Disuntik Rp 1,48 Triliun dari IsDB, Proyek Infrastruktur Indonesia Raup Pendanaan Syariah

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastrutkur (Persero) (SMI) Edwin Syahruzad dan Vice President Operations Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Mansur Muhtar menandatangani dokumen komitmen persetujuan pemberian Line of Financing Facility (LoF) dari IsDB sebesar USD 100 juta atau sekitar Rp 1,48 triliun (kurs 14.823 per dolar AS)

LoF ini akan memberikan dukungan akses terhadap sumber pendanaan alternatif kepada PT SMI untuk pembiayaan pembangunan nasional sekaligus untuk mendukung ekosistem pembiayaan syariah di Indonesia. Bersama-sama, PT SMI dan IsDB akan mengkatalisasi pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui instrumen pendanaan berbasis syariah.

Penandatanganan yang disaksikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati dan Presiden IsDB, Muhammad Al-Jasser ini dilakukan di Jeddah, pada rangkaian kegiatan IsDB Annual Meeting ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023.

Selain itu, penandatanganan LoF ini juga merupakan bentuk tindak lanjut dari Memorandum of Understanding antara PT SMI dan IsDB pada Presidensi G20 Indonesia 2022 lalu.

“Kerjasama dengan IsDB telah terjalin cukup lama, khususnya dalam meningkatkan inklusifitas keuangan syariah terhadap pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia. Melalui ekosistem pembiayaan syariah yang akan terus dikembangkan bersama IsDB, PT SMI berharap dapat menarik sumber pendanaan syariah lainnya untuk bersama-sama mendukung agenda pembangunan prioritas nasional sehingga multiplier effect yang terbentuk akan besar dan memberikan dampak yang positif bagi akselerasi pembangunan di Indonesia," kata Edwin, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (16/5/2023). 

Kerangka LoF

Dalam kerangka LoF tersebut, kerjasama yang akan ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak antara lain mengenai potensi pembiayaan dengan tema Transisi Energi dan Energi Terbarukan melalui penyediaan fasilitas pembiayaan dengan skema blended financing dan peningkatan kapasitas, salah satunya melalui Energy Transition Mechanism Country Platform, dimana PT SMI ditunjuk oleh Kementerian Keuangan sebagai Country Platform Manager pada Presidensi G20 Indonesia 2022 yang lalu.

Selain itu, IsDB juga dapat secara bersama-sama dengan PT SMI melakukan co-financing terhadap proyek infrastruktur baik yang dikembangkan oleh badan usaha maupun pemerintah daerah serta pengembangan produk pembiayaan dan usaha syraiah yang ada di PT SMI, untuk meningkatkan ekosistem pembiayaan syariah khususnya terhadap pembangunan nasional. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan infrastruktur merupakan salah satu elemen penting untuk mendukung pemulihan perekonomian, terutama setelah masa pandemi covid-19.

Hal itu disampaikan Menkeu dalam Indonesia PPP-Day Plenary Session - Quality Infrastructure Investment for Sustainable and Inclusive Growth, Senin (28/3/2022).

Menkeu menjelaskan, saat ini Kementerian Keuangan memiliki Special Mission Vehicle yaitu institusi yang dijadikan sarana untuk bisa memobilisasi blended finance seperti PT SMI, mereka sudah membentuk Sustainable Development Goal Indonesia One.

“Salah satu inovasi kami ada dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, adalah membentuk platform Indonesia one yang menggabungkan platform Blended Finance, antara pemerintah dan juga dengan seluruh pihak lain untuk mendanai proyek-proyek hijau,” kata Menkeu Sri.

Pihak yang dimaksud, adalah seluruh pemangku kepentingan baik dari lembaga filantropi, donor bilateral maupun institusi multilateral dan juga institusi perubahan iklim, yang bersama-sama dengan pemerintah dapat berinvestasi pada proyek-proyek hijau, serta konsisten dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Kita menyadari bahwa infrastruktur akan mendukung pemulihan perekonomian terutama setelah masa pandemi ini, dan di saat yang sama kita juga perlu merancang nya sedemikian rupa agar sejalan juga dengan kekhawatiran kita mengenai perubahan aspek lingkungan dan sosial,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkeu mengatakan, pemulihan ekonomi tidak boleh  mengorbankan aspek lingkungan, pasti ada cara bagi kita semua untuk menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan tujuan sosial dan lingkungan.

Komitmen internasional untuk menyediakan pembiayaan yang terjangkau dan juga teknologi sangat penting bagi seluruh negara, terutama untuk negara berkembang, seperti Indonesia.

Tujuannya, agar Indonesia bisa mencapai komitmen perubahan iklim sekaligus mengejar proses-proses dan tujuan pembangunan.

Oleh karena itu, prinsip transisi yang adil dan juga terjangkau harus diterapkan di seluruh negara, baik di negara berkembang maupun dinegara maju, agar seluruh negara dapat terlibat secara aktif dalam kerjasama yang harmonis dan kooperatif.

“Tantangan saat ini untuk menjawab respon pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia, adalah bagaimana kita bisa terus menerapkan prinsip-prinsip yang berkeadilan dan terjangkau ini. Karena itu kita harus terus bekerja keras,” pungkasnya.