Indonesia Bersama UNDP dan AIS Susun Rancangan Dokumen Strategis Biru, Apa Itu?

Liputan6.com, Jakarta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) dan Archipelagic Island States (AIS) menyusun rancangan Blue Financing Strategic Document atau Dokumen Strategis Biru.

Langkah ini sebagai bentuk dukungan Indonesia terhadap konsep Ekonomi Biru dan Pembangunan Berkelanjutan.

Guna menyempurnakan rancangan dokumen tersebut, digelar Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) pada hari Kamis (19-08-2021) yang turut diikuti oleh berbagai Kementerian/Lembaga terkait.

“Kemenko Marves bekerja sama dengan UNDP dan Sekretariat AIS Forum telah memulai inisiatif untuk menyusun pedoman dan mekanisme Blue Financing Strategic Document sejak 2019” tutur Plt. Asisten Deputi (Asdep) Delimitasi Zona Maritim dan Kawasan Perbatasan Sora Lokita kala menyampaikan laporan kegiatan pada sesi pembukaan.

Lebih lanjut dia menekankan bahwa dokumen ini diharapkan dapat disepakati dan difinalisasi dalam waktu dekat, untuk nantinya dilaporkan pada tingkat penentu kebijakan, dan dapat diterbitkan pemerintah Indonesia.

Selanjutnya, akan disimulasikan pada tingkat global bersama negara-negara Pulau dan Kepulauan melalui AIS Forum.

Basilio Dias Araujo, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi, Kemenko Marves, melalui sambutan pembukaannya secara tertulis, menjelaskan bahwa Blue Financing Strategic Document tersebut disusun sebagai panduan umum pembiayaan biru.

Ini yang dapat menjadi dasar dalam melakukan pemilihan proyek biru, dan dapat mendefinisikan instrumen-instrumen keuangan biru yang relevan terhadap sektor publik dan swasta.

“Diharapkan dokumen ini nantinya dapat menjadi elemen penting dari SDG Security Framework Pemerintah Indonesia yang akan diterbitkan dalam waktu dekat. Melalui dokumen ini pula, Indonesia berpotensi untuk membuka peluang kemungkinan penerbitan Blue Bond,” lanjut Deputi Basilio.

Sementara itu, Luky Adrianto, sebagai salah satu narasumber pada FGD ini mengungkapkan bahwa Blue Economy adalah suatu sistem ekonomi yang berbasis pada jasa ekosistem laut yang juga berfokus pada perluasan kesempatan sosial dan pengurangan limbah terhadap lingkungan.

Terdapat 8 sektor dalam ekonomi biru, yaitu perikanan berkelanjutan, perlindungan laut, pemulihan keanekaragaman hayati dan ekosistem, penanganan limbah, energi terbarukan laut, penanggulangan bencana dan pengurangan risiko, bioteknologi kelautan, turisme, serta teknologi kelautan.

Terdapat berbagai instrumen yang digunakan dalam mengembangkan ekonomi biru, salah satunya ialah diversifikasi instrumen. “Indonesia sudah menerbitkan Sovereign Thematic Bond menggunakan skema general financing. Ini pertama di dunia dan menjadi pelopor,” sebut Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kemenkeu Deni Ridwan dalam kesempatan yang sama.

Selain itu, disusun pula SDGs Government Securities Framework (SDGs Framework) sebagai bagian dalam proses penerbitan SDGs Bond dan merupakan perkembangan dari Green Bond/Sukuk Framework yang sudah ada.

Kerangka tersebut akan mengakomodir blue financing / blue economy dengan penambahan narasi terkait kelautan indonesia serta penambahan keterangan potensi penerbitan Blue Bonds/Sukuk sebagai thematic bonds.

Namun, hingga saat ini belum terdapat pricing benefit (daftar manfaat harga) dalam penerbitan green sukuk serta perlu ada pembagian pengelolaan agar tidak tumpang tindih antar K/L.

“Kami saat ini sedang bekerja bersama untuk membangun Blue Financing Strategic Document dan merancang Blue Economy Development Index. Hasil diskusi hari ini akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam mendorong pelaksanaan ekonomi biru di Indonesia dan juga diharapkan dapat menjadi percontohan bagi negara-negara pulau dan kepulauan yang tergabung di dalam AIS Forum,” tukas Plt. Asdep Sora Lokita.

Reporter: Caroline Saskia