TikTok Shop Ancam Pelaku UMKM, Ketua MPR Minta Pemerintah Perhatikan Legalitas Produk Impor

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta Kementerian Koperasi UKM fokus memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan usaha pelaku UMKM.

oleh Agustina Melani diperbarui 22 Sep 2023, 20:25 WIB
Diterbitkan 22 Sep 2023, 20:23 WIB
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet salam sidang tahunan MPR-RI
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo merespons terkait TikTok Shop yang dianggap merugikan banyak pedagang.(dok: Tira)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyoroti permintaan sejumlah pelaku usaha offline yang meminta TikTok Shop, salah satu platform media sosial yang sediakan fitur penjualan untuk diberhentikan. Hal ini lantaran TikTok Shop dianggap merugikan banyak pedagang.

Seiring hal itu, Bambang meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mengupayakan revisi Peraturan Menteri Perdagangan atau Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Hal ini untuk menjamin persaingan usaha yang lebih adil, baik antara pedagang offline maupun online.

Selain itu, Bambang juga meminta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah/ Kemenkop UKM fokus memberikan  perlindungan terhadap keberlanjutan usaha pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah/UMKM di tengah maraknya gempuran produk impor dengan harga yang murah. Oleh karena itu, ia juga meminta pemerintah memperhatikan legalitas barang impor.

"Dalam hal ini yakni pembuatan dan penyusunan regulasi yang mengatur hal tersebut, dikarenakan berbagai produk impor yang marak dijual di platform digital seperti TikTok Shop dengan harga yang sangat murah, menunjukkan ada potensi terjadinya predatory pricing, sementara predatory pricing dianggap menjadi hal yang tidak mungkin terjadi terhadap barang yang diimpor secara legal,” kata dia dikutip dari keterangan resmi, Jumat (22/9/2023).

Bambang Soesatyo juga meminta KemenKopUKM, Kemendag, dan Kementerian Perindustrian/Kemenperin menetapkan standar produk-produk dalam negeri, termasuk yang dipasarkan dan dijual oleh UMKM.

Dengan standar produk dalam negeri itu agar memiliki nilai guna, nilai jual, dan daya tarik masyarakat yang tidak kalah dengan produk impor, sehingga masyarakat memiliki kecenderungan untuk lebih menggunakan dan berbelanja produk dalam negeri ketimbang membeli produk impor.

Pengusaha Muda: Banyak UMKM Khawatir Produk Impor Murah di TikTok Shop Cs

Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.
Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) telah memasuki usia emas, ke-51 tahun. Setengah abad lebih organisasi pengusaha muda itu berdiri, dan banyak mencetak pengusaha-pengusaha muda andal, yang saat ini mengisi posisi strategis di pemerintahan.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Akbar Himawan Buchari mengaku kerap mendapat keluhan dari UMKM soal maraknya produk impor. Utamanya, banyak produk impor yang dijajakan dengan harga murah di TikTok Shop Cs.

Dia juga turut menanggapi imbas dari maraknya barang impor yang juga merugikan bagi pelaku usaha di Pasar Tanah Abang. Bahkan, belakangan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara itu sepi pengunjung.

“Situasi di Pasar Tanah Abang yang ramai jadi buah bibir sebenarnya representasi nyata dari keluhan para anggota HIPMI yang berasal dari pengusaha UMKM. Karena saya masih terus mendengar pengusaha UMKM yang terus khawatir dengan e-commerce apalagi seperti TikTok Shop yang kerap menawarkan produk-produk impor dengan harga miring dan membuat produk lokal kalah bersaing,” ujarnya ketika dikonfirmasi, Kamis (21/9/2023).

Akbar mengaku prihatin dengan kondisi pengusaha di Pasar Tanah Abang. Mengingat lagi banyak pedagang yang imzetnya anjlok hingga 50 persen. Dari sinilah menurutnya, pemerintah harus ambil langkah tegas untuk melindungi ancaman tersebut.

“Saya pastikan bahwa Permendag No.50 Tahun 2020 sudah berada di tahap urgensi untuk segera direvisi guna memastikan adanya regulasi perdagangan di ranah digital," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Akbar meminta para artis atau influencer ikut mempromosikan produk UMKM lokal. Tujuannya agar semakin dikenal masyarakat dan tak kalah saing dengan produk impor.

"Saya juga meminta agar para influencer serta para artis yang memang memiliki follower banyak di media sosial untuk turut berpartisipasi melindungi pengusaha UMKM di Indonesia. Ini sebenarnya bisa diawali dengan menolak promosi produk-produk impor yang memiliki kesamaan dengan consumer goods lokal,” urainya.

 

Dukung Teten Masduki

Akbar Himawan Buchari Terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Masa Bakti 2022-2025. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Senin depan. (Dok Hipmi)
Akbar Himawan Buchari Terpilih menjadi Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Masa Bakti 2022-2025. Pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi Senin depan. (Dok Hipmi)

Akbar mendukung langkah Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki untuk meneraokan regulasi yang jelas bagi TikTok Shop Cs. Dia berharap langkah itu bisa berpihak pada produk UMKM lokal.

“Saya memandang ini langkah yang baik, platform media sosial TikTok tetap beroperasi dengan normal dan hanya TikTok Shop yang diblokir atau dihapus atau paling tidak diregulasi dengan ketat dari sisi produknya," kata dia.

"Langkah ini bisa menjadi momen awal untuk mendorong warganet, khususnya pengguna TikTok, melirik kembali produk-produk lokal,” pungkas Akbar Himawan.

 

UMKM Babak Beluar

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dia mengantongi sejumlah keluhan dari pedagang pakaian di kawasan tersebut.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dia mengantongi sejumlah keluhan dari pedagang pakaian di kawasan tersebut. (dok: Arief)

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut pemerintah terlambat mengatur soal ecommerce dan social commerce. Alhasil, produk impor merajalela di platform digital seperti TikTok Shop yang malah merugikan produk-produk UMKM lokal.

Teten mancatat, Indonesia belum memiliki strategi nasional transformasi digital dan belum memiliki badan yang khusus mengatur itu. Dengan begitu, koordinasi antarkementerian dinilai tak punya arah.

"Maka para mentri gak ada acuan, padahal transformasi digital melibatkan banyak aspek. Di Indonesia transformasi digital hanya berkembang di sektor perdagangan (ecommerce) di sektor hilir bukan di sektor produksi," kata dia kepada media, Rabu (20/9/2023).

Pada saat yang sama, merebaknya produk impor dengan harga jual yang jauh lebih rendah memotong porsi serapan produk UMKM. Lantaran, kata Teten, produk luar seperti China punya ekosistem yang kuat dan menjadikan biaya produksi lebih efisien.

"Tapi di sini kita terlambat mengatur palform digital ecommerce dan social commerse. Akibatnya kita didikte platform digital global," tegasnya.

Dia memegang data kalau 80 persen penjual di platform online menjual produk-produk dari China. Dengan porsi itu, pasar offline seperti Tanah Abang mulai ditinggalkan.

"Tapi kita perlu juga melihat masalah ini dari kebijakan investasi dan perdagangan, standarisasi produk dan lain-lain. Saat ini Pemerintah lagi merevisi Permendag no 50/2020," paparnya.

Teten mengatakan saat ini proses revisi sudah di Istana Negara. Langkah ini sebagai tindak lanjut, pembahasan yang sudah dibahas bersama Kementerian Hukum dan HAM.

 

 

Produk China Dibuang ke ASEAN

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tanah Abang Blok A.
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki melakukan inspeksi mendadak ke Pasar Tanah Abang Blok A. Dia mengantongi sejumlah keluhan dari pedagang pakaian di kawasan tersebut. (dok: Arief)

Teten menyoroti terlalu mudahnya produk impor masuk ke Indonesia. Ini disinyalir karena tarif bea masuk yanh terlalu rendah.

Bukan cuma UMKM yang terancam. Teten mengaku mendapat curhatan dari pelaku industri dalam negeri yang juga produksinya menyusut.

"Jangankan UMKM produk industri manufaktur pun gak bisa bersaing. Terutama produk garment, kosmetik, sport shoes, farmasi dan lain-lain," urainya.

Kondisi ini semakin diperparah oleh ekonomi China yang disebut sedang melemah yang mengakibatkan overproduksi dari barang-barangnya. Teten menduga, China mengalihkan suplai barang-barang hasil produksinya ke negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Infografis Larangan Aplikasi TikTok di 10 Negara Plus Uni Eropa. (Liputan6.com/Trieyasni)
Infografis Larangan Aplikasi TikTok di 10 Negara Plus Uni Eropa. (Liputan6.com/Trieyasni)
Lanjutkan Membaca ↓
Loading

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya