Realisasi Utang Pemerintah Baru 28% dari Target

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, Pemerintah telah merealisasikan penarikan utang hingga September 2023 sebesar Rp 198,9 triliun. Jumlah ini dinilai sangat rendah dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). 

Dia menerangkan bahwa target pagu pembiayaan utang 2023 sebesar Rp 696,3 triliun yang mana realisasi hingga September hanya 28,6 persen.

"Target pembiayaan utang 2023 itu Rp 696,3 triliun adalah berkaitan dengan defisit 28,6 persen dari GDP. Realisasinya sebetulnya masih sangat kecil," ujar Sri Mulyani dalam acara APBN KiTa, Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Jika dibandingkan tahun lalu, realisasi pembiayaan utang mengalami penurunan sangat tajam. Dalam periode yang sama di tahun lalu sebesar Rp 480,4 triliun. Sehingga realisasi tahun ini turun 58,6 persen secara tahunan.

"Tahun lalu sampai September itu Rp480,4 triliun, jadi ini turun drop 58,6 persen," imbuhnya.

Bendahara Negara itu merincikan realisasi surat berharga negara (SBN) mencapai Rp 181,4 triliun atau baru 25,4 persen dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp 712,9 triliun. 

"Tapi kita baru merealisir 25,4 persen dari total SBN netto. Ini juga turun tajam, tahun lalu kita terbitkan hingga Rp470,9 triliun, jadi turun 61,5 persen," jelas Ani.

Sedangkan untuk realisasi pinjaman mencapai Rp17,4 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 83,1 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai Rp  16,6 triliun.

"Jadi dari sisi pinjaman kita positif Rp17,4 triliun, tahun lalu kita Rp9,5 triliun," pungkasnya.

Reporter: Ayu

Sumber: Merdeka.com

Sebelumnya, penerimaan pajak hingga September 2023 tercatat Rp 1.387,78 triliun atau setara 80,78 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp 1.718,0 triliun.

"Sampai dengan September, pajak telah terkumpul Rp 1.387,78 triliun. Ini artinya 80,78 persen dari target. Ini sangat bagus untuk pengumpulan pajak pajak di bulan September," kata Sri Mulyani dalam konferensi Pers APBN KiTa Oktober, Rabu (25/10/2023). 

Untuk rincian penerimaan pajak, diantaranya terdiri dari perolehan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 771,75 triliun atau 88,34 persen dari target, tumbuh 6,69 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Ini tumbuh 6,69 persen dari tahun lalu, aktivitas non migas ini bagus. Berarti banyak kegiatan yang sifatnya tidak bergantung pada migas meskipun mungkin dampak komoditas masih terlihat di sana," ujarnya.

Kemudian, Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) tercatat mencapai Rp 536,73 triliun atau 72,24 persen dari target, tumbuh secara tahunan diangka 6,39 persen yoy.

Lanjut, untuk pajak bumi dan bangunan (PBB) dan pajak lainnya tercatat sebesar Rp 24,99 triliun atau 62,45 persen dari target, dan tumbuh secara tahunan sebesar 22,52 persen.

Sementara, untuk PPh migas tercatat sebesar Rp 54,31 triliun atau 88,40 persen. Kemenkeu melihat capaian PPh migas turun sebesar 12,6 persen dibanding kinerja periode yang sama tahun lalu. 

"Sedangkan migas mengalami penurunan PPh yaitu Rp 54,31 triliun yang sudah dikumpulkan turun 12,6 persen dibandingkan tahun lalu," ujarnya.

Secara keseluruhan kinerja penerimaan pajak periode Januari hingga September 2023 sebesar 5,9 persen (yoy), melambat apabila dibandingkan dengan kinerja periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 54,2 persen.

"Total pertumbuhan pajak kita 5,9 persen. Tahun lalu kita tumbuhnya sangat tinggi 54,2 persen. Kalau tahun ini kita masih tumbuh positif ini hal yang disyukuri," pungkasnya.