Penyaluran KUR UMKM Tembus Rp 1.739 Triliun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat jumlah penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan angka jumbo sejak 2015 hingga kuartal III-2024. Angkanya mencapai Rp 1.739 triliun.

Deputi Bidang Usaha Mikro, Kemenkop UKM, Yulius mengatakan, penyaluran KUR dilakukan terhadap 48 juta debitur UMKM.

"Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2015 sampai dengan 30 September 2024 adalah sebesar Rp 1.739 Triliun kepada 48 juta debitur UMKM," kata Yulius dalam Konferensi Pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Dia menerangkan, KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM jadi upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM. Tujuannya untuk memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional. 

"KUR menawarkan suku bunga yang rendah dan syarat yang lebih mudah, sehingga pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit tersebut untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja," tuturnya.

Mengacu data per 2023, 93 persen KUR digunakan UMKM untuk modal kerja, 6 persen lainnya untuk investasi, serta 1 persen sisanya untuk keperluan lainnya.

Kemudian, sebanyak 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16 persen atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp 100 juta. Prioritas KUR kepada sektor produksi 53 persen responden merupakan UMKM sektor produksi, yakni pertanian, peternakan, perdagangan.

"Surat Izin Usaha 71,8 persen masih mengajukan kreditnya memakai Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3 persen memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9 persen memiliki Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Yulius menerangkan, berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, capaian KUR Triwulan I Tahun 2024, terdapat peningkatan kualitas KUR. Baik dari sisi jumlah debitur baru, debitur yang mengalami graduasi.

"Capaian debitur baru sebesar 90,74 persen. Debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76 persen. Penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55 persen," pungkasnya.

Program UMKM Dilanjutkan Prabowo Subianto

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM merinci sejumlah program yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM hingga sertifikasi produk UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulios mengatakan KUR UMKM yang dijalankan akan menggunakan skema baru. Yakni, inovasi credit scoring.

"Beberapa hal yang akan dilanjutkan program KUR, setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif kredit scoring, ini menjadi kita terapkan," kata Yulius di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, mendorong UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini akan membuktikan UMKM untuk mengakses pinjaman untuk meningkatkan skala usahanya.

"Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemeirntahan ke depan. Tentunya banyak hal juga yang akan tetap kita lakukan, misalnya bagaimana antara pengusaha besar," bebernya.

Selanjutnya, ada sertifikasi produk UMKM yang juga dinilai penting untuk terus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapannya, itu bisa memperkuat daya saing produk di kancah global.

"Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya siang UMKM," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM merinci sejumlah program yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM hingga sertifikasi produk UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulios mengatakan KUR UMKM yang dijalankan akan menggunakan skema baru. Yakni, inovasi credit scoring.

"Beberapa hal yang akan dilanjutkan program KUR, setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif kredit scoring, nah ini menjadi kita terapkan," kata Yulius di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Kemudian, mendorong UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini akan membuktikan UMKM untuk mengakses pinjaman untuk meningkatkan skala usahanya.

"Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemeirntahan ke depan. Tentunya banyak hal juga yang akan tetap kita lakukan, misalnya bagaimana antara pengusaha besar," bebernya.

Selanjutnya, ada sertifikasi produk UMKM yang juga dinilai penting untuk terus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapannya, itu bisa memperkuat daya saing produk di kancah global.

"Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya siang UMKM," tuturnya.

Kendati begitu, dia menyadari ada sejumlah tantangan dalam pengembangan UMKM ke depannya. Misalnya, usaha mikro yang berjalan sebatas untuk bertahan hidup.

"Saya kira itu tantang terbesar untuk mendorong UMKM naik kelas skalanya sebagian besar survival kita berikan kemudahan akses," ucapnya.

Pada saat yang sama, ada tantangan pula bagi kelompok UMKM yang sudah mulai naik kelas. Terutama untuk mendorong tingkat pembayaran kewajiban pajaknya.

"Itu yang salah satu tantangan kita bagaimana memberikan UMKM kesadaran selain usaha yang mereka tekuni wajib membayar pajak sebagai kontribusi kepada negara," pungkasnya.