Turunkan Biaya Logistik, 149 Pelabuhan Sudah Terapkan Digitalisasi Pelayanan Inaportnet

Implementasi digitalisasi pelayanan pelabuhan melalui Inaportnet merupakan keseriusan dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan. Sekaligus menjalin kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di pelabuhan melalui digitalisasi.

oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana diperbarui 15 Agu 2023, 09:00 WIB
Diterbitkan 15 Agu 2023, 09:00 WIB
Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) target menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan (Inaportnet) terhadap 260 pelabuhan di 2023.(Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) target menerapkan digitalisasi pelayanan kepelabuhanan (Inaportnet) terhadap 260 pelabuhan di 2023. Hingga Agustus 2023 sebanyak 149 pelabuhan telah menerapkan Inaportnet yang merupakan pintu masuk awal arus logistik di pelabuhan.

Plt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Antoni Arif Priadi mengatakan, terimplementasinya Inaportnet di pelabuhan merupakan keseriusan dalam melakukan pembenahan pelayanan di pelabuhan. Sekaligus menjalin kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di pelabuhan melalui digitalisasi.

“Kemenhub bersama kementerian dan lembaga terkait terus berbenah diri dan mengambil langkah-langkah strategis yang diperlukan secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk melaksanakan penataan logistik nasional guna meningkatkan daya saing Indonesia di mata dunia," kata Antoni, Selasa (15/8/2023).

Lebih lanjut, Antoni meyatakan, dengan telah ditetapkannya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional, Ditjen Perhubungan Laut terus melakukan penguatan regulasi melalui penerbitan beberapa peraturan Menteri serta peraturan turunan terkait.

"Penguatan regulasi ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang transparan dan akuntabel di pelabuhan. Dengan pembaruan regulasi dan sistem Inaportnet maka diperlukan koordinasi yang berkesinambungan untuk pelayanan prima di pelabuhan," jelasnya.

Adapun kegiatan ini merupakan rangkaian Rapat Koordinasi Teknis Sistem Inaportnet Tahun 2023 yang kali ini dilaksanakan di wilayah barat, setelah sebelumnya dilaksanakan di wilayah timur beberapa waktu lalu.

"Melalui Rapat Koordinasi Teknis ini diharapkan dapat menjadi langkah evaluasi dan koordinasi penerapan Sistem Inaportnet di Indonesia sehingga berjalan dengan baik serta mampu meningkatkan standarisasi pelayanan di pelabuhan menjadi lebih transparan, terukur, reliabel dan efektif yang pada akhirnya dapat menurunkan biaya logistik di pelabuhan Indonesia," tutur Antoni.

Kemenhub Buka Peluang Swasta Iklan di Aplikasi Inaportnet dan Simlala

FOTO: Ekspor Impor Indonesia Merosot Akibat Pandemi COVID-19
Aktivitas bongkar muat kontainer di dermaga ekspor impor Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (5/8/2020). Menurut BPS, pandemi COVID-19 mengkibatkan impor barang dan jasa kontraksi -16,96 persen merosot dari kuartal II/2019 yang terkontraksi -6,84 persen yoy. (merdeka.com/Iqbal S. Nugroho)

Sebelumnya, di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang pesat, informasi telah menjadi komoditas yang strategis dan penting. Kebutuhan akan informasi yang semakin meningkat telah menciptakan ruang promosi yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dalam mempromosikan kegiatan usaha mereka.

Sebagai respon atas kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah membuka peluang kerjasama dengan para stakeholder untuk memanfaatkan ruang promosi pada aplikasi milik Direktorat lalu Lintas dan Angkutan Laut, salah satunya adalah Inaportnet.

Hal ini disampaikan oleh Plh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Capt. Antoni Arif Priadi saat menyaksikan acara penandatanganan naskah perjanjian kerjasama digital platform pada aplikasi Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, di Ruang Sriwijaya Kantor Pusat Kemenhub, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Adapun ruang lingkup kerjasama yaitu pemanfaatan aplikasi Inaportnet dan/atau Simlala sebagai ruang promosi kegiatan usaha. Penandatanganan kerja sama kali ini dilaksanakan bersama dengan 25 perusahaan.

"Melalui kerjasama ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan para stakeholder diharapkan tidak hanya mendapatkan manfaat dalam proses layanan publik, tetapi juga dalam mempromosikan kegiatan usaha mereka. Selain itu, kerjasama ini juga diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat digunakan untuk pembangunan sektor transportasi laut di Indonesia," ujar Capt. Antoni.

Jadi Landasan

FOTO: Neraca Dagang RI Mei 2021 Surplus USD 2,36 Miliar
Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (16/6/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan Mei 2021 kembali surplus sebesar USD 2,36 miliar dan menjadi tertinggi sepanjang tahun 2021. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting menjelaskan bahwa kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi para pihak dalam melakukan kerjasama pemanfaatan digital platform pada aplikasi milik Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.

"Penandatanganan naskah perjanjian kerjasama ini bertujuan agar pemanfaatan digital platform pada aplikasi milik Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak," tutupnya.

Infografis Ketimpangan Ekonomi Global
Hampir 99 persen kekayaan dunia dimiliki, hanya oleh 1 persen kelompok tertentu (Liputan6.com/Abdillah)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

Video Pilihan Hari Ini

Video Terkini

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya