Indonesia Dorong Fasilitasi Ekspor Gandum Rusia Lewat Laut Hitam

Liputan6.com, Jakarta Perwakilan Indonesia menghadiri pertemuan kelima Steering Committee of Global Crisis Response Group (SC GCRG) on Food, Energy and Finance, pada Rabu 27 Juli 2022. Pertemuan membahas berbagai alternatif solusi atas tantangan krisis pangan, energi, dan keuangan global.

Adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso, selaku Sherpa Indonesia menghadiri secara virtual dari Tokyo. 

Pertemuan dipimpin Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed selaku Koordinator Steering Committee, dan dihadiri oleh anggota Steering Committee, GCRG Task Team, dan Sherpas GCRG dari masing-masing negara anggota.

Dikutip dari laman resmi Kemenko perekonomian, Jumat (29/7/2022), forum tersebut membahas alternatif mekanisme integrasi pangan dan pupuk, serta solusi mengatasi tantangan besar yang saling terkait dalam mewujudkan ketahanan pangan, energi, dan keuangan global akibat konflik Rusia-Ukraina.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo sebagai salah satu Champions dari GCRG, telah menjalankan tanggung jawab dan kepercayaan dari PBB tersebut dengan mengunjungi Ukraina (29/06/2022) dan Rusia (30/6/2022) untuk bertemu dengan kedua Pemimpin Negara dimaksud, sebagai misi perdamaian.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB, Amina J. Mohammed kembali menggarisbawahi perlunya melancarkan arus perdagangan komoditas, menghilangkan pembatasan ekspor terkait komoditas pertanian, dan mengintegrasikan kembali pangan Ukraina, serta pupuk dan pangan Rusia pada pasar global.

“Telah diperoleh kemajuan mengatasi krisis pangan, dengan prioritas mengembalikan ekspor bahan pangan dari Ukraina dan Rusia dalam waktu dekat. Penandatanganan Inisiatif Laut Hitam dapat dijadikan alternatif mekanisme mengintegrasikan kembali biji-bijian dan bahan makanan lainnya dengan transportasi aman melalui Laut Hitam ke pasar global,” kata Deputi Sekjen PBB Amina.

Lebih lanjut, Deputi Sekjen PBB menyampaikan, Brief No. 3 GCRG akan dirilis dalam waktu dekat. Laporan tersebut akan menyampaikan analisa dampak dari krisis energi.

Dengan adanya tiga laporan dampak krisis yang komprehensif tersebut, Deputi Sekjen PBB berharap bahwa GCRG dapat mengambil langkah-langkah konkret lebih lanjut dalam mengatasi krisis multidimensi global saat ini.

Kemudian Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs PBB Martin Griffiths, menyampaikan perkembangan terbaru dari Black Sea Grain Initiatives. Inisiatif tersebut dikoordinasikan PBB dengan Turki sebagai host country untuk memfasilitasi ekspor biji-bijian Ukraina melalui Laut Hitam di tengah konflik.

“Pada 22 Juli 2022, Ukraina dan Rusia telah menandatangani kesepakatan bersama yang akan memungkinkan Ukraina untuk melanjutkan ekspor gandum melalui Laut Hitam. Sejak penandatanganan perjanjian, telah terjadi dua kali serangan di Pelabuhan Odessa, Ukraina. Sebagai bentuk implementasi inisiatif lebih lanjut, telah dibentuk Joint Coordination Center (JCC) di Istanbul, Turki, pada hari ini (27/07). JCC dikelola oleh pejabat senior PBB, Turki, Rusia, dan Ukraina," kata Griffiths.

Sementara itu, Vera Songwe, perwakilan UNCTAD, memaparkan tentang Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia dalam mendorong komoditas pangan dan pupuk Rusia kembali ke pasar global.

“Nota kesepahaman ditandatangani pada 21 Juli 2022, dan merupakan side deal dari Black Sea Grain Initiatives. Inti dari Nota Kesepahaman antara PBB dan Rusia adalah mengambil langkah mencabut sanksi-sanksi yang terkait komoditas pangan dan pupuk asal Rusia.

PBB akan membentuk sebuah platform untuk memonitor sanksi-sanksi yang perlu dicabut, serta berharap Uni Eropa dapat mempertimbangkan kembali sejumlah sanksi yang telah dijatuhkan kepada Rusia,” ujar Vera.

Sejauh ini PBB telah melihat kemungkinan pencabutan sejumlah sanksi pada perusahaan Rusia yang bergerak di bidang pupuk dan pangan.

PBB mengapresiasi hal tersebut dan yakin bahwa inisiatif Istanbul akan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dunia, yang pada akhirnya dapat menciptakan stabilitas harga pangan global.

Pemerintah Rusia juga telah menginformasikan Nota Kesepahaman tersebut dalam kunjungan Menteri Luar Negeri Rusia ke negara-negara Afrika saat ini.