Jalan Tol Terpanjang di RI, Konstruksi Ruas Gedebage-Tasikmalaya Beres 2024

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi bersama para Menteri dan Pimpinan Lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (11/5/2022). Rapat ini sendiri digelar guna mendorong percepatan dalam pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Barat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhi financial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.” jelas Menko Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga menyampaikan, hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 Triliun. Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Proyek-proyek tersebut, antara lain pembangunan Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.

Selain itu, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan.

Pembangunan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Selain itu, ada juga pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Legok Nangka sebagai salah satu upaya percepatan mencapai Net Zero Emission. Kementerian Keuangan ditugaskan untuk segera memutuskan besaran fasilitas VGF dan Gubernur Jawa Barat diarahkan untuk mempercepat proses transaksi sehingga proyek tersebut dapat selesai pada tahun 2024.

Tidak hanya itu, ada juga pembangunan Jalan Tol Cibitung-Cilincing untuk memudahkan akses logistik dari dan menuju Pelabuhan Tanjung Priok, serta diharapkan menurunkan Biaya logistik Nasional.

Menko Airlangga mengingatkan terkait pentingnya komitmen Gubernur Jawa Barat dalam memenuhi readiness criteria dan kesiapan proyek untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Menko Airlangga menambhakan, pentingnya komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam memenuhi penyediaan dukungan APBD yang dibutuhkan dan kesiapan proyek (termasuk lahan dan perizinan) untuk dapat didukung oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap, agar proyek-proyek mitigasi bencana terutama di lokasi pariwisata seperti Pembangunan Breakwater Pangandaran dan akan dapat menjadi contoh bagi upaya peningkatan resiliensi kawasan pariwisata di selatan Jawa.

RK begitu ia disapa turut menyambut baik percepatan pelaksanaan Perpres Nomor 87 Tahun 2021 ini, yang diharapkan akan mampu mendongkrak perekonomian dan memberikan tambahan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sebesar 2 – 4%.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto masih tetap mewaspadai bayangan risiko Covid-19 terhadap sektor perekonomian. Namun, Ia melihat secercah harapan terhadap penanganan Covid-19 dari adanya pergerakan mudik Lebaran 2022 lalu.

"Kita melihat, Alhamdulillah penanganan covid sudah landai. Kemarin walaupun yang mudik lebih dari 80 juta, namun dari indikasi yang kita monitor sampai hari ini tidak ada lonjakan kasus," ujar Menko Airlangga dalam Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5/2022).

Bila melihat data 2 tahun terakhir selama pandemi Covid-19, ia menyebut penyebaran kasus bakal melonjak H+24 setelah Lebaran Idul Fitri.

"Tetapi sekali lagi ditegaskan, kasus naik pada waktu itu kaitannya dengan varian baru, varian delta dan Omicron," imbuhnya.

Airlangga berharap, masyarakat tidak dihantui lagi dengan penyebaran wabah varian baru turunan Covid-19. Meskipun ada, paling tidak itu tidak sekuat omicron maupun varian delta.

Harapan itu muncul lantaran berdasarkan survei serologi Kementerian Kesehatan sebelum Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri 2022, lebih dari 99 persen masyarakat di Pulau Jawa sudah meraih kekebalan. Baik karena sudah mendapat tiga kali vaksin (booster) ataupun sudah pernah terkena Covid-19.

"Sehingga dengan demikian diharapkan kekebalan lebih baik. Namun kuncinya tetap menggunakan masker suatu kewajiban. Kemudian proses harus tetap dijaga, dan juga booster harus terus didorong," tuturnya.

Kondisi pandemi Covid-19 terpantau cukup stabil di berbagai wilayah Indonesia dalam dua minggu terakhir masa pemberlakuan PPKM ini. Di tengah mobilitas masyarakat yang meningkat signifikan terkait dengan kegiatan mudik Lebaran Idul Fitri, tidak terlihat adanya lonjakan kasus Covid-19 di semua daerah.

Kasus Konfirmasi Harian Nasional Covid-19 sendiri tercatat mengalami tren penurunan. Per 8 Mei 2022, jumlah Kasus Konfirmasi Harian secara nasional yakni 227 kasus yang terdiri dari kasus yang berasal dari Transmisi Lokal sebanyak 217 kasus (95,6 persen) dan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 10 kasus (4,4 persen).

Khusus untuk wilayah di luar Jawa-Bali, Kasus Konfirmasi Harian juga menunjukkan penurunan, yaitu per 08 Mei 2022 tercatat sebanyak 28 kasus (12,33 persen dari Kasus Konfirmasi Harian Nasional). Sementara, Kasus Aktif di luar Jawa-Bali adalah 2.371 kasus (38,29 persen dari total 6.192 Kasus Aktif Nasional).

“Kasus Konfirmasi Harian dan Kasus Aktif di luar Jawa-Bali cukup rendah dan terkendali. Namun, PPKM tetap akan diperpanjang selama 2 minggu ke depan, untuk terus menjaga dan mengendalikan kasus Covid-19. Kenaikan mobilitas dan aktivitas masyarakat, tentu harus dibarengi dengan kewaspadaan untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Keterangan Pers Bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (9/5/2022).

Mengenai capaian vaksinasi, per 8 Mei 2022 terdapat 2 Provinsi di luar Jawa-Bali yang capaian Vaksinasi Dosis-1 masih di bawah 70 persen yaitu Papua Barat dan Papua.

Untuk Vaksinasi Dosis-2 tercatat 12 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 70 persen, dan Vaksinasi Dosis-3 terdapat 16 Provinsi yang capaiannya masih di bawah 10 persen. Selain itu, untuk Vaksinasi Lansia Dosis-1 terdapat 7 Provinsi di luar Jawa-Bali yang pencapaiannya masih di bawah 70 persen, dan Dosis-2 ada 11 Provinsi masih di bawah 50 persen.