Realisasi KUR Capai Rp 246,5 Triliun hingga Oktober 2024

Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memiliki 48,63 juta debitur sejak pertama kali berjalan di 2015.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 13 Nov 2024, 20:45 WIB
Diterbitkan 13 Nov 2024, 20:45 WIB
Pemerintah untuk Subsidi Bunga KUR tahun 2024 sebesar Rp47 Triliun Lebih
Pemerintah menyiapkan anggaran untuk subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp47,78 triliun pada 2024. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan, realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai angka Rp 246,58 triliun hingga akhir Oktober 2024. Naik 23,4 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. 

"Hingga 31 Oktober, realisasi penyaluran KUR sudah mencapai Rp 246,58 triliun," ujar Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan di Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Ferry menyampaikan, program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah memiliki 48,63 juta debitur sejak pertama kali berjalan di 2015. Sementara sejak Januari-Oktober 2024, jumlah pemegang KUR ada sebanyak 4,27 juta debitur.

"Di 2024 ini kalau kita lihat secara debitur baru itu ada sekitar 113 persen dari target awal, dari 1,7 juta sekarang 1,9 juta debitur baru. Jadi dari total 4,2 juta debitur ini 1,9 juta adalah debitur baru yang mengakses KUR," terang dia.

Adapun untuk tahun ini, Kemenko Perekonomian target penyaluran KUR bisa menyentuh angka Rp 280 triliun. Dengan total 2,49 juta debitur baru, 1,16 juta debitur graduasi, dan Rp 47 triliun ketersediaan subsidi bunga. 

Ferry berharap target penyaluran KUR pada 2024 sebesar Rp 280 triliun bisa tercapai, atau setidaknya mendekati dari target yang canangkan oleh pemerintah.

"Untuk 2024 kita perkirakan itu at least sama atau lebih tinggi dari target awal kita gitu ya untuk penyaluran di 2024," ungkap dia.

Lebih lanjut, Ferry mengutarakan, total outstanding KUR mencapai Rp 490 triliun selama kurun waktu 2015-2024. "Ini bukan angka yang kecil, yang kita bisa kontribusikan, tidak hanya ke debiturnya, tapi juga ke perekonomian kita secara umum," pungkasnya.

Pemerintah Siapkan KUR Dukung Makan Bergizi Gratis dan 3 Juta Rumah

Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 103 Inpres Hasanuddin, Makassar, Rabu (13/11/2024).
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN 103 Inpres Hasanuddin, Makassar, Rabu (13/11/2024). (Foto: Istimewa).

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perskonomian tengah menyiapkan kebijakan optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), guna mendukung sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari program makan bergizi gratis (MBG) hingga pembangunan 3 juta rumah.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan mengatakan, pemerintah dalam beberapa kesempatan sidang kabinet telah membahas pemanfaatan KUR untuk program-program tersebut.

Dia mengambil contoh dalam konteks ketahanan pangan. Ferry menyebut, secara historis sekitar 30 persen dari KUR sudah tersalurkan untuk para pelaku di sektor pertanian, peternakan hingga nelayan.

"Jadi ini yang kita harapkan juga, kita harapkan teman-teman penyalur dan penjamin juga bisa men-support ini dengan tadi. Dengan tetap menjaga penyaluran ke sektor-sektor yang menjadi prioritasnya pemerintah," pinta Ferry di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Aspek Pembiayaan

Sementara untuk mendukung program makan bergizi gratis, pemerintah juga tengah memperhatikan aspek pembiayaan.

Ferry lantas mengambil contoh penyaluran kredit produktif, semisal untuk pembelian alat produksi maupun transportasi pendukung.

"Yang lain misalnya, tentu pada saat bicara makanan atau bahan makanan itu pasti bicara mengenai petani, peternak, nelayan gitu, yang berperan sebagai penyedia bahan baku dari makan bergizi ini. Kita harapkan bisa juga di-support dengan berbagai skema yang ada di KUR, KUR khusus, KUR mikro maupun KUR kecil gitu ya," bebernya.

Dalam konteks swasembada pangan, Ferry menjelaskan, sekitar 90 persen petani Indonesia saat ini memiliki ruas lahan di bawah 2 ha. Pemerintah berencana melakukan pembebasan akses KUR bagi petani-petani yang masuk kelompok itu.

"Nah ini dalam konteks pencapaian swasembada pangan, di dalam Permenko KUR yang terbaru itu kita sudah memberikan afirmasi kepada petani kita yang luas lahannya di bawah 2 ha, untuk bisa mengakses tanpa batasan KUR," ungkap dia.

Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya