Gubernur BI: Mata Uang Digital Masuk di Agenda Prioritas Finance Track Presidensi G20 Indonesia

Liputan6.com, Jakarta - Presidensi G20 Indonesia jalur keuangan (finance track) resmi digelar pada Kamis (9/12/2021). Agenda paling awal Presidensi G20 jalur keuangan adalah pertemuan Finance and Central Bank Deputies Meeting (FCBD) yang berlangsung di Bali pada 9-10 Desember 2021.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, agenda prioritas finance track dalam Presidensi G20 relevan dengan tugas BI, antara lain kerja sama internasional dalam normalisasi kebijakan moneter.

Kemudian, penerapan regulasi di sektor keuangan yang harus memperhatikan kesiapan sektor keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran, termasuk Central Bank Digital Currency (CBDC).

“Pertemuan awal ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan kepemimpinan G20 dalam mendukung pemulihan ekonomi global baik dalam jangka pendek maupun panjang, sejalan dengan tema recover together, recover stronger,” kata Perry dalam pertemuan Pertama Tingkat Deputi Keuangan dan Bank Sentral (Finance Track) di Bali, Kamis (9/12/2021).

Adapun 6 agenda prioritas dalam jalur keuangan, yaitu pertama, koordinasi exit strategy untuk mendukung pemulihan global. Kedua, upaya penanganan dampak pandemi (scaring effects) dalam perekonomian guna mendukung pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan.

Ketiga, penguatan sistem pembayaran di era digital. Keempat, pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance). Kelima, peningkatan sistem keuangan yang inklusif, dan keenam, agenda Perpajakan internasional.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, dalam Presidensi G20 Indonesia akan melanjutkan beberapa legacy issues, diantaranya, mengintegrasikan risiko pandemi dan iklim dalam pemantauan risiko global; penguatan Global Financial Safety Net (GFSN); meningkatkan Arus Modal; melanjutkan Inisiatif Kesenjangan Data (Data Gap Initiatives).

Lalu, meningkatkan Reformasi Regulasi Sektor Keuangan; memperkuat pengelolaan dan transparansi utang; mempercepat agenda infrastruktur menuju pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif; optimalisasi dukungan pembiayaan dari Bank pembangunan multilateral (MDBs).

Serta, memperkuat kapasitas sistem kesehatan dalam pencegahan, kesiapsiagaan dan respons pandemi; dan melanjutkan dukungan untuk menarik investasi sektor swasta di negara-negara berpenghasilan rendah, seperti di kawasan Afrika.

“Agenda prioritas dan legacy issue Presidensi G20 Indonesia diharapkan dapat menyeimbangkan agenda global dengan prioritas dan kepentingan domestik, serta menyelaraskan kepentingan berbagai pihak, baik negara maju maupun negara berkembang,” pungkas Perry.