Hore, PNS Bisa Bebas Berpergian di Libur Natal dan Tahun Baru 2024

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas menjamin keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan saat libur Natal dan Tahun Baru, atau Nataru 2023/2024.

Saat ini, sudah tidak ada kebijakan yang berlaku tentang pembatasan bepergian bagi aparatur sipil negara (ASN) atau PNS.

Pemberian cuti tahunan dilakukan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari masing-masing instansi pemerintah.

"Seluruh instansi pemerintah perlu tetap melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian sasaran serta target kinerja pegawai," ujar Anas dalam keterangan tertulis, Selasa (12/12/2023).

Sementara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy memprediksi, sekitar 107 juta orang melakukan perjalanan saat libur Nataru. Pemerintah menyiapkan berbagai skema agar alur perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Persiapan dilakukan naik dari transportasi darat, laut, maupun udara. "Pemerintah telah mengantisipasi dengan menyiapkan beberapa langkah, diantaranya pengaturan transportasi darat. Dan kita harapkan penanganan lalu lintas darat ini akan jauh lebih baik dibanding Nataru tahun lalu," ungkapnya.

Puncak arus mudik libur Natal diprediksi terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sedangkan arus balik diprediksi 26-27 Desember 2023.

Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, sekitar 107,63 juta orang akan melakukan perjalanan selama libur Nataru 2024. Kemenko PMK merangkul berbagai pihak yang terkait teknis terkait perhubungan.

Pembelian tiket transportasi secara online akan diperluas titiknya. Selain itu, jadwal perjalanan kereta, pesawat dan kapal akan disesuaikan dan dilakukan penambahan.

"Peningkatan layanan rest area juga akan diperbaiki di jalur-jalur tol. Kemudian penambahan jadwal penerbangan, penyesuaian jadwal kapal penumpang, serta perjalanan kereta api juga akan disesuaikan," kata Muhadjir.

Sebelumnya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan menjadi titik kemacetan pada momen libur Natal dan Tahun Baru 2024.

Bahkan, tren kemacetan ini disebut tidak pernah menurun dari tahun ke tahun. Direktur Angkutan BPTJ Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan, pada momen libur Nataru nanti, kawasan Puncak diprediksi mengalami kepadatan.

"Data terkini kira-kira pergerakan atau hasil tahun kemarin yang paling padat adalah yang menuju kawasan puncak," kata dia dalam Media Briefing di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Tatan mencatat, pada evaluasi angkutan di momen besar seperti Nataru, jalan nasional menuju kawasan Puncak Bogor selalu macet. Di sisi lain, masyarakat masih terus memilih untuk berkunjung ke kawasan Puncak meski sudah diketahui akan macet.

"Jadi kawasan puncak cukup signifikan dan ini tidak pernah turun, udah tau macet, kita tetap melalukan perjalanan, itu karakter dari masyarakat," ungkap dia.

Guna mengatur lalu lintas dan melakukan pemantauan, pihak Kemenhub sudah menyiapkan sejumlah titik pengaturan. Upaya tersebut juga didukung oleh kantung parkir atau istirahat di Rest Area Gunung Mas yang dibangun Kementerian PUPR.

"Karena ini apalagi Nataru, kemungkinan akan terjadi kemacetan di daerah Puncak dan kita disitu ada pos koordinasi dan juga dari (otoritas) Jawa Barat juga ada pos, dan dari PU juga sudah membangun rest area. Sehingga ada di menuju rest area dibersihkan kiri-kanan, supaya tidak mengganggu kemacetan," urainya.

Sebelumnya, Korlantas Polri berencana memasang kamera counting atau penghitung kendaraan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat. Kamera ini untuk menghitung jumlah kendaraan yang keluar masuk jalur Puncak.

"Dapat bocoran dalam satu bulan ke depan ini akan dipasang kamera counting," Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama, Kamis (9/11/2023).

Namun, Rizky belum bisa memastikan dimana titik lokasi pemasangan kamera counting untuk menghitung jumlah kendaraan yang keluar masuk jalur Puncak.

"Apakah kamera ini nantinya di pasang di tol, di simpang Gadog atau dimana, ini kami belum tahu," ucapnya.

Data Pasti

Rizky menjelaskan kamera counting ini merupakan sebuah inovasi dari Korlantas Polri untuk mengetahui jumlah kendaraan yang keluar masuk kawasan Puncak, sehingga petugas memiliki data secara real di lapangan selain melalui gerbang tol.

Tak hanya itu, kamera ini membantu petugas di lapangan untuk mendeteksi dini terjadinya kemacetan akibat adanya peningkatan arus kendaraan.

"Ketika mengetahui jumlah kendaraan meningkat, petugas kepolisian bisa langsung bertindak melakukan pencegahan untuk meminimalisir kemacetan, utamanya di titik-titik rawan kemacetan," jelasnya.