Pensiunkan PLTU Batu Bara, Indonesia Raup Pendanaan Rp 311,4 Triliun

Liputan6.com, Jakarta Indonesia resmi meluncurkan program kemitraan transisi energi dari penggunaan batu bara, atau Just Energy Transition Partnership (JETP) senilai USD 20 miliar, atau setara Rp 311,4 triliun (kurs Rp 15.570 per dolar AS). Program ini diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam KTT G20 Bali, Selasa (15/11/2022).

Kemitraan yang dipimpin Amerika Serikat, Jepang, dan beberapa negara Uni Eropa ini bakal bantu mendanai Indonesia untuk mempercepat program transisi energi, dari energi fosil semisal batu bara ke energi baru terbarukan (EBT).

Mengutip laman resmi Pemerintahan Inggris, gov.uk, Selasa (15/11/2022), JETP mencakup program untuk mengurangi emisi di sektor listrik, strategi yang didasarkan pada perluasan energi terbarukan, dan pengurangan bertahap penggunaan batu bara, yang jadi energi utama Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).

"Transisi ini tidak hanya akan memberikan peningkatan aksi iklim, tapi juga akan membantu mendukung pertumbuhan ekonomi, pekerjaan baru yang membutuhkan keterampilan, pengurangan polusi, dan masa depan yang tangguh dan sejahtera bagi masyarakat Indonesia," tulis Pemerintah Inggris.

Kesepakatan tersebut berfokus pada pencapaian transisi energi, dengan mempertimbangkan semua pekerja, komunitas, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak langsung atau tidak langsung oleh transisi energi dari batu bara.

Pembentukan JETP ini menyerupai model pada inisiatif sama senilai USD 8,5 miliar untuk bantu Afrika Selatan melakukan dekarbonisasi sektor kelistrikannya, pada COP26 di Glasgow, Skotlandia tahun lalu.

Indonesia jadi negara kedua yang meluncurkan JETP. Di antara sepuluh penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Indonesia tengah berupaya mempercepat transisinya ke energi bersih melalui penguatan komitmen JETP.

Salah satu aksi nyatanya, dengan menghentikan secara bertahap operasionalisasi PLTU batu bara.

Untuk mendukung komitmen dan tindakan tersebut, Indonesia akan memobilisasi dana JETP dalam bentuk program hibah atau pinjaman lunak senilai USD 20 miliar selama 3-5 tahun ke depan.

Program ini dicetuskan untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon, atau net zero Emission (NZE) satu tahun lebih cepat pada 2050.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada KTT G20 di Bali, mengumumkan AS bersama pihak lain berupaya dapat memobilisasi dana hingga USD 20 miliar atau sekitar Rp 310 triliun (kurs 15.548 per dolar AS) untuk membantu berbagai proyek transisi energi di Indonesia.

Joe Biden berharap kucuran dana itu, yang merupakan hasil kerja sama Amerika Serikat, Jepang, institusi keuangan dunia, dan pihak swasta, dapat membantu Indonesia mengurangi emisi karbonnya secara signifikan serta memperluas jaringan pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan (EBT).

“Kami berharap dapat memobilisasi dana sebesar USD 20 miliar untuk mendukung upaya Indonesia mengurangi emisi, mengembangkan jaringan energi baru dan terbarukan, dan membantu para pekerja yang terdampak kebijakan penutupan pembangkit listrik berbasis batu bara (PLTU),” kata Biden saat menyampaikan sambutan pada pertemuan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) yang dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Komisi Eropa Ursula Von Der Leyen.

Biden menilai dukungan itu dapat mempercepat aksi transisi energi di Indonesia, yang dilakukan salah satunya melalui pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap berbasis batu bara (early retirement coal power plant).

Kerja sama bantuan dana USD 20 miliar itu akhirnya diumumkan secara langsung oleh Joe Biden setelah AS, Jepang, beberapa mitra dari lembaga pendanaan internasional dan sektor swasta melalui berbagai pertemuan dan perundingan selama lebih dari 1 tahun.

Dari kerja sama itu, Indonesia diminta untuk mengurangi emisi karbon dari sektor energi sampai 290 megaton sampai 2030. Bagi Indonesia, kucuran dana itu dapat membantu target net zero emission yang diharapkan terwujud pada 2060.

Pemerintah Indonesia, pada sisi lain, juga telah secara resmi meluncurkan Mekanisme Transisi Energi (ETM) Country Platform di Bali, Senin (14/11), sebagai bagian dari mekanisme pembiayaan yang dapat mempercepat transisi energi salah satunya melalui pensiun dini PLTU yang berbasis batu bara.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani pada acara peluncuran menyampaikan Mekanisme Transisi Energi (ETM) Country Platform itu merupakan bentuk kesiapan Indonesia terutama dari sisi kelembagaan dan regulasi dalam menghimpun investasi untuk transisi energi.

“Mekanisme Transisi Energi Country Platform Indonesia akan menjadi alat untuk menghimpun investasi dari sektor swasta dan publik, termasuk memobilisasi pembiayaan untuk aksi iklim. Dan kami berharap, (ETM Country Platform) dapat meyakinkan komunitas internasional bahwa kami memiliki platform yang kredibel (untuk menghimpun investasi transisi energi),” kata Sri Mulyani saat memberi sambutan pada acara peluncuran.