Cak Imin Janjikan Dana Desa Rp 5 Miliar Jika Menang Pilpres 2024 Dampingi Anies Baswedan, Duitnya Dari Mana?

Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mulai menebar janji jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024 mendampingi Anies Baswedan. Janjinya akan menaikkan dana desa menjadi Rp 5 miliar.

oleh Ilyas Istianur Praditya diperbarui 12 Sep 2023, 10:30 WIB
Diterbitkan 12 Sep 2023, 10:30 WIB
Anies Sambangi PKB
Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mulai menebar janji jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024 mendampingi Anies Baswedan. Janjinya akan menaikkan dana desa menjadi Rp 5 miliar.. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mulai menebar janji jika dirinya terpilih menjadi Wakil Presiden 2024. Janji Cak Imin yaitu menambah anggaran dana desa.

Seperti diketahui, saat ini anggaran dana desa mencapai Rp 2 miliar setiap desa. Nantinya, jika pendamping Anie Baswedan tersebut menang di Pilpres 2024, dana desa akan dinaikkan jadi Rp 5 miliar.

Yang menjadi pertanyaa, apakah duitnya ada? Cak Imin nampaknya sudah menghitung mengenai anggaran dana desa tersebut. Hal ini dilihat dari postur APBN yang ada saat ini.

Ia menjelaskan, Indonesia mempunyai alam yang kaya raya dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang besar. Sehingga, nominal Rp5 miliar bukan lah harga yang mahal untuk memajukan ekonomi.

 

"Karena apa? Alamnya kaya raya. Karena apa? APBN nya besar. Bayangkan dulu tiap desa cuma Rp250 juta. Di tangan Pak Halim bisa melonjak langsung jadi Rp2 miliar per desa," jelasnya.

"Ini contoh APBN, cuman Menteri aja bisa jualan kayaknya miliar. Apalagi wapres atau presiden," tambahnya.

Respon Anies Baswedan

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan menanggapi soal janji bacawapres Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut bakal menaikkan dana desa menjadi Rp5 miliar. Anies menilai hal itu sebagai niat baik.

"Kenapa ada niat yang sangat baik dari PKB, rencana sangat baik dari PKB karena kita ingin desa kita maju. Kita tidak ingin desa kita tertinggal, dan kita ingin ada kesempatan yang setara," kata Anies dalam konferensi pers usai rapat pemenangan di DPP PKB, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

Anies menyampaikan, segala kebijakan nantinya bakal dicocokkan terlebih dahulu sebelum dirumuskan menjadi kebijakan. Prinsipnya, kata dia KPP ingin menghadirkan kesetaraan.

"Kebijakan-kebijakan, sekarang kita sedang melakukan proses sinkronisasi, jadi seperti waktu itu pernah saya sampaikan di dalam proses kampanye ini ada dua track. 1 track kampanye dan pemenangan, 1 track penyusunan kebijakan," jelas dia.

"Nah penyusunan kebijakan ini kita melakukan sinkronisasi karena masing-masing memiliki rencana yang harus kita sinkronkan supaya sama," sambung Anies.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.


APBN Cetak Surplus Rp 153,5 Triliun hingga Juli 2023

RUU APBN 2024
Dari pihak pemerintah, terlihat Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Juli 2023 mencatatkan surplus sebesar Rp 153,5 triliun.

Artinya, pemerintah selama 7 bulan terakhir sukses menjaga realisasi pendapatan lebih besar dibanding pengeluaran atau belanja pemerintah sehingga APBN surplus.

"Posisi APBN secara keseluruhan masih dalam posisi surplus, besarnya surplus Rp 153,5 triliun atau kalau diukur dengan produk domestik bruto atau nilai ekonomi kita adalah 0,72 persen dari total produk domestik bruto national kita," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (11/8/2023).Sedangkan dari sisi keseimbangan primer juga mengalami surplus sebesar Rp 394,5 trliun.

 


Kinerja APBN

Menkeu raker dengan Banggar DPR
Menteri Keuangan Sri Mulyani usai mengikuti rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/9/2022). Rapat tersebut membahas postur sementara RUU APBN TA 2023. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menkeu juga melaporkan, kinerja APBN sampai dengan akhir Juli masih tetap terjaga positif. Negara sukses mengantongi pendapatan mencapai Rp 1.614,8 triliun.

"Ini artinya kita sudah mengumpulkan 65,6 persen dari target APBN tahun ini, cukup baik sangat kuat sebetulnya dan ini pertumbuhan 4,1 persen dibandingkan penerimaan akhir Juli tahun lalu yaitu 2022," jelasnya.

Sementara dari sisi pengeluaran, belanja negara pada Juli 2033 telah mencapai Rp 1.461,2 triliun atau mengalami kenaikan 1,2 persen (yoy) dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun jumlahnya masih lebih kecil dibanding pendapatan negara.

"Belanja Negara di satu sisi sudah terlaksana Rp 1.461,2 triliun. Ini artinya 47,7 persen dari pagu anggaran 2022 sudah dibelanjakan dan ini tumbuh 1,2 persen dari belanja tahun lalu," pungkasnya.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya