Pesan Eling lan Waspodo Jokowi untuk Hadapi Krisis Global di Sidang Tahunan MPR 2022

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti terhadap adanya ancaman krisis global. Namun, ia juga menegaskan soal agenda prioritas nasional skaka besar tak boleh berhenti.

Ada tiga krisis yang kerap disebut Jokowi. Yakni, Krisis pangan, krisis geopolitik, dan krisis keuangan. Ketiganya, dinilai perlu diwapadai.

"Saya tegaskan kembali bahwa kita harus selalu waspada, hati-hati, dan siaga. Krisis demi krisis masih menghantui dunia. Geopolitik dunia mengancam keamanan kawasan," kata dia dalam sidang Tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022).

Untuk itu, ia pun meminta jajarannya untuk bisa menakar langkah yang diambil. Serta juga tindakan-tindakan yang diperlukan.

"Kita harus selalu “Eling lan Waspodo”, harus ingat dan waspada. Kita harus selalu cermat dalam bertindak. Kita harus selalu hati-hati dalam melangkah," ujar dia.

Meskia ada berbagai ancaman global, Jokowi tak ingin agenda-agenda besar malah tertunda. Apalagi, banyak agenda prioritas nasional yang tertahan pandemi Covid-19.

"Saya tegaskan kembali. Agenda besar bangsa tidak boleh berhenti. Langkah-langkah besar harus terus dilakukan. Ada minimal 5 agenda besar yang tadi telah saya tekankan," tegasnya.

Daam hal ini ia mengajak seluruh komponen bangsa untuk bersatu padu, mendukung agenda besar bagi pencapaian Indonesia Maju.

"Dengan komitmen dan kerja keras, dengan inovasi dan kreativitas. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mempermudah upaya kita, dalam meraih Indonesia Maju yang kita cita-citakan," tukasnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam sambutannya di Sidang Tahunan MPR-RI dan Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, Jokowi membeberkan 5 agends besar Indonesia. Mulai hilirisasi bahan mentah, hingga Ibu Kota Nusantara.

Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, yang disebut berhasil tumbuh 18 kali lipat. Dalam waktu dekat, ia juga akan menggencarkan hilirisasi bauksit dan timah.

Kedua, selain hilirisasi, optimalisasi sumber energi bersih dan ekonomi hijau juga jadi perhatian, bahkan harus terus ditingkatkan. Misalnya, persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan hutan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, akan terus dilakukan, dan akan menjadi potensi besar penyerap karbon.

Ketiga, perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat yang harus diperkuat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu.

Dalam hal ini, ia memamerkan sederet capaian pemberantasan korupsi. Sebut saja korupsi Jiwasraya, Asabri, hingga pengadaan pesawat Garuda Indonesia.

Keempat, ia nenegaskan UMKM harus didukung agar bisa segera naik kelas. Digitalisasi ekonomi yang telah melahirkan dua decacorn dan sembilan unicorn perlu digenjot untuk membantu pemberdayaan UMKM.

"Kelima, pembangunan Ibu Kota Nusantara harus dijaga keberlanjutannya. IKN bukan hanya untuk para ASN, tetapi juga para inovator dan para wirausahawan. Bukan hanya berisi kantor-kantor pemerintah, tetapi juga motor penggerak ekonomi baru," tukasnya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan posisinya dalam memberantas korupsi di Indonesia. Termasuk juga dalam upaya penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Dsri sejumlah capaian, Jokowi menyoroti beberapa diantaranya yang merugikan negara cukup besar. Ia menyebut itu jadi langkah konkret pemerintah melawan tindak pidana korupsi.

"Pemberantasan korupsi juga terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Korupsi besar di Jiwasraya, ASABRI, dan Garuda berhasil dibongkar, dan pembenahan total telah dimulai," ujar dia dalam sidang Tahunan MPR-RI, Selasa (16/8/2022).

Disamping itu, penyelamatan aset negara yang kabur lewat kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) juga terus dikejar. Bahkan, kata dia, sudah menunjukkan hasil yang cukuo baik.

"Skor Indeks PersepsiKorupsi dari Transparansi Internasional, naik dari 37 menjadi 38 di tahun 2021. Indeks Perilaku Anti Korupsi dari BPS juga meningkat, dari 3,88 ke 3,93 di tahun 2022," bebernya.

Selain itu, yang jadi misi Jokowi juga terkait penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat masa lalu. Dimana ia berjanji akan menyelesaikannya.

"RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sedang dalam proses pembahasan. Tindak lanjut atas temuan Komnas HAM masih terus berjalan. Keppres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu telah saya tanda tangani," papar Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi menyebut ini semua meruoakan langkah pemerintah dalam memberikan perlindunhaj hukum, sosial, politik dan ekonomi. Poin-poin ini juga perlu diperkuat kedepannya.

"Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan dan kelompok marjinal, harus terus kita jamin. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, tanpa pandang bulu," kata dia.

"Keamanan, ketertiban sosial, dan stabilitas politikadalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan," tukasnya.