Utang Era SBY dan Jokowi, Apa Bedanya?

Liputan6.com, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance atau Indef, Dzulfian Syafrian, membeberkan perbedaan utang publik pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Joko Widodo Jokowi. Perbedaan signifikan terletak pada asal penarikan utang.

"Berdasarkan data CEIC, Pak SBY cenderung seimbang antara utang luar negeri dan utang dalam negeri. Sementara itu Pak Jokowi cenderung mengandalkan utang dalam negeri," ujar nya dalam diskusi online, Jakarta, Rabu (24/3).

Dzulfian melanjutkan, kebijakan Jokowi mengandalkan utang dalam negeri karena lebih diterima masyarakat ketimbang utang luar negeri. Sebab, sentimen menarik utang dari luar negeri akan membuat gejolak yang cukup besar.

"Karena memanfaatkan nasionalisme masyarakat Indonesia. Kalau berbau asing itu agak reluctant. Kalau isu dalam negeri itu heroik," jelasnya.

Padahal, biasanya dalam konteks utang, pengambilan utang dalam negeri memiliki bunga yang relatif lebih mahal ketimbang utang luar negeri. Hal tersebut pun dinilai bisa merugikan keuangan negara dan masyarakat.

Adapun utang yang menumpuk ini akan berakibat pada kenaikan pajak di masa depan. Di mana, generasi muda atau milenial akan menjadi korban pembayaran utang masa kini.

"Ini perkara waktu. Pajak yang naik, berarti uang yang ada di dompet kita menipis dan lari ke dompet kementerian keuangan. Berarti konsumsi dan tabungan kita berkurang. Ini harus diingat," kata Dzulfian.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Sebelumnya, staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo meminta masyarakat dapat dengan bijak melihat posisi utang pemerintah sepanjang 2020. Dia ingin masyarakat tidak hanya sekedar menilai namun mesti ada pembandingan jelas dalam melihat posisi utang Indonesia.

Berdasarkan data World Economic Outlook database 2020 milik IMF, diantara 187 negara, utang pemerintah di tahun 2020 berada di peringkat 154 dunia. Yakni hanya mencapai sekitar 38 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Menilai itu membandingkan. Baiklah kalau tak boleh bicara aman dan lebih baik. Ini sekadar peringkat rasio utang terhadal PDB. Di dunia, Kita sekitar urutan 154 (rendah banget), di ASEAN hanya di atas Kamboja dan Brunei," jelas dia seperti dikutip dari akun Twitternya @prastow, Sabtu (27/2/2021).

Berdasarkan posisi data, posisi utang Kamboja selama 2020 lebih rendah hanya mencapai sebesar 31,47 persen dari PDB negara tersebut. Sementara posisi utang Brunei Darussalam hanya mencapai 3,20 persen dari PDB.

Adapun jika melihat posisi utang India dan Singapura posisi utangnya sudah hampir di atas 50 persen dari PDB. Di mana masing-masing tercatat 89,33 persen dan 131,18 dari PDB-nya. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah mencapai Rp 6.361 triliun hingga akhir Februari 2021. Posisi ini meningkat Rp128 triliun dari periode Januari 2021 yang mencapai Rp 6.233 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Luky Alfirman mengatakan, sesuai yang dirumuskan di dalam APBN, pemerintah bersama dengan DPR harus merancang dan selanjutnya bisa mengelola posisi utang pemerintah tersebut.

Kemenkeu sendiri mengengelola APBN secara keseluruhan. Untuk APBN 2021, Kemenkeu punya defisit anggaran 5,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau Rp 1.006 triliun.

"Itu yang terus kami kelola dan dicarikan pembiayaannya sepanjang tahun. Posisi per akhir Februari untuk pembiayaan anggaran itu kira sudah berhasil menutupi sebesar Rp 273,1 triliun, ini sesuai rencana kita untuk bagaimana mencari atau menutup defisit sampai akhir tahun," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Edisi Maret, Selasa (23/3).

Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan, bahwa untuk pembiayaan defisit APBN dan menjalankan pembangunan, tidak hanya mengandalkan utang pemerintah.

"Jadi kalau ditanya total utang, jumlahnya ada, tapi biaya pembangunan kita, pembiayaan APBN kita tidak hanya sekedar mengandalkan utang. Juga mengandalkan penerimaan pajak," kata Suahasil.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com