Sengkarut Perunggasan, DPR Minta Pemerintah Perhatikan Nasib Peternak Rakyat

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mengaku prihatin atas carut-marutnya persoalan unggas di Tanah Air. Padahal seharusnya persoalan perunggasan nasional dapat dikelola dengan baik karena kebutuhan produksi daging ayam sebagai salah satu sumber protein terus meningkat.

Johan mengatakan ternyata daya saing unggas di Indonesia sangat rendah akibat biaya pakan yang sangat mahal.

“Atas situasi ini saya mendesak Kementan (Kementerian Pertanian) agar memiliki kebijakan yang lebih berpihak kepada peternak rakyat, dan lebih memperhatikan nasib peternak rakyat yang semakin terpuruk akibat kebijakan pemerintah saat ini,” kata Johan dikutip dari keterangannya pada Kami (6/5/2021).

Ia pun mengimbau Kementan khususnya dari Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) agar membantu peternak rakyat, supaya tidak mengalami kerugian yang sangat besar akibat harga sarana produksi peternakan sangat tinggi serta harga jual yang cenderung murah.

“Saya tekankan agar pemerintah jangan selalu berpihak pada perusahaan besar, namun perhatikanlah kondisi peternak rakyat yang semakin tertekan akibat kebijakan yang salah, seperti pemusnahan unggas dan ketergantungan impor pakan,” tutur Johan.

Kementan pun didesak segera membuat kebijakan yang memberikan perlindungan kepada peternak rakyat, dan memiliki model pemberdayaan peternak sehingga memiliki daya saing dalam tata niaga perunggasan nasional.

Johan mendesak agar pemerintah menyiapkan strategi untuk menurunkan biaya pakan dengan potensi lokal yang kita miliki. “Perlu terobosan agar kita tidak selalu tergantung dengan bahan baku impor untuk urusan pakan ini,” lanjut Johan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Ia melihat kebijakan pemerintah saat ini mengakibatkan kondisi peternakan di Indonesia semakin terpuruk.

“Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya jumlah peternak mandiri, lemahnya akses peternak terhadap sumberdaya peternakan serta banyaknya usaha peternak rakyat yang bangkrut dan usahanya mati. Hal ini sangat memprihatinkan karena kurangnya keberpihakan pemerintah terhadap usaha peternakan rakyat,” tutur Johan.

Pemerintah pun diharapkan memiliki kontrol kuat terhadap perusahaan unggas yang terintegrasi besar, memiliki usaha dari hulu sampai hilir, dan yang kekuatan produksinya dipasarkan di berbagai pasar tradisional sehingga mematikan usaha peternak kecil mandiri.

“Harus ada keadilan dan perlindungan pemerintah terhadap usaha peternak mandiri demi daya saing perunggasan nasional yang lebih baik. Saya mengusulkan agar peternak rakyat dijadikan sebagai basis ekonomi usaha ternak agar kesejahteraan masyarakat peternak semakin meningkat”, ungkap Johan.