Pemerintah Bagikan Rice Cooker Gratis, Tak Boleh Dijual Lagi

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, pembagian alat pemasak nasi listrik atau rice cooker gratis bakal dilakukan secara bertahap untuk setiap paket.

Arifin menjelaskan, penyaluran rice cooker gratis ini akan dipilah berdasarkan paket yang telah disiapkan. Sehingga, untuk tahap pertama pun akan diselesaikan pada tahun ini.

"Ya, kita akan selesaikan. Itu kan ada paket per paket. Paket tahun ini diselesaikan tahun ini," ujar Arifin di sela acara Indonesia Mining Summit 2023 di Bali, Selasa (10/10/2023).

Namun begitu, ia belum bisa membocorkan proses distribusi dari rice cooker gratis tersebut. Meski begitu, Arifin percaya program ini selaras dengan misi pemerintah menjemput energi ramah lingkungan.

"Ini kan bagian daripada, satu, mengurangi emisi. Kemudian nanti kebutuhan listriknya bisa pakai energi terbarukan untuk kelistrikan rumah tangga. Itu jadi salah satu program pemerintah," ungkapnya.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik Bagi Rumah Tangga.

Sebagai turunannya telah diterbitkan pula Petunjuk Teknis Penyediaan Alat Memasak Berbasis Listrik (AML) melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 548.K/TL.04/DJL.3/2023.

Rice Cooker Gratis

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman P Hutajulu menyampaikan, program pemberian AML atau rice cooker gratis di tahun 2023 merupakan insentif kepada rumah tangga yang memenuhi kriteria tertentu.

"Tujuan program ini adalah menjamin akses energi bersih yang terjangkau, andal dan berkelanjutan. Selain itu program ini bertujuan mengurangi impor LPG yang digunakan untuk memasak, meningkatkan konsumsi listrik perkapita, serta mendukung teknologi memasak yang lebih bersih," ujar Jisman beberapa waktu lalu.

Jisman menyampaikan, program penyediaan AML sebanyak 500.000 unit pada tahun 2023 di seluruh Indonesia berpotensi meningkatkan konsumsi listrik sekitar 140 GWh setara dengan kapasitas pembangkitan 20MW. Program ini juga berpotensi menghemat LPG sekitar 29 juta kilo atau setara 9,7 juta tabung 3kg.

"Program ini akan bermanfaat kepada pelanggan yang dapat menurunkan biaya sebagian memasak yang sebelumnya menggunakan LPG. Untuk Pemerintah, program ini dapat mengurangi subsidi impor LPG 3kg yang digunakan untuk memasak. Bagi PLN program ini dapat meningkatkan penjualan listrik," terangnya.

Sementara target rumah tangga penerima AML adalah pelanggan PLN atau PLN Batam berdaya 450 VA s.d. 1.300 VA yang berdomisili di daerah tersedia listrik 24 jam menyala, rumah tangga tersebut tidak memiliki AML.

"Alat memasak listrik ini harus memiliki kandungan dalam negeri yang dibuktikan dengan sertifikat TKDN, sesuai Standar Nasional Indonesia, dan memiliki label hemat energi. Spesifikasi AML yang akan didistribusikan antara lain berfungsi minimal memasak nasi, menghangatkan dan mengukus dengan kapasitas sebesar 1,8 s.d. 2,2 liter," imbuh Jisman.

Lebih lanjut, ia mengatakan, program ini merupakan hibah dari Pemerintah, oleh karena itu perlu disematkan stiker yang bertuliskan Hibah Kementerian ESDM dan tidak untuk diperjualbelikan.

Ditjen Ketenagalistrikan selaku pelaksana program, saat ini tengah menyiapkan data calon penerima AML berdasarkan usulan dari kepala desa atau pejabat setingkat, kemudian dilakukan verifikasi yang melibatkan PLN dan PLN Batam. Selanjutnya dilakukan pengadaan dan pendistribusian kepada masyarakat.