Kacau, Ada Nelayan Ajukan KUR untuk Nikah Lagi hingga Mabuk-mabukan

Liputan6.com, Jakarta Assistant VP Govrn Program Division of Small Business & Program BNI, Chandra Bagus mengakui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor kelautan dan perikanan sangat rendah dibandingkan sektor pertanian yang justru malah meningkat.

Perlu diketahui realisasi pembiayaan KUR sektor kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2022 sebesar Rp 9,97 triliun. Sedangkan realisasi penyaluran KUR sektor pertanian Rp 113,4 triliun

Hal tersebut dikarenakan pihak Kementerian Kelautan dan perikanan yang mengurusi pembiayaan KUR kurang sigap. Artinya penanggung jawab dari KKP untuk KUR sebagai bagian dari senjata KKP untuk bisa mendukung sektor ini belum optimal.

"Sosialisasi yang diberikan teman-teman KKP maupun yang ada di daerah kepada para nelayan dan petambak juga kurang," ujar Chandra kepada media, di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Selasa (21/2/2023).

"Kalau di Kementerian sebelah, selalu memberikan ruang kepada kami perbankan mengikuti pertemuan mingguan dengan Gapoktan (gabungan kelompok tani) dan Poktan (kelompok tani) untuk sosialisasi KUR. KUR itu apa, cara aksesnya bagaimana, bagaimana mendapatkan skema pembiayaan yang mudah. Kalau di perikanan sosialisasinya kurang," tandasnya.

Nikah Lagi hingga Mabuk-Mabukan

Chandra mengungkapkan, beberapa oknum nelayan yang menggunakan pembiayaan KUR digunakan untuk nikah lagi, atau mabuk-mabukan. Hal ini disebabkan sosialisasi dan informasi yang kurang diberikan oleh pihak KKP.

"Ketika kita berikan KUR kepada nelayan dibuat nikah lagi atau hilang buat mabuk-mabukan, itu oknum satu dua. Artinya yang ingin saya sampaikan, jangan sampai oknum ini mencederai petugas kami di lapangan. Ya sudahlah enggak saya biaya nelayan mendingan petani aman, kalau dia panen kelihatan buat angsur KUR," terang dia.

Padahal, kata dia, potensi perikanan Indonesia sangat luar biasa dan harus dikembangkan secara optimal. "Maka saya sarankan kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan) coba fokus kepada nelayan, nelayan kita berikan akses agar mereka melakukan transaksi keuangan, petani aja bisa kenapa nelayan tidak bisa," tutur dia.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

Pemerintah Indonesia mengalokasikan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) senilai Rp450 triliun pada 2023, meningkat 20 persen dibandingkan alokasi tahun lalu senilai Rp373 triliun.

"Pemerintah juga akan terus mendukung pertumbuhan UMKM, terutama dari aspek pembiayaan," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Antara, Rabu (15/2/2023).

Menteri Airlangga menuturkan pemerintah juga mendukung program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan berbagai pihak untuk memperkuat pemberdayaan UMKM agar semakin naik kelas dan meningkat daya saingnya di era transformasi digital.

Ia mengatakan toko kelontong SRC dapat memiliki daya saing melalui program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan PT SRC Indonesia Sembilan (SRCIS) yang mencakup pengembangan usaha, ekspansi pasar, hingga perluasan akses digitalisasi.

"Mitra SRC bisa mendapat fasilitas kredit dengan nilai hingga Rp500 juta. Saya yakin 225.000 toko kelontong yang tergabung dalam SRC merupakan pengusaha UMKM yang kredibel dan bankable, sehingga dapat memperoleh kredit yang disediakan oleh pemerintah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan di tengah tantangan resesi tahun ini, UMKM menjadi penopang ekonomi dengan kontribusi yang besar dan penyerapan tenaga kerja yang tinggi.

Oleh karena itu, pengembangan UMKM perlu menjadi fokus tahun ini untuk menjadi bekal pertumbuhan ekonomi di tengah perlambatan ekonomi global.

Menurut dia, program pembinaan dan pengembangan yang dilakukan SRCIS kepada toko kelontong SRC menjadi salah satu contoh sukses kemitraan kolaboratif dalam rangka penguatan UMKM.

"Kadin bersama Sampoerna bersama-sama menguatkan UMKM melalui bentuk kemitraan yang inklusif untuk UMKM. Ini gerakan yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto Oktober lalu untuk menaikkan kelas UMKM," ujarnya.