IDSurvey Targetkan Peningkatan TKDN di 2024

Liputan6.com, Jakarta IDSurvey, Holding BUMN Jasa Survei menggelar Rapat Kerja Tahunan Periode 2023 dan RKAP 2024. Adapun tema acara itu Pertumbuhan Berkelanjutan Melalui Akselerasi Transformasi Bisnis di Park Hyatt Hotel, Jakarta.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Direktur Utama PT BKI (Persero), Arisudono Soerono dan dilanjutkan dengan Pemaparan Economic Outlook 2024 oleh Ibu Doktor Hendri Saparini dari CORE Indonesia. Setelahnya, rapat kerja IDSurvey dimulai dengan pembahasan draft RKAP 2024 PT SUCOFINDO, PT Surveyor Indonesia dan PT BKI (Persero).

Pada acara ini turut hadir langsung Komisaris Utama PT BKI (Persero), R. Harry Hikmat beserta jajaran Dewan Komisaris BKI, Direktur Utama PT BKI (Persero), Arisudono Soerono beserta jajaran Direksi BKI, Direktur Utama PT SUCOFINDO, Jobi Triananda Hasjim beserta jajaran Direksi SUCOFINDO, Direktur Utama PT Surveyor Indonesia, M. Harris Witjaksana beserta jajaran Direksi Surveyor Indonesia.

“IDSurvey sebagai BUMN penyedia layanan TIC, tentunya dapat menjadi garda terdepan nasional dalam mendukung pemerintah Indonesia menerapkan non-tariff barrier demi mewujudkan kemandirian bangsa melalui peningkatan TKDN, industri nasional yang naik kelas, kualitaskomoditas yang terjaga standar mutunya dan dampak sosial ekonomi lainnya,” kata Arisudono Soerono, Kamis (12/10/2023).

Peluang Bisnis

Doktor Hendri Saparini dari CORE Indonesia juga dalam pemaparannya mengatakan bahwa industri manufaktur diproyeksikan dapat lebih baik tahun 2024.

"Pertumbuhan ekonomi saat ini dapat dilihat banyak sekali tren yang terjadi, untuk itu perlu adanya penyesuaian untuk perusahaan mengikuti tren global yang saat ini semakin bilateral dan regional,” katanya.

Melalui acara ini IDSurvey yang terdiri dari 3 entitas, yaitu BKI, SUCOFINDO dan Surveyor Indonesia diharapkan dapat melakukan penyelarasan dan finalisasi RKAP 2024 Konsolidasi sehingga dapat melangkah dengan pasti untuk tahun 2024 secara sinergis.

IDSurvey telah menjalin kerjasama dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam perdagangan karbon, ditandai melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Februari 2023 silam.

Direktur Utama IDSurvey Arisudono Soerono mengatakan, perseroan akan fokus dalam memaksimalkan perdagangan karbon. Hal ini seiring amanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"IDSurvey sebagai brand identity dari holding BUMN dalam jasa survey ditunjuk untuk menggerakan roda bisnis berbasis ekonomi hijau. Hal ini seiring peresmian yang dilakukan Presiden Jokowi pada 26 September di Bursa Efek Indonesia," kata Arisudono, Jumat (29/9/2023).Arisudono menilai, perdagangan karbon sebetulnya juga sering diperbincangkan dan menjadi bahan penelitian, sehingga telah memiliki dasar hukum yang pasti.

Secara sederhana, perdagangan karbon adalah transaksi jual beli kredit karbon (carbon credit) yang dilakukan untuk mengurangi emisi karbon khususnya di Indonesia.

"Ini sekaligus menjadi sumber pemasukan negara. Perdagangan karbon juga turut menyumbang perlindungan hutan dan pohon,” imbuh dia.

Kesiapan IDSurveyKesiapan IDSurvey untuk memaksimalkan potensi bursa karbon Indonesia, ditunjang juga dengan adanya akreditasi yang diraih oleh anak perusahan IDSurvey di sektor bisnis hijau, PT Sucofindo.

Akreditasi yang diraih sebagai Lembaga Validasi dan Verifikasi (LVV) Informasi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

Presiden Jokowi juga sempat mengutarakan, dalam memaksimalkan bursa karbon Indonesia akan mengurangi krisis perubahan iklim.

"Perdagangan karbon di Indonesia perlu dilakukan. Ini merupakan kontribusi nyata di Indonesia dalam melawan krisis perubahan iklim," ungkapnya.

Jokowi menekankan, sistem perdagangan karbon atau carbon trading atau jual beli kredit karbon akan mengurangi dampak iklim. Untuk itu, penyelenggara bursa tersebut adalah BEI melalui indeks IDXCarbon.

"Ini memang ancaman perubahan iklim sangat bisa kita rasakan dan sudah kita rasakan. Dan, kita tidak boleh main-main terhadap ini, kenaikan suhu bumi, kekeringan, banjir, polusi, sehingga dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mengatasinya," tegas Jokowi.