Realisasi APBN Bangun Rumah Layak Huni Capai Rp 2,7 Triliun di Semester I 2023

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan telah mengalokasikan Rp 11,27 triliun untuk program penyediaan rumah layak huni. Utamanya dalam bentuk rumah susun (rusun), rumah swadaya, rumah khusus (rusus), dan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU).

"Hingga 12 Juni 2023, realisasi keuangan Ditjen Perumahan pada anggaran tahun 2023 sebesar Rp 2,74 triliun atau 24,36 persen dari total anggaran, dengan realisasi fisik mencapai 27,33 persen," terang Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (17/6/2023).

Iwan mengatakan, realisasi fisik kegiatan Ditjen Perumahan secara khusus dilaksanakan untuk pembangunan rumah susun sebanyak 1.633 unit atau 29,54 persen dari target 5.528 unit. Selanjutnya pembangunan rumah swadaya sebanyak 93.139 unit atau 62,07 persen dari target 150.050 unit.

"Untuk pembangunan rumah swadaya dilaksanakan melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rumah Pemberdayaan Masyarakat (RPM) dengan realisasi 88.389 unit serta mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (NAHP) sebanyak 4.750 unit," imbuhnya.

Kegiatan penyediaan hunian layak selanjutnya melalui pembangunan rumah khusus, dengan progres 352 unit atau 10,59 persen dari target 3.322 unit. Realisasi rumah khusus pada Semester I 2023 ini merupakan capaian unit sementara pembangunan hunian tetap (huntap) pascabencana di Sulawesi Tengah yang tersebar di beberapa lokasi.

Saat ini juga telah dibangun 351 unit huntap di Kabupaten Cianjur tersebar di 2 lokasi, serta fasos dan fasum akibat bencana gempa bumi.

Kemudian dalam rangka mendorong program Sejuta Rumah, Ditjen Perumahan juga memberi bantuan pembangunan PSU dengan realisasi 25,48 persen atau 7.148 unit dari target 28.050 unit.

"Untuk informasi, per tanggal 12 Juni 2023 ini juga sudah di SK-kan sebanyak 30.028 unit atau melebihi target dan masih ada potensi untuk penambahan sekitar 12.000 unit," kata Iwan.

Dukungan penyediaan hunian layak juga bakal dilanjutkan pada 2024, dengan rencana anggaran pembangunan rumah susun Rp 4,459 triliun untuk 2.629 unit, termasuk alokasi untuk Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 47 tower.

Lalu, pembangunan rumah swadaya sebasar Rp 1 triliun untuk 45.872 unit dan ditargetkan dapat menyerap 91.744 tenaga kerja bantuan PSU rumah umum sebesar Rp 0,009 triliun sebanyak 820 unit. Kemudian pembangunan rumah khusus senilai Rp 139 miliar sebanyak 130 unit.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Bank Dunia telah berkolaborasi melaksanakan Program National Affordable Housing Program (NAHP). Kolaborasi ini untuk membangun 263.520 unit rumah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan.

Tujuan utama Program NAHP untuk meningkatkan akses terhadap perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Proyek NAHP telah berhasil mencapai dan memenuhi sebagian besar indikator proyek dalam menyalurkan 30.422 subsidi KPR BP2BT untuk pemilik rumah pertama, serta melayani 233.098 rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan. Melalui hibah dan dukungan teknis BSPS untuk peningkatan akses terhadap rumah layak huni," ujar Sektretaris Direktorat Jenderal Perumahan M Hidayat, Rabu (24/5/2023).

Hidayat menjelaskan, penyediaan rumah yang layak huni dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah telah menjadi prioritas Pemerintah RI. Namun, seiring bertambahnya jumlah penduduk Indonesia, penyelesaian backlog perumahan dan pemenuhan target Program Sejuta Rumah (PSR) dengan ruang fiskal yang terbatas menjadi tantangan yang semakin berat.

"Saya menyampaikan rasa syukur dan terima kasih yang tulus atas dukungan yang luar biasa, kerja sama tim, dan kemitraan dari Bank Dunia serta semua pihak yang terlibat dalam keberhasilan pelaksanaan NAHP. Program NAHP merupakan bagian dari solusi yang berkelanjutan dan terobosan yang signifikan, agar masyarakat akan terus menemui kesulitan untuk mendapatkan hak atas rumah layak huni," ungkapnya.

Pencapaian penyaluran dana NAHP, imbuhnya, juga menghadapi kendala di lapangan dan keterbatasan fisik yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu. Meskipun demikian, NAHP berhasil menyalurkan bantuan BP2BT dan BSPS kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah dan informal.

Kemudian, mengembangkan sistem Quality Assurance and Quality Control (QAQC) yang memberlakukan standar teknis dan aplikasi untuk fasilitator, masyarakat, dan pengembang, serta memastikan pembangunan rumah yang berkualitas dan layak.

NAHP juga turut dalam pengembangan Housing and Real Estate Information System (HREIS), studi mengenai sisi pasokan perumahan yang terjangkau, strategi untuk PT SMF (perusahaan pembiayaan sekunder perumahan) untuk mendorong pertumbuhan pasar KPR, pengembangan studi kasus untuk Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk perumahan terjangkau, serta Housing Policy Grand Design yang mendalam dan multidimensi.

Bank Dunia melalui NAHP juga dinilai telah meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan sektor perumahan layak dan terjangkau di Tanah Air.

"Selain memberikan bantuan akses rumah layak huni bagi MBR melalui BSPS, NAHP juga mengadopsi penggunaan teknologi ferosemen dalam program BSPS untuk membangun rumah yang memenuhi standar dan mengurangi risiko gempa bumi bagi rumah tangga," kata Hidayat.

Manager Operasional Bank Dunia Regional Indonesia dan Timor-Leste Bank Dunia, Bolormaa Amgaabazar, menilai pesatnya urbanisasi telah menyebabkan besarnya permintaan rumah di seluruh Indonesia.

"Namun, negara ini menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan warganya, baik dalam hal kuantitas unit rumah maupun kualitas perumahan," sebut Bolormaa.

Ia mengatakan, NAHP membantu mendukung program perumahan Ppmerintah yang telah berlangsung lama. Khususnya dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan bagi calon pembeli rumah pertama dengan produk subsidi KPR BP2BT, juga memenuhi kebutuhan para pekerja informal yang sebelumnya kurang terlayani.