Tips Kepala Bappenas Agar Bansos Tepat Sasaran

Liputan6.com, Jakarta Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa akan memimpin Rapat Dewan Pengarah Dewan Pengarah Satu Data Indonesia (SDI). Rapat tersebut membahas implementasi SDI sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Beberapa agenda penting pertemuan itu antara lain, tata kelola big data terpadu dalam rangka integrasi dana bantuan sosial (bansos), percepatan penyelenggaraan infrastruktur Pusat Data Nasional, harmonisasi kode referensi melalui penetapan Kode Wilayah dan NIK sebagai kode referensi, hingga pemberdayaan statistik sektoral dan geospasial melalui pemanfaatan portal Ina-Geoportal.

Staf Ahli Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Koordinator Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Pusat Kementerian PPN/ Bappenas, Oktorialdi mengatakan, SDI merupakan salah satu upaya menyalurkan bantuan ke masyarakat agar tepat sasaran.

Melalui SDI nantinya, akan langsung didapatkan data dan informasi yang cukup terkait calon penerima bantuan. "Setiap kementerian banyak bantuan yang nanti langsung ke masyarakat," ujar Oktorialdi dalam diskusi singkat, Jakarta, Selasa (6//20217).

Oktorialdi mengatakan, data lengkap akan diperoleh dari Nomor Induk Kependudukan (NIK). Termasuk mengenai layak tidaknya seseorang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

"Dengan adanya sistem ini setiap bantuan ini misalnya PKH, tercatat siapa saja. Apakah ini cocok atau tidak. Bantuan kemenkeu, kemenkes atau kemensos atau kementerian lain akan tercatat berdasarkan NIK dia," jelasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

 Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa mengungkapkan tiga fokus dukungan program Satu Data Indonesia terhadap program pembangunan pemerintah. Khususnya terkait upaya percepatan proses pemulihan ekonomi nasional akibat dampak pandemi Covid-19.

"Peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021, antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial dan penguatan ketahanan pangan," ucapnya dalam Sosialisasi Rencana Kerja Satu Data Indonesia 2021, Jakarta, Senin (22/3/2021).

"Sehingga berangkat dari semangat yang sama tahun ini, Satu Data Indonesia berfokus pada penyelenggaran secara kolaboratif terintegrasi dan menyeluruh guna mendukung program pemulihan ekonomi nasional akibat dampak dari pandemi covid-19," bebernya.

Kendati demikian, dia meyakini, implementasi program Satu Data Indonesia tidak akan efektif jika masih adanya ego sektoral antara berbagai stakeholders terkait lainnya. "Karena peran koordinasi yang dilakukan melalui forum Satu Data Indonesia sangat penting dalam mendukung pelaksanaan fokus-fokus pembangunan 2021," terangnya.

Untuk itu, pihaknya mendorong sinergi pengelolaan data melalui forum Satu Data Indonesia perlu lebih digaungkan lagi oleh seluruh stakeholder terkait.

"Melalui sinergi bersama seluruh stakeholder baik di pusat dan daerah, terutama para wali data dalam mengimplementasikan tata kelola data sesuai dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia yang ditetapkan dan dibina oleh pemerintah daerah," pungkasnya.