Depo Plumpang Kebakaran, Komisi VII DPR Minta Pertamina Tanggung Jawab

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti menyoroti insiden kebakaran Depo Pertamina Plumpang di Jakarta Utara, Jumat (3/3/2023) lalu yang dikelola PT Pertamina (Persero).

Menurut hasil penelusurannya, Dyah tak menyangkal terminal bahan bakar minyak (TBBM) yang berdiri sejak 1974 tersebut berdampingan dengan pemukiman rakyat.

"Kami belum bisa berkesimpulan siapa yang salah sampai hasil evaluasi Selasa Komisi VII akan berkunjung ke lokasi dan juga akan memanggil Pertamina untuk mendapatkan penjelasan secara detil," ujarnya kepada Liputan6.com, Minggu (5/3/2023).

"Apakah butuh direalokasi ke tempat lain dengan memastikan bufferzone kurang lebih 50-100 meter dari pemukiman diterapkan dan ditertibkan serta sosialisasikan dengan baik," kata Dyah.

Namun, ia menambahkan, dirinya belum mendapat jadwal secara pasti kapan Komisi VII bakal memanggil Pertamina untuk meminta pertanggungjawaban terhadap kasus kebakaran Depo Plumpang. Pasalnya, mereka saat ini masih di luar masa sidang (reses).

"Yang jelas Komisi VII akan mengunjungi lokasi (Depo Pertamina Plumpang) tanggal 7 (Maret 2023)," ungkapnya.

Di sisi lain, pengamat ekonomi energi Universitas Indonesia (UI), Berly Martawardaya, mendesak adanya relokasi rumah warga ataupun Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di sekitar Depo Pertamina Plumpung, Jakarta Utara.

Pasalnya, pemukiman masyarakat di Depo Plumpang sudah terlalu padat. Sehingga berpotensi besar terkena dampak kecelakaan kerja.

"Jarak depo terlalu dekat dengan pemukiman. Perlu bufferzone supaya aman dan tidak terjadi lagi kebakaran Depo Plumpung," ujar Berly kepada Liputan6.com.

Menurut dia, perlu dikaji segera di tim multidisipin dari bidang teknik, keselamatan kerja, hukum, sosiologi/antropologi, dan finansial/ekonomi. Sehingga bisa pilih opsi antara depo yang pindah atau sebagian masyarakat sekitar direlokasi supaya bisa dimulai tahun ini.

"Kalau tunggu tahun depan keburu udah Pilpres 2024 dan fokus masyarakat plus pejabat pindah. Bisa tertunda sampe 2025," imbuh Berly.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan kawasan Plumpang, yang berada di dekat Depo Pertamina, merupakan zona berbahaya.

Dia pun meminta agar objek vital yang berada di zona berbahaya diaudit sebab menyangkut keselamatan masyarakat.

"Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Tadi saya sudah perintahkan semuanya," jelas Jokowi usai mengunjungi tenda pengungsian korban terdampak kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Dia juga telah memerintahkan Menteri BUMN Erick Thohir dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono segera mencari solusi penataan Depo Pertamina Plumpang.

Solusi bisa berupa pemindahan Depo Plumpang atau relokasi warga.

"Karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja Plumpang nya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujarnya.

"Ini akan segera diputuskan sehari dua hari ini oleh Pertamina, Gubernur DKI sehingga solusinya menjadi jelas," sambung Jokowi.

Disamping itu, Jokowi menuturkan bahwa kawasan permukiman warga dekat Depo Pertamina Plumpang seharusnya zona air yang dibuatkan sungai.

Dia mengaku hal ini pun sudah dibahas sejak lama oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta, termasuk saat dirinya menjabat gubernur.

"Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya (Depo) sungai, tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ," ungkap Jokowi.