12,7 Juta Orang Tak Punya Rumah Sendiri, Pemerintah Harus Bangun 1,5 Juta Hunian per Tahun

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat ada 12,7 juta orang di Indonesia yang tak memiliki rumah per 2021 lalu. Angka backlog ini dinilai perlu dikejar seiring dengan cita-cita Indonesia menjadi negara maju.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna menjelaskan ada tantangan penyediaan rumah mengingat adanya tambahan keluarga baru setiap tahun. Dia mencatat ada 740 ribu orang tiap tahun yang diprediksi tak memiliki rumah.

"Lalu bagaimana kalau kita mau 2045 habis (angka backlog)? tentu mau gak mau jumlahnya harus kita tingkatkan. itungan kasarnya itu (bangun rumah) 1,5 juta setiap tahun," katanya di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

Dengan alokasi sebanyak itu, tentunya perlu ada tambahan alokasi pendanaan. Herry berujar, saat ini pemerintah tengah memutar otak untuk mencari opsi pendanaan lainnya guna memenuhi kebutuhan tersebut.

"Kalau 1,5 juta berapa yang harus kita sediakan? Makanya yang dipikirkan oleh teman-teman ini bagaimana penyediaan rumah ini tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah. Bagaimana kita mendorong swasta dan pihak-pihak lain bisa ikut serta, bareng-bareng," tuturnya.

Herry mencatat, pada program Kementerian PUPR saat ini mengejar untuk membangun sekitar 220 ribu rumah setiap tahun yang akan disalurkan pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Termasuk pada kelompok masyarakat yang tak memiliki rumah tadi.

"Jadi tambahannya (orang yang punya rumah tiap tahun) aja 740.000 dan yang disediakan 220.000, jadi untuk mengisi tambahannya aja sulit, setiap tahun terjadi gap terus tuh nambah terhadap backlog-nya," ungkapnya.

Herry menyebut, kenaikan harga rumah bersubsidi tak lantas bisa mengurangi jumlah backlog yang ada. Malahan, itu bisa memangkas penyediaan rumah yang dibangun pemerintah.

"Sehingga kalau ditanya apakah kenaikan harga rumah mengatasi kenaikan backlog? malah mengurangi unit yang kita bisa sediakan karena harga rumahnya kan bertambah," ujarnya.

Dia menegaskan, masalah backlog atau jumlah orang yang tak memiliki rumah memang menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri yang harus diselesaikan. Misalnya, dengan memperluas cakupan program yang dijalankan.

"Jadi nanti terhadap backlog ini harus dilakukan dengan segala cara, dalam arti gini, bagaimana kita scale up programnya, bagaimana skema tadi bisa memberikan leverage yang lebih besar atau jumlah yang lebih besar yang kita layani. ini yg masih terus digodok ini bagian dari ekosistem pembiayaan perumahan," bebernya.

Sebelumnya, Pemerintah punya target untuk menyediakan 220.000 unit rumah bersubsidi pada 2023 ini. Namun, ada salah satu tantangan, yakni naiknya harga jual rumah subsidi.

Kementerian PUPR mencatat, pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dibutuhkan 220 ribu rumah. Ini ditopang dengan alokasi anggaran sebesar Rp 25 triliun, baik dari APBN maupun dana lungsuran.

"Tentu angka 220.000 itu mengacu pada harga satu unit rumah. Dengan kenaikan (harga rumah subsid, itu pembaginya akan menjadi lebih besar," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur dan Perumahan Kementerian PUPR Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jumat (21/7/2023).

Herry menerangkan, dengan harga sebelumnya, target pembangunan bisa meningkat hingga 229 ribu unit rumah. Namun, adanya harga baru membuat pemerintah dan BP Tapera haru putar otak.

Bisa dibilang, ketika harga satu unit rumah subsidi mengalami kenaikan, berarti alokasi pembangunan dari anggaran yang sudah diteken menjadi makin sedikit. Namun, Herry membidik tetap bisa merampungkan target yang dipatok.

"Kalo bisa 220.000 aja udah bagus ya. Seperti itulah kondisinya karena kenaikan harga rumah ini datangnya setelah pengalokasian. Ini kan sudah berjalan," ujarnya.

"Tapi 6 bulan kemarin yang 70 sekian ribu atau 100 ribu (unit) mungkin ya pak itu sudah pakai harga lama, jadi yang baru kan hanya tinggal separuh," sambung dia.