Ganti Presiden, Proyek IKN Nusantara Terus Lanjut?

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan meski pasca pemilihan presiden di tahun 2024.

oleh Arief Rahman H diperbarui 09 Jun 2023, 20:15 WIB
Diterbitkan 09 Jun 2023, 20:15 WIB
Logo IKN Nusantara
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tetap berjalan meski pasca pemilihan presiden di tahun 2024.(https://www.instagram.com/ikn_id/?hl=en)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memastikan proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap berjalan meski pasca pemilihan presiden di tahun 2024. Asalkan, penerus Presiden Joko Widodo (Jokowi) nantinya tetap sejalan dengan arah kebijakan yang saat ini berjalan.

Hal ini diungkap Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI. Dia juga menuturkan kalau proyek pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara juga berjalan dengan baik.

"Ini untuk IKN, kalau ditanya apakah yakin ini bisa berjalan? saya yakin 100 persen bisa berjalan terkecuali yang mengganti Pak Jokowi adalah yang tidak sejalan dengan Pak Jokowi itu lain cerita lagi," ujar dia dalam rapat tersebut, Jumat (9/6/2023).

Baginya, tidak ada masalah siapapun yang nantinya menggantikan Jokowi pasca kontestasi politik di 2024. Bahlil menegaskan kalau dia tetap akan berada pada posisi yang independen.

"Saya, siapa aja, yang penting sejalan dengan Pak Jokowi. Karena saya harus tetap independen tidak berpartai dan semuanya baik-baik aja," bebernya.

Dia mengungkapkan saat ini sudah ada 228 perusahaan yang telah sepakat untuk menaruh investasinya. Itu tercatat dari jumlah Letter of Interest (LoI) penanaman investasi ke IKN Nusantara.

"Saya ingin mengatakan bahwa PP terkait dengan kemudahan investasi dan insentif IKN sudah kita juga buatkan. Kalau ditanya seberapa serius mereka? nanti, sekarang ini lagi dibangun IKN itu kan infrastruktur dasarnya yang itu di-cover oleh APBN begitu Itu selesai, masuk. Baru investasi real-nya masuk karena bagaimana cara memobilisasi peralatan mereka kalau infrastruktur dasarnya belum selesai," ujar Bahlil menjelaskan.

 

Pembangunan IKN Diawasi

Hunian Pekerja IKN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan telah menyelesaikan 22 tower Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) senilai Rp 567 miliar di Ibu Kota Negara, atau IKN Nusantara.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengaku telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ketua tim percepatan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Dia pun berjanji pada tanggal 17 Agustus 2024, peringatan Hari Ulang Tahun RI ke-79 sudah bisa dilaksanakan di halaman Istana Negara IKN Nusantara.

"Harus tanggal 17 Agustus tahun depan kita bisa upacara di sana," kata Luhut dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (9/6).

Luhut mengaku akan mempekerjakan warga negara asing (WNA) alias bule sebagai tim pengawas. Sebab dia tak ingin, pembangunan Istana Negara yang waktunya terbatas ini dikerjakan secara asal-asalan.

"Oleh karena itu saya lapor ke Presiden terpaksa pengawas itu, mohon maaf dengan segala hormat pakai bule-bule untuk menjaga kualitas," kata dia.

 

Pembangunan Istana Negara

Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)
Hutama Karya memperoleh kontrak pembangunan gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara senilai Rp 766 miliar. (Dok Hutama Karya)

Alasannya, dia ingin pembangunan Istana Negara berkualitas. Makanya pengawasan dilakukan oleh pihak luar.

"Jadi jangan Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus," ungkap Luhut.

Untuk mencapai target tersebut, Luhut menjelaskan pihaknya sedang melakukan identifikasi terhadap skema insentif dan model bisnis rencana pengembangan bisnis kawasan dan status tanah. Dia menargetkan pada 27 Juli mendatang hal-hal penting ini sudah selesai.

"Ini saya kejar 27 Juli targetnya seleksi dengan harga berapa, bagaimana, siapa yang mau beli dan siapa yang masuk masuk ini sudah bisa dilakukan," kata Luhut.

 

Pembangunan

Kawasan IKN
Kawasan calon Ibu Kota baru di Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan lahan dengan status Hak Guna Usaha (HGU). Mayoritas dimiliki Hasyim Djoyohadikusumo, adik Prabowo Subianto.

Sejauh ini kata Luhut sudah ada Abu Dhabi yang akan bekerja sama dengan Indonesia Investment Authority (INA), Tencent Holdings Ltd. , dan beberapa perusahaan lain dari dalam dan luar negeri. Bahkan Luhut mengklaim ada perusahaan di Singapura yang juga tertarik dengan proyek pembangunan IKN Nusantara.

"Kemarin di Singapura mereka sangat antusias dan semua mau masuk," katanya.

Banyaknya minat dari para investor tersebut membuat pemerintah harus melakukan percepatan. Utamanya dalam hal pembangunan Istana Negara dan harga tanah.

Apalagi setiap 6 bulan harga tanah di IKN Nusantara diperkirakan akan terus naik seiring dengan terbangunnya infrastruktur dasar yang sedang dikerjakan pemerintah.

"Jadi semua kuncinya d Istana dan harga tanah. Makanya valuasi tanah ini segera untuk dihitung dan setiap 6 bulan harga tanah akan berubah," pungkasnya.

Infografis Serba-Serbi Bawaan Para Gubenur di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Infografis Serba-Serbi Bawaan Para Gubenur di Titik Nol IKN Nusantara. (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya