Mahendra Siregar: OJK Bakal Ngantor di IKN Nusantara Sejak Hari Pertama

Liputan6.com, Jakarta Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengungkap pihaknya akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejak hari pertama dijadikan ibu kota baru. Dia juga mengajak seluruh lembaga jasa keuangan juga ikut berkantor di tempat tersebut.

Hal ini diungkapkannya pasca melakukan sejumlah kunjungan ke wilayah Kalimantan Timur beberapa waktu belakangan. Termasuk dalam meninjau calon IKN Nusantara yang akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.

"Pada saat perjalanan kami ke beberapa tempat tadi, kebetulan juga dan memang dengan sengaja, sempat meninjau ibu kota negara yang baru, Nusantara, dan komitmen kami, OJK akan berkantor disana hari pertama IKN menjadi ibu kota negara," kata dia dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan di Central Park Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Dia mengatakan, salah satu landasannya adalah adanya kerja sama yang apik antara berbagai lembaga yang telah dibangun. Hal ini menurutnya bisa dilanjutkan dengan pada industri jasa keuangan untuk berkantor di IKN.

"Saya tidak berharap lain kecuali semua industri jasa keuangan juga berkantor di IKN sejak hari pertama," ujarnya.

Bukan tanpa alasan, Mahendra mengatakan rencana itu sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur. Menurutnya, kawaasan itu punya potensi mendorong ekonomi nasional lebih besar lagi.

Dia juga membandingkan, tingkat ekonomi Indonesia yang sebagian besar ditopang oleh Pulau Jawa mampu memberikan hasil yang signifikan. Apalagi, jika bisa ditopang oleh Kalimantan yang luasnya jauh lebih besar dari pulau Jawa.

"Nah mumpung 2024 mulai di rencanakan dan dirancang proses melakukan hal itu. Karena kalau bapak itu yang belum sempat ke IKN, luangkan waktu, lihat luar biasa potensinya. Kalimantan bagian Indonesia itu 4 kali luasnya dari pulau jawa," ungkapnya.

"Kalimantan Timur sendiri seluas pulau Jawa. Jadi bayangkan Indonesia yang sebesar ini dengan andalan satu pulau yaitu pulau Jawa, pertumbuhannya sudah seperti sekarang, bayangkan kalau kita kembangkan lagi besaran yang luar biasa itu," tambah Mahendra.

Namun, langkah itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan kolaborasi apik yang dijalankan antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, dia menginginkan kolaborasi bisa terus dilakukan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis tingkat inklusi dan literasi keuangan terbaru tahun ini. Angkanya menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tiga tahun lalu.

Mengacu survei OJK, indeks inklusi keuangan berhasil tembus 85,10 persen dan indeks literasi keuangan berhasil tembus 49,68 persen di 2022. Besarnya angka ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi OJK dan seluruh pemangu kepentingan untuk menyusun strateg dan merancang produk ataupun layanan keuangan sesuai kebutuhan konsumen.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengungkap angka literasi dan inklusi telah mendekati rasio 3 banding 5. Artinya, 3 dari 5 orang yang mengakses produk keuangan telah mengerti betul tentang produk tersebut.

Dia mengatakan, kalau sebelumnya rasionya hanya 1 banding 2. Dimana tiap 2 orang yang mengakses keuangan, salah satuny belum betul-betul mengerti soal produk atau layanan yang diambil.

"Hasil dari survei nasional literasi inklusi keuangan angka itu sudah naik, sudah lebih mendekati 3 dari 5 yang mengerti literasinya," kata dia dalam Puncak Bulan Inklusi Keuangan 2022 di Central Park, Jakarta, Sabtu (29/10/2022).

Informasi, mengacu survei pada 2019 OJK mencatat, tingkat literasi dan inklusi keuangan nasional masih memiliki gap yang besar. Inklusi keuangan memang sudah mencapai 76,19 persen, namun literasi keuangan baru sekitar 38,03 persen.

Dengan begitu, ada peningkatan sekitar 8,91 persen untuk inklusi keuangan, dan peningkatan sekitar 11,65 persen. Angka ini cukup signifikan untuk peningkatan daalam 3 tahun terakhir.

Kendati demikian, Mahendra memandang ada tantangan yang perlu dihadapi seiring dengan peningkatan tingkat inklusi dan literasi keuangan ini. Utamanya dari sisi utilisasi produk atau layanan keuangan di masyarakat.

"Setelah literasinya naik, utilisasinya untuk ditawarkan berbagai akses kepada produk jasa keuangan harus terus ditingkatkan," kata dia.

"Kalau tidak maka tidak akan optimal itu mengapa kita perlu keluar dan reach out lebih banyak lagi di daerah-daerah yang justru masih memerlukan pendekatan yang lebih baik untuk program literasi, inklusi dan edukasi," tambahnya.