Ansori menyebut, kemunculan Danantara berpengaruh besar terhadap naiknya daya saing ekonomi nasional di kancah Asia dan dunia berkat produktivitas pengelolaan aset BUMN yang berjalan terus menerus.

Bahkan, Ansori menyebut, Danantara dapat menarik nilai investasi yang lebih besar lagi dari lembaga investor luar negeri untuk masuk ke Indonesia.

"Inisiasi pembentukan BPI Danantara tercetus pertama kali dalam sambutan Presiden Prabowo yang disampaikan melalui tayangan video pada agenda World Governments Summit 2025, di Uni Emirat Arab," tutup Ansori.

Ekonom, sekaligus Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menilai bahwa Danantara bisa mendorong perubahan besar pada iklim investasi di Indonesia.

Huda mengatakan, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi hingga di kisaran 6 persen (guna keluar dari middle income trap), dibutuhkan investasi dengan nilai yang besar, sekitar Rp20.000 triliun selama 5 tahun mendatang.

Saat ini, Huda menyoroti, investasi lebih banyak ditopang oleh sektor swasta, dari sisi BUMN masih sangat minim.

"Saya lihat Danantara bisa menjadi game changer untuk mengelola aset menjadi investasi,” kata Huda kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.

"Jika kita lihat, aset ini kan belum menjadi investasi yang produktif, jika dikelola dengan baik, maka saya yakin bisa menghasilkan dana untuk dikelola menjadi investasi. Sehingga ada investor yang masuk kepada project-project dari pemerintah," kata Huda.

Ia juga berharap, setelah Danantara hadir masih ada peran dari swasta dalam perekonomian. Hal ini agar tidak terjadi crowding out effect dimana peran swasta bisa mengecil dalam perekonomian.

"Maka kita harapkan Danantara tidak mengambil peran terlalu dalam perekonomian tapi bisa menjadi stimulus bagi investor untuk bisa masuk dan berkontribusi dalam project pemerintah," imbuhnya.

"Untuk itu, dibutuhkan kepala Danantara yang profesional karena harus menarik investor. Selain itu, tidak boleh ada kepentingan politik dalam keputusan yang dibuat oleh Danantara," pungkas Huda.

Selain itu, Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai bahwa Danantara dapat memberi banyak manfaat positif bagi perekonomian Indonesia, salah satunya di sektor energi berkelanjutan.

"Danantara tentunya banyak hal positif; salah satunya danantara ini biss memepercepat pembiayaan transisi energi, baik untuk pensiunan PLTU batu bara maupun pengembangan energi terbarukan," ungkap Bhima kepada Liputan6.com di Jakarta, dikutip Jumat 21 Februari 2025.

"Caranya bagaimana? misal aset PLN yang dikonsolidasikan ke Danantara bisa dijadikan sebagai jaminan untuk pembiayaan transisi energi," lanjutnya.

Lebih lanjut Bhima mengatakan, penting bagi Danantara untuk menjaga aset-aset yang dijaminkan adalah aset yang di luar PLTU batu bara. Hal ini mengingat tingginya total investasi yang diserap Danantara diperkirakan mencapai USD 900 miliar.

"Jadi Danantara ini merupakan langkah cepat untuk mempercepat masuknya dana-dana dari asing untuk bisnis ataupun proyek-proyek yang berkelanjutan," katanya.

Bhima melanjutkan, hadirnya Danantara juga bisa membantu membiayai program 3 juta rumah dan program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

"Sehingga Danantara menjadi super investment vehicle atau kendaraan investasi yang sangat penting," ucapnya.

"Kalau realisasi investasinya sudah banyak masuk lewat Danantara, ini bisa mendorong serapan tenaga kerja terutama di sektor formal yang lebih besar lagi. Tentunya juga bisa berkontribusi dalam pembangunan Penanaman Modal Tetap Bruto atau investasi langsung," smabung Bhima.

Kuncinya, kata Senior Researcher SigmaPhi Indonesia Hardy R Hermawan, pengelola Danantara harus orang-orang profesional yang mendedikasikan waktunya benar-benar ke Danantara.

Tidak disambi atau rangkap jabatan sebagai Menteri atau posisi lainnya agar Danantara ini benar-benar efektif menjaga sebuah lembaga bisnis.

"Sayang kan, lembaga sebesar itu, lembaga sestrategis itu, nomor 8 terbesar di dunia gagal mengelola uang Rp9.600 triliun secara optimal," pungkasnya.

Perusahaan jasa finansial asal Amerika Serikat JP Morgan menilai keberadaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang digagas pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto bisa menjadi katalis positif untuk pasar modal dalam negeri dalam waktu dekat.

"Jika eksekusinya baik, bisa dilaksanakan dengan baik, dan tim yang baik juga, Danantara bisa menjadi nilai tambah bagi Indonesia," ujar Heaf of Indonesia Research & Strategy JP Morgan Indonesia Henry Wibowo, Jumat 21 Februari 2025.

"Jika Danantara bisa leverage up, misalnya, USD 1 miliar-USD 3 miliar dipakai untuk support pasar modal, baik itu ekuitas, obligasi. Saya bisa katakan hal itu membantu mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, jadi katalis positif dalam waktu dekat harapannya," jelas Henry.

Sementara itu, FTSE Russell, yang merupakan penyedia berbagai jenis indeks pasar yang membantu memberikan gambaran yang akurat tentang keadaan pasar saat ini, menilai bahwa Badan Pengelola Investasi Daya Anagat Nusantara atau BPI Danantara yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto, dapat memancing aliran modal ke Indonesia.

Danantara diketahui akan mengelola aset senilai US$900 miliar atau sekitar Rp14.724 triliun. Hal ini dinilai dapat memancing aliran modal asing, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI).

Policy Director FTSE Russell, Wanming Du mengatakan investor asing akan tertarik dengan negara yang menginvestasikan kekayaan negaranya ke proyek infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi domestik dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan nasional.

"Jika melihat contoh-contoh di masa lalu, di mana dana kekayaan negara berinvestasi pada, potensi infrastruktur dasar, yang membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, mendukung pertumbuhan tersebut. Dan hal ini akan mendatangkan banyak hal [investor asing], investasi asing, FDI, misalnya,” ucap Wanming Du, dikutip Sabtu 22 Februari 2025.

Ia menyampaikan bahwa investasi yang dilakukan tersebut akan dapat meningkatkan perkembangan bisnis dan menaikkan kontribusi terhadap indeks saham negara.

Dia bahkan menyebut, dengan Asset Under Management (AUM) sebesar USD 900 miliar itu , Danantara akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ketujuh di dunia.

Wanming Du pun menjelaskan bahwa saat ini banyak negara menggunakan sebagian kekayaan negara untuk meningkatkan sektor infrastruktur demi mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Terlebih, Danantara juga akan melakukan investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT).

"Jadi menurut saya ini bagus, pastinya untuk pasar domestik," ucapnya.

Wanming pun menyarankan agar Danantara bisa mencapai potensi maksimal, perlu ada strategi diversifikasi yang mencakup investasi di dalam dan luar negeri.

UBS Global Research mengungkap optimisme terhadap Danantara yang diinisiasi Prabowo, yang dinilai berpotensi menjadi instrumen yang mampu meningkatkan daya saing ekonomi di Indonesia serta menarik lebih banyak investasi global.

Dalam laporannya bulan ini soal Danantara, perusahaan perbankan investasi dan jasa keuangan yang berkantor pusat di Zurich, Swiss ini menyorot tujuan Danantara, yaitu meningkatkan pengelolaan aset BUMN di Indonesia.

"Kami melihat ini sebagai langkah untuk menciptakan struktur seperti Temasek yang merupakan perusahaan induk aset negara di Singapura. Salah satu manfaat utamanya adalah bahwa perusahaan dan investor asing akan memiliki kesempatan untuk bermitra dengan Danantara dalam proyek-proyek penting, yang dapat menarik lebih banyak investasi asing dan mendukung pertumbuhan ekonomi," tulis UBS dalam laporan yang berjudul “Danantara concerns appear overdone“ atau “Kekhawatiran terhadap Danantara tampaknya berlebihan” yang dikutip Minggu 23 Februari 2025.

Dalam laporan itu, UBS juga menyebut Danantara tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung lantaran sumber pendanaannya berasal dari optimalisasi aset BUMN.

"Pesimisme yang mengarah kepada kekhawatiran atas risiko unutk tujuh BUMN yang kemungkinan akan disertakan, menurut kami tidak pada tempatnya. Undang-undang BUMN yang baru memperjelas bahwa kerugian BUMN bukanlah kerugian negara, memberikan fleksibilitas dalam restrukturisasi perusahaan, dan bertujuan untuk memaksimalkan nilai, yang berpotensi mengarah pada dividen yang lebih tinggi dan investasi yang optimal," demikian catatan UBS.

Menurut UBS, Danantara pun tidak semestinya dikaitkan dengan kekhawatiran terjadinya penyimpangan fiskal. Ada beberapa hal yang mendasari argumen ini.

Pertama, kontribusi BUMN terhadap anggaran negara mencapai 0,4% dari PDB pada tahun 2024, sementara Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara tahun 2025 mempertahankan kendali Kementerian Keuangan atas dividen BUMN.

Kedua, tidak ada risiko signifikan terjadinya penyimpangan fiskal, terlebih hal ini didukung oleh efisiensi belanja pemerintah baru-baru ini dan komitmen pemerinatahan Prabowo yang kuat terhadap disiplin fiskal.

Namun demikian, UBS mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat penting untuk meyakinkan investor tentang kehati-hatian fiskal dan manajemen aset.

Menurut UBS, SWF seperti Danantara apabila dikelola dengan baik dapat menjadi instrumen yang berguna untuk mengoptimalkan aset negara dan menghasilkan keuntungan.

"Penunjukan Danantara dan manajemen bank BUMN yang kredibel akan menjadi katalis positif," tulis UBS.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) merupakan terobosan kreatif guna menjaga perekonomian negara dan menyiasati situasi perekonomian global.

"Di tengah kebutuhan internal dan situasi global yang menantang, terobosan baru yang kreatif dibutuhkan supaya perekonomian kita tetap sehat dan bahkan berkembang pesat. Pembentukan Danantara adalah salah satunya," ujar Juru Bicara DPP PSI Kokok Dirgantoro dalam keterangannya di Jakarta, melansir Antara, Minggu 23 Februari 2025.

Dia menilai, terobosan strategis seperti pembentukan Danantara ini diperlukan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional jangka panjang.

"Danantara adalah salah satu langkah strategis yang memperlihatkan bahwa Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto punya daya adaptasi dan kreativitas untuk melaju menuju kemajuan," ucap Kokok.

Menurut dia, sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan mengelola aset negara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis. Dengan begitu, lanjut Kokok, aset negara akan lebih efisien, menghasilkan keuntungan, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Dengan pengelolaan yang profesional, kita layak mendukung ide ini. Kami di PSI yakin Danantara dapat berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi nasional hingga delapan persen per tahun," terang dia.

Adapun terkait pertanggungjawaban, Kokok mengingatkan Danantara bukan lembaga kebal hukum.

"Pengawasan tetap dilakukan oleh dewan pengawas Danantara dan juga oleh DPR. Jika terjadi keputusan bisnis yang melanggar aturan, ada konflik kepentingan hingga melanggar tata kelola perusahaan yang baik, tetap akan ada proses hukum," jelas dia.

Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada 24 Februari 2025 mendatang. Ini disebut sebagai pengelolaan BUMN menjadi lebih kuat.

Terkait hal ini, Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri mengatakan dirinya ingin tahu persis nanti Danantara di dalam bentuknya seperti apa.

Menurutnya, jika Danantara mampu dikelola dengan baik, maka ini bisa menjadi solusi untuk merecycle aset-aset yang selama ini kurang termanfaatkan di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Jadi aset-aset yang selama ini, tidak bisa dimanfaatkan karena ada ditangan BUMN dan segala macam bisa direcycle sehingga dia menjadi aset produktif yang mungkin akan membuat investor itu tertarik. Namun tentu, yang paling penting pengelolaan harus profesional," kata Chatib.

Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, banyak perusahaan asing yang tertarik untuk bekerjasama dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Salah satunya dari Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA). Luhut menyebut investasi ratusan miliar rupiah dari Timur Tengah bakal meluncur untuk membentuk perusahaan patungan (joint venture) dengan Danantara.

"Saya kira sangat banyak. Paling tidak yang saya tahu, dengan Abu Dhabi. Mereka dengan joint venture itu mereka. Mereka punya duit yang ratusan miliar," kata Luhut dalam acara Indonesia Economic Summit (IES) 2025 di Shangri-La Hotel, Jakarta, Selasa 18 Februari 2025.

Luhut memang tidak memaparkan secara detil apa jenis investasi yang ditanamkan oleh Abu Dhabi di Danantara. Namun, ia menyebut itu tidak akan jauh dari jenis industri saat ini di bidang energi baru terbarukan (EBT).

"Macam-macam. Ada mengenai renewable energy, kita sekarang ada pipeline dengan 70 GW," ujar Luhut.

Dalam pembentukan Danantara, Presiden Prabowo Subianto telah memberi persetujuan kepada Menteri BUMN Erick Thohir, untuk mengembalikan Rp 100 triliun dividen BUMN sebagai modal kerja bagi perusahaan milik negara.

Menurut laporan yang diberikan Erick Thohir kepada Prabowo, total dividen BUMN mencapai Rp 300 triliun. Adapun sisa Rp 200 triliun dari dana tersebut bakal digunakan Prabowo untuk investasi melalui BP Danantara.