Transfer di 16 Bank dan Dompet Digital Ini Sudah Bisa Pakai BI-Fast, Cek Daftarnya

Liputan6.com, Jakarta Mulai hari ini, Senin 20 Maret 2023, jumlah peserta BI-FAST bertambah sebanyak 16 yang terdiri dari 14 bank dan 2 Lembaga Selain Bank (LSB).

Sejak diluncurkan pada 21 Desember 2021, total jumlah peserta BI-FAST hingga kini menjadi 122 peserta, yang mewakili 94 persen dari pangsa sistem pembayaran ritel nasional. Penambahan tersebut merupakan kepesertaan gelombang (batch) keenam.

"Pada batch keenam ini, 14 bank yang tergabung sebagai peserta BI-FAST yaitu 11 Bank Swasta Nasional, 2 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 Bank Asing," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Erwin Haryono dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (20/3/2023).

Selain itu, terdapat 2 Lembaga Selain Bank (LSB)  sebagai peserta BI-FAST perdana. Bergabungnya 2 LSB tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan Ekonomi Keuangan Digital (EKD) dan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memanfaatkan layanan BI-FAST.

Guna meningkatkan efisiensi penyediaan infrastruktur, 6 dari 14 Bank Peserta batch keenam memanfaatkan infrastruktur multitenancy (multi banks one connector).  

Tahapan implementasi BI-FAST oleh peserta kepada nasabahnya disesuaikan dengan strategi dan rencana peserta dalam mempersiapkan kanal pembayarannya.

Perluasan kepesertaan BI-FAST yang terus dilakukan, diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk stakeholders BI terhadap layanan sistem pembayaran ritel yang CEMUMUAH (Cepat, Mudah, Murah, Aman, Andal).

BI-FAST adalah infrastruktur sistem pembayaran yang disediakan BI, dapat diakses melalui aplikasi ataupun kanal yang disediakan industri sistem pembayaran untuk memfasilitasi transaksi pembayaran ritel bagi masyarakat.

Layanan BI-FAST merupakan wujud sumbangsih Bank Indonesia bersama industri sistem pembayaran dalam mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan nasional untuk menunjang inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Berikut 16 Peserta Baru BI-FAST di Batch Ke-6:

1. Bank KB Bukopirn
2. Bank KB Bukopin Syariah
3. Bank OKE Indonesia
4. KC JP Morgan Chase Bank, N.A.
5. Bank Mizuho Indonesia
6. Bank ANZ Indonesia
7. Bank Commonvwealth
8. Bank Shinhan Indonesia
9. Bank BNP Paribas Indonesia
10. Bank JTRUST Indonesia
11. Bank Panin Dubai Syariah
12. Bank Amar Indonesia
13. BPD Lampung
14. BPD Sulawesi Tengahh
15. PT Airpay International Indonesia (ShopeePay)
16. PT Espay Debit Indonesia Koe (Dana)

Tantangan global seperti dampak perang Ukraina-Rusia, kerawanan energi dan pangan menuntut respons berupa kebijakan yang lebih inovatif. Inovasi Bank Indonesia, di antaranya pada kebijakan moneter dan sistem pembayaran dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Implementasinya, dilakukan melalui inovasi kebijakan moneter yang ditargetkan untuk stabilitas.

Sejalan dengan itu, inovasi kebijakan sistem pembayaran untuk pertumbuhan diwujudkan melalui digitalisasi dalam inovasi pembayaran (QRIS, fast payment, Local Currency Transaction, Standar Nasional Open API), serta pengembangan Rupiah Digital. 

Demikian disampaikan Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, pada Kuliah (open lecture) Inovasi Kebijakan Publik bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia di Al Qasimia University (AQU), Sharjah, Uni Emirat Arab (UEA) (8/3/2023).

Diawali dengan courtesy meeting kepada Rektor AQU, Prof. DR. Awad Al-Khalaf, kuliah umum dipandu oleh Dekan Fakultas Ekonomi AQU, Mohamed Alshami PhD, dan dihadiri oleh pengajar dan mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Manajemen serta Fakultas Komunikasi.

Dalam kuliah itu, lebih dari 80 mahasiswa internasional mendapatkan bekal mengenai bagaimana merumuskan kebijakan publik untuk mendukung pemulihan ekonomi yang terus berlangsung.

Gubernur Perry mengawali pengajaran dengan pemaparan mengenai kondisi ekonomi Indonesia yaitu pemulihan ekonomi yang terus berlangsung dengan fundamental ekonomi yang kuat dan akselerasi digital yang tinggi. Fundamental ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi yang baik, terkendalinya inflasi, defisit neraca perdagangan yang terkelola, dan intermediasi perbankan yang berkembang.

Seiring hal tersebut, perkembangan digital ekonomi baik pada perdaganan online, uang elektronik, dan perbankan digital yang tumbuh signifikan, turut dipacu oleh QRIS, digital banking, SNAP dan BI-FAST. Selain itu, ASEAN Cross Border Connectivity dan Local Currency Transaction telah mempermudah transaksi ekonomi lintas negara.

Gubernur Perry memaparkan resep capaian kinerja ekonomi tersebut. Dalam perumusan kebijakan publik diperlukan koordinasi yang kuat. Hal ini dilakukan dalam bauran kebijakan nasional yang terdiri atas 5 respons, yaitu koordinasi moneter-fiskal, akselerasi transformasi keuangan, akselerasi sektor riil, digitalisasi ekonomi keuangan, dan ekonomi inklusif-hijau.

Untuk mendukung potensi ekonomi Indonesia, sambung Gubernur Perry, diperlukan adanya reformasi struktural. Reformasi ini dapat diwujudkan melalui hilirisasi SDA menjadi ekosistem industri yang bernilai tambah, misalnya melalui pemanfaatan nikel Indonesia menjadi baterai mobil listrik di masa depan.

Tiga kunci ketahanan ekonomi suatu bangsa adalah energi, pangan dan digitalisasi. Dalam ketahanan energi diperlukan pengembangan energi hijau, sementara ketahanan pangan dapat didorong dengan urban farming, dan digitalisasi diperlukan inovasi yang terus menerus.

“Membaca dan memahami di sepanjang usia adalah dasar untuk mempelajari seluruh fenomena di dunia yang bermanfaat bagi perumusan kebijakan," pesan Gubernur Perry bagi para mahasiswa.

Sharjah, tempat berdirinya AQU, merupakan kota pusat pendidikan dan budaya di Uni Emirat Arab. AQU telah bekerja sama dengan Universitas Islam Intersional (UIII) Depok untuk memperkuat pertukaran di bidang akademik dan budaya. Terdapat 82 mahasiswa Indonesia di kampus ini yang menempuh program sarjana di Fakultas Arab (Sastra), Ekonomi, Komunikasi, Al Quran dan Syariah.

Bank Indonesia terus mendukung ranah pendidikan baik melalui edukasi maupun pembekalan internal BI, mahasiswa dan pelajar baik di Indonesia maupun dunia internasional. Sektor pendidikan menjadi hal krusial yang perlu senantiasa dibarukan untuk mempersiapkan perumus kebijakan masa depan.