Deretan Langkah Pemerintah Terapkan Satu Data Indonesia di Tengah Pandemi

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas terus mempercepat penerapan Satu Data Indonesia secara terpadu. Hal ini dinilai urgent untuk mendukung pelaksanaan program pemulihan di tengah pandemi Covid-19.

Beberapa strategi yang diterapkan misalnya untuk pengelolaan data pemerintah, dilakukan pembentukan task force big data pemerintah, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteran Sosial (DTKS) yang establised  hingga integrasi keuangan pusat dan daerah.

"Lalu, dalam harmonisasi kode referensi, pemerintah menetapkan kode referensi, yaitu NIK sebagai referensi tunggal penduduk Indonesia, kode wilayah sebagai referensi tunggal kewilayahan dan NPWP sebagai referensi tunggal data usaha," kata Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (6/7/2021).

Lalu, dalam pemberdayaan statistik sektoral dan geospasial, dilakukan juga percepatan pembinaan data oleh BPS dan BIG, penguatan SDM khususnya dalam bidang pemetaan geospasial serta melakukan kebijakan satu peta untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

Untuk penguatan kelembagaan Satu Data Indonesia, dilakukan strategi seperti menyepakati SDI sebagai single source of truth dalam pengelolaan data pembangunan, lalu menyepakati Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi hub data daerah.

"Kemudian menyepakati pembentukan taskforce pembina keuangan daerah dan integrasi data keuangan daerah dengan pusat," kata Suharso.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan tiga fokus dukungan program Satu Data Indonesia terhadap program pembangunan pemerintah. Khususnya terkait upaya percepatan proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan ketahanan pangan," ucapnya dalam Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021, Jakarta, Senin (22/3/2021).

"Sehingga berangkat dari semangat yang sama tahun ini, Satu Data Indonesia berfokus pada penyelenggaran secara kolaboratif terintegrasi dan menyeluruh guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi covid-19," bebernya.

Kendati demikian, dia meyakini, implementasi program Satu Data Indonesia tidak akan efektif jika masih adanya ego sektoral antara berbagai stakeholders terkait lainnya. "Karena peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong sinergi pengelolaan data melalui forum Satu Data Indonesia perlu lebih digaungkan lagi oleh seluruh stakeholder terkait.

"Melalui sinergi bersama seluruh stakeholder baik di pusat dan daerah, terutama para wali data dalam mengimplementasikan tata kelola data sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang ditetapkan dan dibina oleh pemerintah daerah," pungkasnya.