Wapres: BLT BBM Cara Pemerintah Jaga Kemiskinan Ekstream Tak Melonjak

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan pemberian bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM) ke warga miskin menjadi cara pemerintah untuk menjaga angka kemiskinan ekstrem supaya tidak melonjak.

Wapres mengatakan pemerintah hingga kini tetap fokus dalam mencapai target nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada 2024, setelah pada 2021 mencapai 4 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik.

"Adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga BBM, harus dipahami masyarakat sebagai cara untuk menata kembali pemberian subsidi," kata Ma'ruf setelah mengukuhkan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS).

Selama ini, penyaluran subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran atau justru didapatkan oleh warga yang tak seharusnya menerima.

“Memberikan hak kepada orang yang berhak, ini yang sedang dilakukan pemerintah. Selama ini subsidi tidak sampai ke berhak, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambilnya dan menggantinya dengan bansos,” kata dia.

Wapres tak menyangkal kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok penting. Akan tetapi, Ma’ruf menjamin bahwa hal tersebut hanya bersifat sementara karena sejatinya bukan kenaikan harga tapi penyesuaian atau normalisasi harga keekonomian barang dan jasa.

Ia menjelaskan pemerintah harus menempuh kebijakan menaikkan harga BBM karena Indonesia juga menerima dampak dari krisis energi yang melanda dunia.

Namun, apakah pengaruhnya akan signifikan bagi angka kemiskinan ekstrem nasional, menurut Wapres, hal itu harus dibuktikan berdasarkan analisis yang dilakukan BPS.

Pada prinsipnya, pemerintah terus mengawal proses ini agar dampak negatif tidak terlalu besar bagi kehidupan ekonomi masyarakat.

Wapres: Kenaikan Harga BBM jadi Cara Menata Kembali Pemberian Subsidi

Terkait adanya demonstrasi di sejumlah daerah yang menolak kenaikan harga BBM, bagi Ma’ruf hal itu tidak menjadi masalah asalkan unjuk rasa itu tidak dilakukan secara anarkis.

Sebagai negara demokrasi, setiap warga diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat asalkan tidak menimbulkan kekacauan dan kegaduhan, serta harus sesuai dengan aturan UU yang berlaku, kata dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 600.000 per keluarga sebagai bantalan atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Solar.

Bantuan akan diberikan untuk empat bulan, September hingga Desember 2022, masing-masing Rp150 ribu per bulan. Namun, mekanisme penyalurannya dibagi dalam dua tahap.

Tahap pertama September ini Rp300 ribu dilanjutkan nanti pada tahap keduanya pada Desember ini, senilai Rp 300 ribu lagi. Sehingga total bantuan per KPM sebesar Rp600 ribu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berjanji akan menurunkan harga bahan bakar minyak Pertamina bila harga minyak mentah dunia mengalami penurunan.

"Banyak yang bicara, nanti kalau harga minyak dunia turun seperti apa? pasti kami turun," ujarnya melansir Antara di Jakarta, Rabu (7/9/2022).

Dia mengungkapkan jika langkah yang pemerintah lakukan dengan menaikkan harga BBM jenis pertalite, biosolar, dan pertamax merupakan cara untuk mengurangi pemborosan subsidi energi.

Dengan begitu, alokasi subsidi energi dalam APBN dapat digunakan untuk mendanai proyek-proyek strategis nasional, seperti pembangunan jalan bebas hambatan, pembangunan bandara, pembangunan bendungan untuk irigasi pertanian, dan lain-lain.

Sepanjang tahun 2016 sampai 2022, pemerintah membangun 128 proyek strategis nasional dengan nilai investasi sebesar Rp 716,4 triliun. Sedangkan, subsidi alokasi energi dalam APBN tahun ini nilainya mencapai Rp 502 triliun.

Erick mengatakan harga minyak mentah dunia sekarang senilai USD 95 per barel, jika nanti turun ke angka USD 75 dolar AS per barel, maka pertamax akan menyesuaikan dengan harga pasar yang artinya harga pertamax bisa turun.

"Tapi apakah solar dan pertalite itu nanti harga pasar? ya enggak bisa, (tetap) subsidi," kata Erick.

Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 yang telah disepakati oleh Badan Anggaran DPR bersama pemerintah pada 9 September 2021 lalu, nilai asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) tahun ini adalah sebesar 63 dolar AS per barel.

Harga ICP yang terus melambung akibat kondisi geopolitik global membuat beban APBN meningkat karena Indonesia masih mengimpor minyak sekitar 700 ribu barel minyak per hari untuk memenuhi kebutuhan BBM dalam negeri.

Erick Thohir meminta agar masyarakat tidak lagi membanding-bandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain yang menjual BBM dengan harga murah, karena negara-negara itu mayoritas masih menghasilkan minyak.

"Indonesia sudah (menjadi) negara impor BBM dari tahun 2003, ini kadang-kadang yang kita persepsinya itu belum menyadari karena dulu kita selalu ingat kita negara OPEC," ungkap Erick.

"Jumlah penduduk bertambah dari berapa ratus juta (dulu) sekarang 273 juta; mobil tambah yang artinya penggunaan BBM meningkat; belum lagi industri petrochemical membutuhkan crude oil yang kita produksi untuk plastik, baju, dan lain lain. Dengan hal seperti itu, suka tidak suka kita harus mulai mengefisienkan impor, harus juga mengurangi ketergantungan dengan BBM," imbuhnya.