Pidato Nota Keuangan, Jokowi Siapkan Anggaran Perlindungan Sosial Rp 479 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk 2023. Anggaran ini akan digunakan membantu masyarakat miskin dan rentan. 

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Pidato Pengantar RAPBN 2023 dan Nota Keuangan-nya di Gedung DPR/MPR, pada Selasa (16/8/2022).

"Anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp 479,1 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan," kata Jokowi, dalam pidato Nota Keuangan RAPBN 2023 di Gedung DPR/MPR RI, Selasa (16/8/2022).

Sejalan dengan hal tersebut, Jokowi melanjutkan, reformasi program perlindungan sosial diarahkan pada perbaikan basis data penerima melalui pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), penyempurnaan perlindungan sosial sepanjang hayat dan adaptif, subsidi tepat sasaran dan berbasis target penerima manfaat, serta percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. 

Adapun peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, dengan anggaran pendidikan yang disiapkan sebesar Rp 608,3 triliun. 

"Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa," tutur sang Presiden. 

Jokowi menambahkan, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia ditekankan pada lima hal, yaitu peningkatan akses pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan; peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang kegiatan pendidikan, terutama di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan (3T); penguatan link and match dengan pasar kerja; pemerataan kualitas pendidikan; serta penguatan kualitas layanan PAUD.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan  bahwa rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar (USD).

 Rata-rata nilai tukar Rupiah diperkirakan bergerak di sekitar Rp14.750 per US Dollar dan rata-rata suku bunga Surat Utang Negara 10 tahun diprediksi pada level 7,85 persen," kata Jokowi, dalam pidato yang disiarkan secara daring di laman Youtube DPR RI pada Selasa (16/8/2022).

Jokowi juga mengungkapkan bahwa inflasi Indonesia akan tetap dijaga pada kisaran 3,3 persen.

"Kebijakan APBN akan tetap diarahkan untuk mengantisipasi tekanan inflasi dari eksternal, terutama inflasi energi dan pangan. Asumsi inflasi pada level ini juga menggambarkan keberlanjutan pemulihan sisi permintaan, terutama akibat perbaikan daya beli masyarakat," jelas Jokowi. 

Menurut Jokowi, bauran kebijakan yang tepat, serta sinergi dan koordinasi yang semakin erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan akan menjadi modal yang kuat dalam rangka akselerasi pemulihan ekonomi nasional serta penguatan stabilitas sistem keuangan.

Adapun harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang juga diperkirakan akan berkisar pada 90 US Dollar per barel.

"Di sisi lain, lifting minyak dan gas bumi diperkirakan masing-masing mencapai 660 ribu barel per hari dan 1,05 juta barel setara minyak per hari," ungkap Jokowi.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Jokowi juga kembali mengingatkan Indonesia untuk waspada menghadapi tantangan global, salah satunya risiko gejolak ekonomi yang masih tinggi.

 "Perlambatan ekonomi dunia tetap berpotensi memengaruhi laju pertumbuhan ekonomi domestik dalam jangka pendek. Konflik geopolitik dan perang di Ukraina telah menyebabkan eskalasi gangguan sisi suplai yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan laju inflasi di banyak negara, tidak terkecuali Indonesia," kata Jokowi, dalam pidato yang disiarkan secara daring di laman Youtube DPR RI pada Selasa (16/8/2022).

Jokowi melanjutkan, bank Sentral di banyak negara juga sudah melakukan pengetatan kebijakan moneter secara agresif.

Pengetatan ini menyebabkan guncangan pada pasar keuangan dibanyak negara berkembang.

"Konsekuensinya, nilai tukar mata uang sebagian besar negara berkembang mengalami pelemahan. Dengan berbagai tekanan tersebut, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global melambat signifikan dari 6,1 persen di tahun 2021 menjadi 3,2 persen ditahun 2022 dan 2,9 persen di tahun 2023," beber Jokowi.

Meski dunia tengah menghadapi ketidakpastian, Jokowi menyerukan, hal itu jangan sampai membuat Indonesia pesimistis.

"Dalam delapan tahun terakhir, kita telah memupuk modal penting untuk menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif. Pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas sumber daya manusia, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi merupakan upaya-upaya kunci untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional menghadapi tantangan masa depan," jelasnya.