Wapres Ma'ruf: Tol Langit Dorong Inovasi, Percepatan, dan Keuangan Digital di Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin menyebut, pemerintah sudah menyiapkan Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024 untuk mengatasi tantangan alam dengan bentangan dan kontur geografis yang luas dan beragam. Semua diarahkan untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

Salah satu peta jalan tersebut adalah Program Tol Langit. Program ini merupakan sebuah konsep akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ketersediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi dan informasi untuk menghubungkan seluruh wilayah Indonesia.

"Keberhasilan program Tol Langit akan mendorong inovasi, percepatan, dan perluasan integrasi ekonomi dan keuangan digital di tanah Papua Barat dan Papua dalam ekosistem digital nasional," kata Wapres Ma'ruf dalam acara Raja Ampat e-Festival, secara virtual, Senin (28/6).

Untuk mempercepat akselerasi digital tersebut, Wapres Ma'ruf juga meminta agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfor) untuk memastikan wilayah Papua Barat dan Papua terlayani dengan baik.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pembangunan konektivitas digital atau tol langit oleh pemerintah bukan hanya untuk kepentingan ekonomi.

"Kita juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok Nusantara melalui tol langit. Semua ini bukan hanya untuk kepentingan ekonomi semata, bukan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta dikutip dari Antara, Jumat (26/2).

Menurut Presiden Jokowi, dalam 5 tahun terakhir pemerintah telah bekerja keras membangun konektivitas nasional.

"Melalui pembangunan tol laut, jaringan rel kereta api, pembangunan jalan tol, pembangunan jalan-jalan di perbatasan, pembangunan bandara, pembangunan pelabuhan-pelabuhan," ungkap Presiden.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) mengurus sertifikasi halal. Pemerintah telah membebaskan biaya sertifikasi halal bagi UMKM lewat Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021.

"Sebagai tindak lanjut UU Cipta Kerja pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 57 tahun 2021 telah menetapkan pembebasan biaya sertifikasi bagi UMK. Saya menghimbau kepada seluruh pelaku UMK untuk mengurus sertifikasi halal," katanya dalam acara festival syawal LPPOM MUI 1442 H, Selasa (22/6/2021).

Menurutnya, sertifikasi halal bagi UMK penting untuk meningkatkan daya saing dan menambah nilai produk. Ia harap produk UKM memperkuat ekonomi Indonesia.

"Sehingga diharapkan produk UMK dapat menjadi penguat ekonomi Indonesia, baik dalam skala nasional maupun internasional," ucapnya.

Ma'ruf mengatakan, tak dapat dipungkiri bahwa sertifikat halal menjadi salah satu syarat produk untuk dapat diterima di negara-negara tujuan ekspor. Khususnya negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim, termasuk negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI).

"Dalam kaitan ini pemerintah sedang mengupayakan untuk membuka pasar ekspor di negara-negara tersebut melalui penghapusan hambatan perdagangan baik berupa tarif maupun non-tarif. Oleh karena itu diharapkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia dapat diterima di semua negara tujuan ekspor," pungkasnya.

Reporter: Genan Kasah

Sumber: Merdeka.com