PUPR Jadi Kementerian dengan Belanja APBN Terbesar, Segini Nilainya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau Kementerian PUPR merupakan kementerian dengan belanja APBN terbesar.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani saat membagikan momen foto kebersamaannya dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melalui akun instagram pribadinya @smindrawati.

"Kementrian PUPR adalah Kementrian dengan belanja APBN terbesar…! Nomer satu..!," kata Menkeu dikutip Minggu (30/7/2023).

Menurut bendahara negara ini, besarnya belanja APBN tersebut sejalan dengan tanggung jawab besar diemban oleh Kementerian PUPR. Lantaran, terdapat 125 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi tugas Kementerian yang dipimpin Basuki Hadimuljono.

"Tanggung jawabnya sangat besar. Ada 125 Proyek Strategis Nasional (PSN) yang meliputi seluruh kepentingan rakyat dan perekonomian," ujarnya.

Proyek Strategis Nasional

Perempuan yang akrab di sapa Ani merinci 125 PSN tersebut terdiri atas 51 jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek air minum dan sanitasi, 2 perumahan, tanggul laut pesisir Jakarta, Kawasan Industri Terpadu Batang, hingga Universitas Islam International Indonesia.

"87 PSN sudah selesai dibangun," imbuhnya.

Disamping itu Menkeu menyebut, selain PSN masih banyak lagi berbagai program dibawah Pak Basuki dan Kementrian PUPR, seperti rehabilitasi jalan, rehabilitasi kawasan kumuh perkotaan, pembangunan kembali daerah bencana, Pembangunan Ibu Kota Negara, dan pembanguna sekolah , stadion sepak bola serta berbagai proyek yang dibutuhkan masyarakat dan perekonomian.

"Tugasnya banyaaaaaak dan pentiiiiing sekali ya. APBN #uangkita untuk membangun Negeri," pungkas Menkeu.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan rusak. Pasalnya, RI 1 melihat masih banyaknya ruas jalan di daerah yang kondisinya tidak terawat.

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerima usulan anggaran Rp 14,64 triliun untuk perbaikan jalan rusak. Hampir separuhnya dari angka tersebut sudah mulai dieksekusi.

"Dari Rp 14,64 triliun usulan, kita telah menyiapkan DIPA-nya yang segera sudah dicairkan, bahkan sudah dimulai dilakukan kontraknya, Rp 7,45 triliun," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).

Sementara untuk sisa separuhnya, Sri Mulyani melaporkan, sekitar Rp 7,20 triliun masih dalam proses untuk penyelesaian.

Dengan total anggaran Rp 14,64 triliun, pemerintah target untuk merenovasi lebih dari 2.000 km jalan rusak di seluruh Indonesia. Termasuk 1.000 km jembatan dengan kondisi kurang baik.

"Ini artinya, 2.740,8 km jalan akan diperbaiki. Lalu, 1.350 meter jembatan juga akan diperkuat dan diperbaiki," imbuh Sri Mulyani.

Sang Bendahara Negara berharap, pencairan dana tersebut bisa turut mendongkrak pertumbuhan ekonomi pada sisa tahun ini. Mengingat infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian daerah maupun nasional.

"Dengan langkah ini kita harap pada semester II nanti akan ada akselerasi terhadap kegiatan ekonomi yang berkualitas, dan juga penyerapan anggaran," pungkas Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menciduk adanya kerusakan jalan menahun di daerah ruas Surakarta-Geyer-Purwodadi di Kecamatan Kalijambe, Kabupaten Sragen.

Ruas ini merupakan jalan logistik dengan status jalan provinsi yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Jokowi menekankan, ruas jalan Surakarta-Geyer-Purwodadi masuk kategori rusak berat yang harus segera ditangani.

"Khusus untuk jalan ini, memang dari kecil saya setiap hari lewat sini, tidak pernah beres. Tetapi kalau konstruksinya seperti sekarang, memang dua kali lebih mahal, tetapi pemakaian bisa lebih dari 10 tahun. (Jadi) kita berhitung untuk jangka panjang, lebih murah. Kalau jangka pendek memang lebih mahal," kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Senin (24/7/2023).

RI 1 menambahkan, Inpres Jalan Daerah merupakan instrumen fiskal yang bersumber dari APBN untuk meningkatkan kondisi jalan daerah, seperti jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota secara nasional.

"Kita ingin mempercepat penanganan jalan-jalan daerah yang rusak, baik jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota di seluruh tanah air. Kita anggarkan untuk tahap I Rp 7,4 triliun, dan tahap II sekitar Rp 7,2 triliun lebih untuk tahun 2023 ini," terang Jokowi.

Menyambung pernyataan Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, untuk penanganan jalan daerah melalui Inpres 3/2023 di Jawa Tengah mencakup 25 ruas jalan sepanjang 157 km dengan nilai sekitar Rp 601,7 miliar.

"Sekarang sudah e-Katalog untuk pengadaan barang dan jasanya. Mudah-mudahan Selasa (25/7/2023) besok sudah tanda tangan kontrak dan langsung dikerjakan," kata Basuki.