Ratakan Akses Internet, Pemerintah Bakal Bangun Menara BTS di 5.053 Desa

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah terus mendorong pemenuhan kebutuhan internet di seluruh pelosok Indonesia terutama di daerah Daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T). Tahun ini, pemerintah berencana membangunan menara Base Transceiver Station (BTS) atau menara pengirim sinyal di 5.053 desa.

"Di 2021 strateginya adalah menyediakan Base Transceiver Station di 5.053 lokasi desa 3T," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam diskusi online yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia, Jakarta, Senin (5/4/2021).

Pemerintah juga menargetkan akan membuka akses internet di 12.077 titik tahun ini. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga akan memberikan literasi digital bagi 295.000 orang.

"Akses internet dibuka di 12.077 poin, palapa ring level aggrement dan utilisasi baik di bagian barat dan timur di atas 30 hingga 40 persen dan literasi digital untuk 295.000 orang," jelas Sri Mulyani.

Sebelumnya pada 2016, pemerintah sudah menandatangi kerja sama Palapa Ring senilai Rp 7,6 triliun. Kerja sama ini untuk penyediaan jaringan backbone kabel bawah laut dan komunikasi serat optik sepanjang 36.000 Kilometer (Km).

"Ini untuk menjangkau seluruh 440 kabupaten. Untuk meningkatkan konektivitas antar pulau juga dibangun satelit multifungsi, investasinya Rp 7 triliun ini kerjasama pemerintah dan dunia usaha. Di mana dukungan fiskalnya sangat banyak karena KPBU membutuhkan penjaminan dan pembiayaan," tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Keuangan Sri Mulyani membongkar alasan penting penggunaan internet di Indonesia. Setidaknya ada empat tujuan penting yang ingin dicapai melalui pemerataan penggunaan internet.

"Kalau kita lihat percepatan informasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ini tujuannya adalah untuk akselerasi transfomasi digital," ujarnya, Jakarta, Senin (5/4).

Pertama, untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya transformasi digital, nantinya seluruh komponen penyelenggaraan pemerintahan bisa bekerjasama lebih efektif.

"Sehingga tadi saya sampaikan dukungan fiskal agar seluruh desa, kecamatan, puskemas, sekolah, polsek koramil bisa ditransformasikan secara digital apabila ada infrastruktur tersedia," jelasnya.

Tujuan kedua, mewujudkan public service yang efisien dan cepat termasuk untuk layanan pendidikan dan kesehatan. Hal ini sudah dilakukan melalu redesain anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

"Dalam artian dana operasi sekolah dan dana operasi kesehatan untuk puskemas ditujukan untuk bisa menggunakan fasilitas digitalisasi ini. Sehingga mereka bisa terkoneksi dengan, misalnya puskemas dengan RS lebih advance dan di bidang pendidikan bisa mendukung reformasi pendidikan," jelasnya.

Kemudian, ketiga juga untuk mengkonsolidasikan dan mengoptimalkan layanan bersama atau share service. Ini penting sebagai ciri transformasi digital. Keempat, mewujudkan inklusi masyarakat di wilayah prioritas terutama yang masih belum memiliki akses internet di daerah 3T.