Tak Ingin Ganggu Pemilu, Jokowi Minta Seluruh Proyek Pemerintah Selesai di 2023

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan seluruh kementerian dan lembaga bisa menyelesaikan seluruh proyek pada tahun anggaran 2023. Sehingga tidak sampai terbelengkalai di tahun depannya dan mengganggu proses pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam sesi konferensi pers usai Sidang Kabinet Paripurna bersama Presiden Jokowi, Senin (8/8/2022).

"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang tidak selesai tahun depan atau tahun 2024. Kemudian untuk mendukung tahapan pemilu," ujar Sri Mulyani.

Bendahara Negara menyampaikan, untuk belanja kementerian dan lembaga pada 2023 jumlahnya mencapai Rp 993 triliun. Itu lebih besar dari alokasi anggaran tahun ini yang sebesar Rp 965,5 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, belanja pemerintah di tahun depan akan difokuskan kepada fokus program nasional untuk SDM, kemudian belanja infrastruktur yang jadi prioritas nasional. Termasuk untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara.

"Prioritas nasional tahun depan adalah SDM tetap menjadi prioritas utama. Kemudian infrastruktur, termasuk ikn dalam hal ini, dan juga penyelenggaraan pemilu yang harus mendapat prioritas dari sisi penganggarannya," bebernya.

Pemerintah pada tahun depan disebutnya akan menggunakan instrumen belanja di tingkat pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional, juga dari sisi pembiayaan.

"Seperti, akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai shock absorber," kata Sri Mulyani.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menilai perlu refleksi terhadap penyelanggaraan pemilu hari ini. Terutama masalah mahalnya biaya pemilu pemilihan langsung.

Awalnya pria yang akrab disapa Kang Emil ini bicara belum sejahteranya masyarakat Indonesia bahkan ketinggalan dari sejumlah negara. Ia menduga ada masalah dalam sistem demokrasi.

"Ada pertanyaan kita merdeka lebih dulu kenapa kesejahteraan tidak setara seperti negara-negara yang disebut. jangan-jangan demokrasi yang kita pilih banyak masalah," kata Kang Emil saat menjadi pembicara di acara 10 Tahun Forum Pemred, di Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Berdasarkan pengalamannya bertarung di Pilwalkot dan Pilgub, menjadi kepala daerah memerlukan modal yang besar. Bahkan semua tingkatan dari kabupaten/kota sampai menjadi presiden demokrasi di Indonesia mahal.

"Refleksi ada di situ saya produk demokrasi tanpa pemilihan langsung seorang Ridwan Kamil tidak bisa jadi walikota Bandung jadi gubernur Jabar tapi demokrasi kita mahal sekali ratusan triliun modal kepala desa untuk kampanye untuk bupati wali kota gubernur sampai presiden," ungkap Kang Emil.

Maka itu perlu ditinjau kembali undang-undang terkait kepemiluan. Apakah memang penyebab masalah demokrasi di Indonesia berasal dari aturan mainnya.

"Ini negara paling banyak demokrasi coblosannya. Oleh karena itu kita harus refleksi jangan-jangan demokrasi kita putuskan oleh KPU dan UU itu perlu dikunjungi lagi," kata Kang Emil.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Ridwan Kamil menghadiri acara 10 tahun Forum Pemred, dengan mengusung tema 'Memajukan Pers Menyatukan Bangsa', yang diselenggarakan di Hotel Raffles, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Kang Emil panggilan akrabnya menilai pemimpin redaksi memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mempengaruhi opinin. Dia menyebut, orang yang tadinya kanan bisa ke kiri dan kiri bisa ke kanan.

"Sehingga tantangan masa depan adalah mengurus yang ribut di dapur dan pertengkaran. Jadi saya titip ke depan narasi-narasi yang mempersatukan, kurangi politik identitas yang tidak perlu fokus pada prestasi kurangi pada hal-hal yang saya kira merusak NKRI," kata Kang Emil, saat diwawancarai, Jakarta, Jumat.

Lebih lanjut, dia pun meminta, agar pemberitaan tidak membuat resah masyarakat. Dan tidak memberikan panggung kepada hal-hal yang tidak menginspirasi.

"Harapannya Jawa Barat juga yang kondusif ingin damai, ingin konser lagi, pariwisata lagi dan lain sebagainya jangan diganggu oleh berita-berita yang sifatnya meresahkan," tegasnya.