Kapan Pembatasan Beli BBM Pertalite Berlaku? Ini Bocorannya

Liputan6.com, Jakarta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif buka suara soal aturan pembatasan pembeli BBM bersubsidi jenis Pertalite (RON 90) yang belum terlaksana.

Aturan soal pembeli Pertalite dibatasi ini nantinya akan tercantum dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Arifin mengatakan, Kementerian ESDM sudah siap untuk melaksanakan kebijakan tersebut tahun ini. Namun kelanjutannya masih menunggu arahan dari pemangku kebijakan lain, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Kita sudah siap, cuman belum ketemu waktunya nih. Belum ketemu bertiga, Menteri Keuangan, BUMN, dan kita," ujar Arifin di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/10/2023).

Menurut dia, revisi Perpres 191/2014 sebetulnya sudah menyiapkan kelompok kendaraan mana saja yang memang berhak untuk mengkonsumsi Pertalite. Arifin tak ingin BBM bersubsidi tersebut ditenggak oleh sembarang konsumen.

"Masa yang kelas 3.500 cc 4.000 cc masa pake, kan ngerusak mesinnya sendiri. Kalau bisa beli yang cc gede duitnya banyak kan. Harusnya beli yang sesuai dan kemudian juga ngurangin kita punya emisi. Kan Pertalite ini pm-nya tinggi," ungkapnya.

Dideteksi Sistem Pertamina

Secara skema, pengguna kendaraan yang hendak mengisi BBM di SPBU nantinya akan dideteksi oleh sistem yang dibawahi Pertamina, apakah mereka berhak membeli Pertalite atau tidak. "Itu kan udah dipetain, motor/mobil jenis apa, itu masuk di dalam daftar di sistem IT Pertamina," kata Arifin.

Sebelumnya, eskalasi konflik antara Israel dan Palestina bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia. Kebutuhan minyak menjelang musim dingin pun diproyeksikan kerek inflasi secara global. Namun pemerintah tetap optimis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan dampak perang timur tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.

"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," Jelas Tutuka di Jakarta, (Selasa, 17/10). 

Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat. Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama. 

Pemerintah juga mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.

Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.

"Saya menghimbau, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan, jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," tegas Tutuka.

Sejauh ini, Pertamina tengah melakukan uji coba pembatasan pembelian Pertalite khususnya bagi kendaraan roda empat di beberapa daerah.

Setiap pembeli diwajibkan memiliki Quick Response (QR) Code untuk dipindai oleh petugas SPBU sebelum melakukan pembelian. Uji coba tersebut dilakukan di 41 kota dan kabupaten yang tersebar di tiga provinsi yakni Aceh, Bangka Belitung, dan Bengkulu. Uji coba juga dilakukan di Timika, Papua.

Sebagai informasi, konsumen pengguna yang belum dapat QR Code , selain mendaftar secara langsung pada program subsidi tepat yang bisa diakses melalui website atau melalui aplikasi MyPertamina, juga bisa melakukan pendaftaran pada sekitar 1.300 titik booth pendaftaran offline yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat yang mengalami kesulitan saat melakukan pendaftaran di website.