Tambahan Biaya Transaksi pada E-Commerce Dinilai Hal Lumrah

Liputan6.com, Jakarta Pembaruan kebijakan dilakukan e-commerce seperti pengenaan biaya jasa aplikasi atau biaya transaksi di setiap transaksi produk non keuangan sebesar Rp 1.000.

Skema pengenaan biaya jasa aplikasi atau biaya transaksi ternyata merupakan hal yang wajar dilakukan oleh perusahaan e-commerce maupun perusahaan layanan pesan antar, baik di level nasional maupun global.

Sebut saja Amazon, Alibaba, Walmart, Shopee, Grabfood, Gofood, serta Shopeefood, merupakan perusahaan teknologi yang telah menerapkan skema tersebut guna meningkatkan layanan kepada pelanggan, terutama melalui inovasi serta teknologi.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan penerapan biaya jasa aplikasi atau biaya transaksi adalah hal yang lumrah diterapkan oleh platform ekonomi digital.

“Platform fee juga sudah diterapkan di platform ekonomi digital lainnya seperti ride-hailing," tambah Huda dikutip Kamis (4/8/2022).

Huda juga menambahkan bahwa penerapan biaya jasa aplikasi atau biaya transaksi tersebut masih wajar selama tidak memberatkan konsumen dan sifatnya tetap dan tidak progresif atau bentuknya persentase.

“Selama tidak memberatkan konsumen dan sifatnya tetap saya rasa masih oke,” ungkapnya.

Penerapan biaya tersebut merupakan strategi dari tiap-tiap perusahaan untuk tetap dapat terus menghadirkan inovasi yang bertujuan untuk menjaga kualitas layananan mereka bagi seluruh konsumennya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Pemerintah mencatat nilai transaksi ekonomi pada e-commerce pada kuartal I-2022 telah mencapai Rp 108,54 triliun. Capaian tersebut mengalami pertumbuhan 23 persen dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.

Sekertaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso mengatakan data tersebut menunjukkan pandemi telah mendorong percepatan penggunaan teknologi digital di masyarakat.

"Ekonomi digital kita porsinya naik berkali-kali lipat dan ini tumbuhnya signifikan," kata Susi dalam acara webinar Digitalisasi Sebagai Sarana Pencegahan Korupsi, Jakarta, Rabu (3/8).

Susi mengatakan nilai transaksi tersebut tidak terlepas dari pertumbuhan pengguna internet di Indonesia yang tumbuh 21 juta hanya dalam waktu singkat. Pertumbuhan tersebut tercatat hanya selama masa pandemi atau sejak 2020 hingga 20221 semester I.

Jumlah tersebut berasal dari rural area sebanyak 72 persen. Sementara dari sisi penjualan pun semakin paham dengan teknologi digital, bahkan 98 persen telah menggunakan pembayaran digital.

"Kalau populasinya tambah 1,1 persen dan pengguna internetnya 15,5 persen. Jadi penggunaan internet ini masif dan pertumbuhannya besar," kata dia.

Momentum ini pun sangat tepat jika dimanfaatkan untuk melakukan digitalisasi layanan publik. Potensi yang besar ini juga yang harus bisa ditangkap pemerintah.

Utamanya pada layanan transaksi e-commerce . Setiap tahun pertumbuhan e-commerce juga tinggi, termasuk konsumennya. Sehingga digitalisasi layanan publik juga penting.

"Konsumen layanan digital ini 21 juta, jadi konsep digitalisasi ini penting sekali," kata dia.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Pertumbuhan ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja, seperti yang tertulis dalam laporan Bank Dunia “Global Economic Prospect June 2022” bahwa kondisi perekonomian global mengalami tekanan akibat pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

Untuk itu, Indonesia perlu siap menghadapi risiko global terjadinya inflasi, resesi, dan stagflasi hingga tahun depan.

Menghadapi itu, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan, para pelaku usaha tidak bisa hanya berada di dalam comfort zone, perlu melihat dan mengambil peluang untuk berekspansi digital menghadapi ancaman resesi global dengan memanfaatkan platform B2B e-commerce seperti Ralali.

"Kontribusi e-commerce terhadap GDP Indonesia diperkirakan akan memberikan kontribusi sebesar 2-3 persen pada 2022. Pelaku usaha khususnya UMKM dapat mengambil kesempatan itu untuk saling bersinergi dalam menggairahkan dunia digital dengan mendukung perdagangan digital,” jelas Jerry, Jumat (29/7/2022).

Menanggapi urgensi tantangan ekonomi saat ini, Joseph Aditya selaku CEO & Founder Ralali Group dan Michael Agoes W sebagai Deputi CEO Ralali Group mengawali sesi diskusi nasional dengan bertemakan “The Last Man Standing Approach in Facing Current Global Condition” membahas bagaimana cara efektif menaklukan tantangan kondisi ekonomi global terkini.

“Dengan kekuatan yang Ralali miliki saat ini, 600 ribu Ralali Agent tersebar di seluruh Indonesia, 2 Juta user telah memercayakan digital solutionnya kepada kami, 11 juta visitor rata-rata per bulannya mengunjungi platform Ralali," kata Joseph.