BPK Ikut Pelototi Kemungkinan Upaya Korupsi di Sistem Pemerintahan Digital

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) siap mengawal berjalannya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, atau SPBE guna percepatan pelayanan publik dan pencegahan korupsi. 

 

Sistem yang menjadi kunci transformasi digital ini butuh dikawal ketat agar tidak ada penyelewengan dalam konteks pengelolaan keuangannya. Sehingga pelayanan kepada masyarakat jadi lebih efektif.

 

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas kerap menyebut bahwa optimalisasi SPBE harus bisa menyentuh program strategis pemerintah. "Digitalisasi pemerintahan ini menjadi salah satu jalan kita untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu menyejahterakan masyarakat Indonesia, tata kelola pemerintahan berbasis digital akan memastikan layanan kepada masyarakat menjadi terintegrasi, cepat, tepat dan aman," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (2/3/2023).

 

Menurut dia, percepatan implementasi pemerintahan digital ke seluruh sektor tentu perlu diawasi, termasuk dari sisi anggaran. Anas lantas pamer capaian Kementerian PANRB meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama delapan kali berturut-turut. Anas menegaskan prestasi tersebut harus tetap dipertahankan.

 

Persentase tindak lanjut BPK dari tahun ke tahun relatif baik sampai dengan 2022. Peningkatan presentase penyelesaian tindak lanjut 2021-2022, Kementerian PANRB masuk peringkat lima besar pada Auditor Utama Keuangan Negara III atau AKN III. Dari sisi lain, Penggunaan Aplikasi Tindak Lanjut (SiPTL), Kementerian PANRB menduduki peringkat 4 besar pada AKN III.

 

Anggota III BPK, Achsanul Qosasi mengapresiasi Menteri Anas atas terobosan yang sudah diciptakan. Ia menilai SPBE akan mengurai benang kusut birokrasi yang selama ini menyulitkan masyarakat.

 

"BPK nanti secara eksplisit akan turun membantu program ini, efektivitas program ini dalam hal pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik," tegas Achsanul.