Ekonomi Dunia Dalam Bahaya, Negara G20 Bisa Apa?

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, meminta para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara anggota G20 kompak guna menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia yang saat ini dalam kondisi bahaya.

Hal itu disampaikan dalam acara 4th Finance Ministers and Central Bank Governor (FMCBG) Meeting’ di Washington D.C., Amerika Serikat, Kamis (13/10/2022).

Bendahara negara ini menyebut, kondisi ekonomi global tahun 2023 akan semakin sulit dibanding tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya risiko inflasi yang akan terus meningkat. Maka diperlukan penyelesaian dari pertemuan Presidensi G20 ini.

"Dunia menyaksikan kita. Kita dihadapkan pada ekspektasi tinggi untuk kerjasama dan membangun jembatan menunjukkan kepemimpinanya kenapa G20 pantas dikenal dengan reputasinya sebagai forum utama kerja sama internasional," kata Sri Mulyani.

Sebagai pemegang Presidensi G20, Menkeu menegaskan, Indonesia memiliki hak untuk menavigasi negara-negara anggota G20 untuk terus menjaga solidaritasnya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi dunia yang saat ini sedang menghadapi krisis.

"Tapi, ini semua bisa diselesaikan dengan dialog yang membangun, didasari pada spirit kerjasama, kolaborasi, dan konsensus. Kita harus terus bersama-sama dan komitmen menyelesaikan permasalahan ekonomi global ini," kata Menkeu.

Menkeu meyakini Presidensi G20 memiliki solusi guna menyelesaikan permasalahan krisis berkepanjangan ini. Berdasarkan sejarahnya, Menkeu menilai pertemuan G20 mampu menavigasi semua negara di dunia untuk kembali bangkit dan pulih dari berbagai permasalahan krisis.

"Keyakinan saya ini didasari pada sejarah sukses G20 dalam merespons krisis keuangan global dan terbaru membawa aksi-aksi nyata terhadap solusi bagi negara-negara dunia selama pandemi Covid-19," ujarnya.

Sri menegaskan dalam pertemuan 4th Finance Ministers and Central Bank Governor, terkait pentingnya Bersatu dan tetap teguh dalam menjaga komitmen untuk memecahkan masalah ekonomi global yang paling mendesak.

“Kita memiliki kesempatan terakhir pada tahun 2022 untuk memberikan tindakan nyata. Kesempatan terakhir kami untuk terus mendominasi untuk menunjukkan, semangat kolaborasi dan kerjasama multilateralisme,” pungkas Menkeu. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap negara G20 sepakat untuk kerja sama menangani kerawanan pangan dunia. Ini jadi salah satu tantangan pasca pandemi.

Pernyataan ini muncul dalam pertemuan perdana tingkat menteri keuangan dan pertanian G20 atau Joint Finance and Agriculture Ministers (JFAMM) di Washington D.C, Amerika Serikat.

Dalam perhelatan ini, para Menteri Keuangan dan Pertanian G20 berkumpul untuk menindaklanjuti hasil pertemuan Deputi Keuangan dan Pertanian G20 pada minggu lalu terkait permasalahan ketahanan pangan dunia.

“Presidensi G20 Indonesia telah menegaskan kembali komitmennya untuk menggunakan semua perangkat kebijakan yang tepat untuk mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk risiko kerawanan pangan. G20 siap untuk mengambil tindakan kolektif yang cepat tentang ketahanan pangan dan gizi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lain," ujar Menkeu Sri Mulyani, mengutip keterangan resmi, Rabu (12/10/2022).

Menyoal kerawanan pangan, beberapa inisiatif global telah diluncurkan oleh organisasi regional, internasional, dan bahkan secara mandiri oleh beberapa negara untuk menghadapi permasalahan ketahanan pangan.

Seperti the UN Global Crisis Response Group (GCRG), the G7 Global Alliance for Food Security (GAFS), the Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP), International Finance Institutions Action Plan, dan Global Development Initiative.

Selain itu, Bank Dunia telah berkomitmen untuk menyediakan USD 30 juta dalam pendanaan baru atau yang sudah ada untuk proyek terkait ketahanan pangan dan nutrisi untuk beberapa tahun ke depan. Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) pun turut menyediakan perkembangan kondisi pasar pangan, termasuk melalui G20 Agricultural Market Information System.

Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 telah menegaskan kembali komitmen mereka untuk memanfaatkan semua perangkat kebijakan (policy tools) dalam mengatasi tantangan ekonomi dan keuangan saat ini, termasuk ketahanan pangan.

Forum G20 akan terus mengambil langkah bersama secara cepat dalam menghadapi permasalahan ketahanan pangan dan nutrisi, termasuk dengan bekerja sama dengan inisiatif lainnya.

"Sebagai sebuah forum yang efektif dalam menjawab tantangan global dalam hal kerawanan pangan, Presidensi G20 Indonesia menerapkan strategi untuk meningkatkan kapasitas produksi guna menstabilkan harga pangan, menekan inflasi, menurunkan impor dan meningkatkan ekspor pangan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Strategi ini diterapkan pada beberapa komoditas pangan strategis dengan kegiatan operasional untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam sistem agribisnis pangan, agar tercapai efisiensi dan peningkatan daya saing," tambah Menteri Pertanian.

Informasi, pertemuan perdana tingkat menteri pertanian dan menteri keuangan G20 dilakukan pada 11 Oktober 2022. Ini menjadi dasar koordinasi erat yang diperlukan di masa depan untuk menentukan cara terbaik dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan.

Dalam pertemuan tersebut, para Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian G20 mendukung peningkatan koordinasi untuk memastikan respon global yang selaras dalam menghadapi kerawanan pangan dan kerja sama dengan inisiatif multilateral lainnya.

Menteri Keuangan dan Pertanian G20 setuju untuk mendelegasikan tugas kepada organisasi internasional FAO dan Bank Dunia dalam pemetaan respons kebijakan global terhadap kerawanan pangan yang akan dikonsolidasikan dimasa mendatang dengan masukan dari pakar teknis dan organisasi internasional terkait lainnya untuk kemudian dilaporkan pada Spring Meeting 2023. Momentum terkait upaya G20 dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan akan terus dibangun menjelang KTT G20.

Di bawah Presidensi G20 Indonesia, forum G20 akan terus menjaga solidaritas untuk mengatasi isu-isu penting dan meminimalisir efek spillover, dan disertai dengan semangat konsensus, kolaborasi, dan kerja sama. Inisiatif dalam mengatasi permasalahan ketahanan pangan global yang dihasilkan dari Presidensi G20 Indonesia akan terus dijalankan hingga Presidensi selanjutnya pada tahun 2023 di bawah kepemimpinan India.