Jokowi Bocorkan Kapan Waktu Tepat Reshuffle Kabinet

Liputan6.com, Jakarta - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih terus bergulir. Tebaru kepala negara membocorkan waktu pergantian jajaran menteri itu dilakukan.

Tanggapan itu keluar saat dia sedang mengunjungi kilang minyak Dumai, Riau sebagai bagian dari kunjungannya ke Wilayah Kerja Rokan yang digarap Pertamina Hulu Rokan.

Jokowi membocorkan waktu akan dilakukannya reshuffle, meski dengan sedikit bergurau.

"Besok?," kata Jokowi menanggapi pertanyaan soal isu reshuffle kabinetnya, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, ditulis Jumat (6/1/2023).

Tak berhenti di situ, dia menyebut nama-nama hari lainnya sebagai sinyal kalau pergantian jajaran di kabinet yang dipimpinnya bisa dilakukan kapan saja.

"Bisa jumat, bisa senin, bisa selasa, bisa rabu," sambung Jokowi seraya berjalan menjauh.

Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencuat kembali di awal 2023. Kali ini santer beredar kabarnya adalah posisi menteri dari Partai Nasdem.

Ekonom dari Indonesia Strategic and Economict Action Institution Ronny P Sasmita menyebut pergantian posisi menteri akan berpengaruh ke geliat ekonomi. Hal itu terjadi jika posisi menteri yang bersinggungan langsung ke ekonomi lah yang nantinya diganti Jokowi.

Jika merujuk pada isu yang beredar, maka ada 3 posisi menteri yang ditempati oleh kader Nasdem. 2 diantaranya berpengaruh langsung ke ekonomi, yakni posisi Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar.

"Kalau reshufle terjadi pada pos kementerian yang terkait dengan ekonomi, tentu berpengaruh. Karena beda menteri bisa beda visi-misi dan kepentingan ekonominya, yang akhirnya berpeluang untuk mengeluarkan kebijakan berbeda pula," ujar dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis (5/1/2023).

Dari pandangan Ronny, reshuffle kali ini sarat dengan nuansa politis. Dia mengamini kalau belakangan santer dikabarkan perkaranya adalah perbedaan visi politik antara Nasdem dan anggota koalisinya.

"Jika reshufle kali ini berarti mengganti menteri-menteri dari Nasdem, maka jika pos kementerian pertanian, yang notabene dihuni oleh kader Nasdem, diganti, banyak sedikitnya akan berpengaruh (terhadap ekonomi)," katanya.

"Misalnya soal impor komoditas pertanian. Kementan dikabarkan menolak melakukan impor beras karena menurut data dari mereka, hasil panen padi nasional masih mencukupi. Sementara menurut Kemendag, malah sebaliknya. Sehingga keputusan impor akhirnya diambil," ujar Ronny menjelaskan.

Dia memandang, jika itu dilakukan, maka akan diganti oleh sosok yang dinilai akan sejalan dengan kebijakan impor yang diambil. Hal ini terlepas dari partai mana sosok penggantinya nanti.

Sementara itu, posisi lainnya yang bisa berpengaruh adalah Menteri Kehutanan. Ini berkaitan dengan izin usaha di wilayah hutan lindung hingga konsesi lahan.

"Atau menteri kehutanan, yang juga dari Nasdem. Jika diganti juga bisa melahirkan perubahan kebijakan seperti aturan-aturan main pembukaan tambang di lahan hutan lindung, anturan konsesi lahan, dan lain-lain," paparnya.

"Intinya, selama pos kementerian yang direshufle berkaitan dengan ekonomi, banyak sedikitnya tentu akan berpeluang untuk memberikan pengaruh kepada perekonomian nasional," sambung Ronny.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin memprediksi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melalukan reshuffle atau perombakan kabinet pada Januari 2023 ini.

Namun begitu, dia meminta semua pihak menunggu, sebab reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Mungkin (reshuffle) Januari (bulan) ini. Kita tunggu bareng-bareng," kata Ngabalin kepada wartawan, Kamis (5/1/2023).

Dia pun meminta menteri-menteri yang terkena reshuffle kabinet tidak marah dan dongkol. Ngabalin mengatakan, menteri yang diganti harus tetap tersenyum seperti awal masuk kabinet Indonesia Maju.

"Kalau nanti ada menteri yang diganti harus tetap semangat dan tersenyum seperti saat awal Anda dipilih. Jangan marah, jangan dongkol karena waktu Anda sudah sampai di sini saja," tutur dia.

"Tetap dan harus berterima kasih pada Presiden saat diangkat dan diberhentikan oleh beliau," sambung Ngabalin.