KTT G20 India Resmi Ditutup, Ini Hasilnya

Liputan6.com, Jakarta Perdana Menteri India, Narendra Modi, menutup pertemuan KTT New Delhi, Minggu (10/09). Sebelumnya, pada sesi ketiga KTT, anggota G20 mendiskusikan tentang masa depan global bersama yang terangkum dalam tema ‘One Future’.

Dikutip dari keterangan tertulis Kemenko Perekonomian, pada sesi III KTT G20 tersebut, Presiden RI Joko Widodo didampingi dan selanjutnya diwakili oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Para anggota G20 menyampaikan visi dan ajakan kolektif bagi masa depan bersama yang lebih baik.

PM Modi menyampaikan bahwa KTT G20 New Delhi menyediakan jalur baru dalam pembangunan yang berpusat pada kemanusiaan dan inklusif. G20 diarahkan untuk bersifat inklusif, ambisius, tegas, dan berorientasi pada tindakan, di mana keprihatinan pembangunan di negara-negara selatan turut dapat disuarakan secara aktif.

Sebelumnya, pada Sabtu (9/9/2023) telah disampaikan tercapainya konsensus terhadap Deklarasi Pemimpin G20 New Delhi (New Delhi G20 Leaders’ Declaration). Anggota G20 akhirnya berhasil mencapai kesepakatan terhadap paragraf terkait kondisi geopolitik global yang merupakan isu yang paling akhir memperoleh kesepakatan para anggota.

Deklarasi tersebut terdiri atas 12 bagian dan 83 paragraf yang berisikan komitmen anggota G20 pada permasalahan pertumbuhan global, pencapaian SDGs, ekonomi berkelanjutan, multilateralisme, transformasi teknologi dan infrastruktur digital, perpajakan internasional, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, isu keuangan, kontra terorisme dan pencucian uang, serta upaya untuk menciptakan tatanan global yang lebih iklusif.

Dalam KTT G20 New Delhi, Indonesia mendukung prioritas Presidensi India dengan tetap mengedepankan inklusifitas melalui upaya menjaga relevansi G20 sebagai global premier economic forum dalam menjawab permasalahan global.

Di sisi lain, Indonesia juga memastikan komitmen KTT G20 Bali untuk diimplementasikan, khususnya di sektor Arsitektur Kesehatan Global, Transformasi Ekonomi Digital, dan Transisi Energi.

Indonesia memiliki peran strategis dalam G20. Indonesia dapat menjembatani kelompok negara maju dan kelompok negara berkembang untuk kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan global yang lebih luas. Indonesia juga merupakan pelantang suara the Global South dan berfungsi sebagai bandul penyeimbang antara kelompok negara maju, negara berkembang, dan kelompok LDCs.

Sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo pada hari pertama KTT G20 New Delhi, terdapat 3 kunci pembangunan dunia, yaitu stabilitas, solidaritas, dan kesetaraan.

Pertumbuhan dunia perlu didukung dengan stabilitas melalui semangat untuk terus mendorong kebiasaan dialog dan kerja sama. G20 harus mengakhiri dikotomi utara-selatan, maju-berkembang, dan timur-barat. Lebih lanjut, G20 harus mendukung penguatan partisipasi negara berkembang dalam rantai pasok global. Kerja sama harus memperhatikan prinsip setara, inklusif, dan adil untuk pemenuhan hak pembangunan bagi semua.

Selanjutnya, Presidensi G20 tahun 2024 mendatang akan dipegang oleh Brazil. Serah terima Presidensi G20 dari PM Modi kepada Presiden Brazil Lula da Silva dilakukan pada sesi 3 ketiga KTT. Dengan begitu, Indonesia mengakhiri kepemimpinan Troika G20, untuk kemudian akan digantikan oleh Afrika Selatan selaku Presidensi G20 tahun 2025. G20 juga telah menyepakati bahwa Amerika Serikat akan kembali menjadi Presidensi G20 pada 2026.

Pemerintah Indonesia meminta dukungan Belanda dan Prancis terkait penghapusan kebijakan Uni Eropa soal European Union Deforestation Regulation (EUDR) atau UU Anti Deforestasi. Aturan tersebut dinilai merugikan Indonesia.

Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai mendampingi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi atau KTT G20 India, Sabtu (9/9/2023).

“Kita minta dukungan Belanda menjelaskan posisi Indoesia bahwa EU Deforestation menyusahkan Indonesia. Karena akan pengaruh terhadap produk pertanian kita, seperti kopi, coklat, lada, karet, sawit. Itu sangat merugikan,” ujar Zulhas dalam keterangan, Minggu, (10/9/2023).

Mantan Menteri kehutanan itu, juga mengungkapkan Indonesia mendorong Belanda dan Prancis dalam penyelesaian perjanjian Indonesia—European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Percepatan penyelesaian IEU-CEPA ditargetkan selesai akhir 2023.

“Nilai perdagangan kita dengan Uni Eropa kan kecil dibanding negara ASEAN lainnya, baru sepertiga. Dengan adanya IEU-CEPA diharap meningkat. Sebab Uni Eropa maupun Indonesia memiliki potensi yang lebih besar dari biasanya,” jelasnya.

Sebagai informasi, Ketua Partai Amanag Nasional (PAN) itu, juga ikut mendampingi Jokowi memimpin pertemuan MIKTA Leaders’ gathering ke-1. Dalam forum tersebut dibahas kolaborasi antarnegara MIKTA (Meksiko, Indonesia, Kanada, Turkiye, dan Australia) dalam menghadapi tantangan global. 

Setelah menyampaikan intervensi pada Sesi Pertama yang bertema “One Earth” di KTT G20 New Delhi, di Sesi Kedua dengan tema “One Family”, Perdana Menteri India Narendra Modi kembali mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyampaikan pandangan terhadap kondisi permasalahan global.

Sebagaimana diketahui, KTT G20 tahun ini diselenggarakan masih dalam kondisi global yang tidak menentu. Untuk itu, Presiden Jokowi kembali menekankan kepada seluruh anggota G20 untuk menjaga soliditas sebagai satu keluarga dalam menentukan arah pembangunan dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto beserta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya turut mendampingi Presiden Joko Widodo dalam Sesi Kedua KTT tersebut.

“Falsafah ‘Satu Keluarga’ ini semestinya bukan semata jargon. Melainkan sebuah mindset untuk menentukan arah pembangunan dunia. Kita semua harus bertanggung jawab dan pastikan seluruh masyarakat dunia tanpa terkecuali hidup dalam damai, stabil dan sejahtera,” tegas Presiden dalam intervensinya.

Presiden Joko Widodo juga tekankan 3 kunci pembangunan dunia yakni stabilitas, soladiritas, dan kesetaraan. Sebagai Ketua ASEAN 2023 Indonesia terus mendorong ASEAN sebagai jangkar stabilitas kawasan. Indonesia terus mendorong kebiasaan dialog dan kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.

Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menghentikan perang dan mengakhiri permusuhan dengan berpegang teguh pada hukum internasional dan semangat kerja sama dan multilateralisme yang inklusif.