Sederet Kontroversi Terkait Bupati Meranti Muhammad Adil yang Kena OTT KPK

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  resmi menetapkan Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi, pemotongan anggaran dan pemberian suap.

KPK juga langsung menahan Muhammad Adil atas kasus tersebut. KPK juga menetapkan dua tersangka lainnya antara lain M.Fahmi Aressa (MFA) selaku Pemeriksa Muda Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Riau dan Fitria Nengsih (FN) sebagai Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti.

“Untuk kepentingan penyidikan, ketiga tersangka ditahan selama 20 hari ke depan terhitung sejak 7 April 2023-27 April 2023,” ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dikutip dari Antara, ditulis Sabtu, (8/4/2023).

Tersangka MA dan FN pun ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Sementara itu, MFA ditahan di Rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Alex menuturkan, penyidik KPK telah menemukan bukti kalau Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menerima uang sekitar Rp 26,1 miliar dari sejumlah pihak.

Sebelum terkena OTT KPK, Bupati Meranti Muhammad Adil pernah menuai perhatian publik. Selain pernah menyebut Kementerian Keuangan iblis, ia juga pernah buat kerumunan ketika kasus COVID-19 di Riau lagi tinggi.

Berikut sejumlah kontroversi terkait Bupati Meranti Muhammad Adil yang dikutip dari Kanal Bisnis Liputan6.com dan Kanal Regional Liputan6.com:

1.Pernah Buat Kerumunan saat Kasus COVID-19 di Riau Lagi Tinggi

Setelah beberapa bulan menjabat, dan saat itu Indonesia masih mencatat kasus COVID-19 yang tinggi, ada kegiatan syukuran di rumah pribadi Muhammad Adil. Kegiatan itu dilaksanakan oleh simpatisan Bupati Meranti Muhammad Adil karena menjadi pemenang pemilihan kepala daerah.

Reporter: M.Syukur, Arief Rahman H.

SumbeR: Kanal Regional Liputan6.com, Kanal Bisnis Liputan6.com

Dalam Satgas COVID-19 di Kepulauan Meranti, bupati menjabat sebagai kepala satgas sehingga seharusnya melarang ada kerumunan. Di sisi lain wakilnya adalah Kepala Polres setempat.

Polres Kepulauan Meranti membubarkan kerumunan di sebuah rumah di Alah Air, Kecamatan Tebittinggi. Rumah itu merupakan kediaman pribadi Adil.

Kapolres yang juga Wakil Ketua Satgas COVID-19 Kepulauan Meranti, Ajun Komisaris Besar Eko Wimpiyanto Hardjito menuturkan, pembubaran kerumunan di rumah Bupati Meranti dipimpin Kabag Operasional Polres Kompol Joni Wardi.

Wimpi menuturkan, kerumunan di rumah bupati dilakukan oleh Tim Adil Orang Kita (AOK). Ketika itu, AOK 9 kecamatan dan AOK kelurahan sedang melakukan rapat koordinasi di lokasi.

Wimpi menilai, pembubaran itu dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Meranti. Pembubaran dilakukan Kasat Intelkam Polres Kepulauan Meranti dan sejumlah personel TNI. Pembubaran dilakukan karena pada 26 Mei 2021, kasus COVID-19 di Riau paling tinggi di Indonesia. Sedangkan di Meranti pada 27 Mei ada 130 kasus.

Dikutip dari Kanal Regional Liputan6.com, ada beberapa kali Bupati Meranti Muhammad Adil menunjukkan hubungan tak harmonis dengan Syamsuar. Hubungan tak harmonis itu lantaran gubernur dinilai kurang perhatian ke kabupaten termuda di Riau.

Adil selalu kritik Syamsuar yang dinilai lupa terhadap Meranti. Gubernur Riau Syamsuar yang ingin kunjungan kerja ke Kepulauan Meranti mendapat penolakan dari Adil pada 14 Oktober 2022.

Syamsuar sudah bersiap menyeberang ke Kepulauan Meranti melalui Kabupaten Bengkalis pada saat itu. Saat itu tujuan Syamsuar ingin melihat lokasi pembangunan jembatan yang hubungkan Meranti dengan Bengkalis.

Adil membantah menolak kedatangan gubernur. Ia malah sebut Gubernur Riau Syamsuar pikun karena tidak tepati janji kampanyenya untuk bangun Meranti.

Pada 8 November 2022, Adil menyita perhatian saat menolak hadir pada acara yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau. Ketika itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian langsung hadir.

Adil juga tak mengirimkan wakilnya datang ke acara tersebut. Bahkan, ada kabar yang menyebut Adil melarang camat untuk hadir ke Pekanbaru.

Pemkab Kepulauan Meranti menuturkan aksi Adil merupakan aksi protes terhadap Syamsuar. Protes itu dilayangkan karena M Adil merasa wilayahnya dianaktirikan oleh Syamsuar.

"Itu bentuk protes terhadap kebijakan Pak Gubernur yang menganaktirikan Meranti. Khususnya dalam pembagian anggaran," ujar Kabag Humas dan Protokol Pemkab Meranti, Yusran.

Yusran menuturkan, pada 2022, Pemkab Meranti hanya mendapatkan Rp3,8 miliar dari Pemerintah Provinsi Riau padahal total APBD nya mencapai Rp10 triliun.

Adil sudah berulang kali bertemu Syamsuar agar ada penambahan tapi hasilnya tidak ada.

Yusran menuturkan, masalah ini bukan bersifat pribadi. Sikap Adil itu muncul karena selalu mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari Pemerintah Provinsi Riau.

Yusran mengaku, Meranti adalah kabupaten dengan angka kemiskinan tertinggi di Riau. Namun, tak pernah ada perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi Riau. Sikap Adil itu membuat Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian marah. Tito menuturkan, Muhammad Adil seharusnya datang ke rapat koordinasi yang dipimpinya.

Saat dihubungi sejumlah wartawan, Muhammad Adil menuturkan, ketidakhadirannya karena sedang sibuk pembahasan APBD 2023.

Muhammad Adil juga tidak akur dengan mantan Bupati Meranti sebelumnya, Irwan Nasir. Adil juga melaporkan Irwan ke polisi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik.

Laporan itu buntut dari percakapan di sebuah grup Whatsapp “Selatpanjang-PKU” pada 13 November 2022. Saat itu, Irwan Nasir mengatakan, Muhammad Adil tidak becus sehingga memakai uang masjid dan bantuan sapi.

Hal itu membuat Muhammad Adil marah dan tidak terima serta merasa difitnah atas tudingan Irwan hingga akhirnya menempuh jalur hukum. Laporan itu dibuat ke Polres Kepulauan Meranti.

Di sisi lain, Irwan Nasir tidak menampik telah sampaikan tudingan yang dimaksud. Akan tetapi, materi percakapan yang ia beberkan benar adanya dan bukan bentuk dari cerita bohong.

"Itu benar. Kalau bohong baru pencemaran nama baik. Bahkan kasusnya sempat bergulir di aparat penegak hukum," ujar Irwan.

Akan tetapi, Irwan tidak mau mengungkapkan secara rinci materi tudingan yang ia tujukan. Hanya saja ia mengancam akan membuka semua kasus terkait dengan Bupati Adil.

Adil juga pernah menyedot perhatian publik pada akhir 2022. Saat itu ia menyampaikan kalau Kementerian Keuangan diisi oleh “setan dan iblis”. Hal ini lantaran pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi dari Kepulauan Meranti yang dinilai tidak sesuai.

Dia mempertanyakan Dana Bagi Hasil (DBH) Migas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah se-Indonesia, bertempat di Menara Dang Merdu Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru, Kamis, 8 Desember 2022.

Muhammad Adil menuturkan, 2022, Meranti menerima Dana Bagi Hasil sebesar Rp114 miliar dengan hitungan harga minyak 60 dollar AS per barel. Kemudian, dalam pembahasan APBD tahun 2023 sesuai pidato Presiden Jokowi, harga minyak dunia naik menjadi 100 dollar AS per barel. "Tapi kenapa minyak kami bertambah, liftingnya naik, duitnya makin sedikit. Bagaimana perhitungan asumsinya, kok naiknya cuma Rp 700 juta," kata Bupati dikutip dari laman merantikab.go.id.

Muhammad Adil menegaskan, DBH di tempatnya tak menurun, akibat minyaknya yang bertambah banyak.

"Bahkan hampir 8.000 barel per day. Untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia seperti dikutip akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.

Karena itu, dia mempertanyakan kenapa pembagiannya berkurang dan tak diberikan kepada Meranti.

"Kalau pusat tidak mau mengurusi kami, mengurusi Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau bapak tak paham dengan omongan saya, atau perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin kan," kata Adil.

Adil pun meminta untuk mengeluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti jika minyaknya yang bertambah dianggap penurunan.

"Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap dari pusat.

Muhammad Adil menegaskan, DBH di tempatnya tak menurun, akibat minyaknya yang bertambah banyak.

"Bahkan hampir 8.000 barel per day. Untuk pak Dirjen ketahui, berulang kali saya sampai tiga kali menyurati ibu menteri untuk audiensi. Tapi alasannya Menteri Keuangan mintanya online, online, online. Kalau dituntut untuk pendapatan bertambah, untuk kami sudah bertambah cukup besar," kata dia seperti dikutip akun Youtube Diskominfotik Provinsi Riau.

Karena itu, dia mempertanyakan kenapa pembagiannya berkurang dan tak diberikan kepada Meranti.

"Kalau pusat tidak mau mengurusi kami, mengurusi Meranti, kasih kan kami ke negeri sebelah. Saya ngomong. Atau bapak tak paham dengan omongan saya, atau perlu Meranti angkat senjata? Kan tak mungkin kan," kata Adil.

Adil pun meminta untuk mengeluarkan surat penghentian pengeboran minyak di Meranti jika minyaknya yang bertambah dianggap penurunan.

"Jangan diambil lagi minyak di Meranti itu. Enggak apa-apa, kami juga masih bisa makan daripada uang kami dihisap dari pusat,” tutur dia.