Sikap Anies Baswedan Soal IKN: Kalimantan Lebih Butuh Bangun Sekolah Rusak, Itu Urgent

Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden (Capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi pertanyaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Anies mengungkit soal kebutuhan yang diperlukan di pulau Kalimantan.

Alih-alih menyoroti IKN, Anies Baswedan mengungkit soal akses jalan tol dan jalur kereta api di Pulau Kalimantan. Tak cuma itu, dia juga mengatakan soal pembangunan sekolah.

"Terkait dengan IKN. Ketika kita memiliki masalah yang masih urgent di depan mata kita, di depan mata kita, di Kalimantan sendiri kebutuhan untuk membangun sekolah yang rusak sangat banyak, membangun kereta api atau jalur tol antarkota di Kalimantan itu urgent," ucap Anies dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Dia mengatakan, biaya pembangunan tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat. Namun, merujuk pada pembangunan IKN, Anies bersikukuh kalau itu hanya diperuntukkan bagi aparat negara.

"Yang merasakan dari uang itu siapa? Rakyat. Sementara yang kita kerjakan hanya membangun tempat untuk aparat sipil negara bekerja, bukan untuk rakyat, dan bukan untuk pusat perekonomian," tegasnya.

Pada kesempatan itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga menyoroti mengenai keterlibatan publik dalam rencana pembangunan IKN. Anies memandang publik tak cukup dilibatkan.

"Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melalui proses dialog publik yang lengkap. Sehingga dialognya sesudah jadi undang-undang, dan ketika dialognya sudah undang-undang, siapapun yang kritis dianggap oposisi siapa yang pro dianggap pro pemerintah," bebernya.

"Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum bukan negara kekuasaan, dalam negara hukum, berikan ruang kepada publik untuk membahas sebuah peraturan sebelum dia ditetapkan," imbuhnya.

Anies melanjutkan, dialog yang terjadi dinilai bersandar pada ketentuan yang sudah ditetapkan seperti undang-undang. Dimana hal ini ditentukan oleh penguasa dan akhirnya menimbulkan wacana pro-kontra.

"Tapi ini nada-nadanya seperti mau naik negara kekuasaan, dimana penguasa menentukan hukum dan kemudian dari situ kita berdebat pro-con," tegasnya.

Anies memandang ada kebutuhan lain dengan nilai urgensi lebih tinggi ketimbang melakukan pembangunan proyek yang disebutnya hanya dinikmati oleh aparat negara.

"Kami melihat ada kebutuhan-kebutuhan urgent yang dibangun untuk rakyat. Kalau hari ini kita belum bisa menyiapkan pupuk lengkap, tapi pada saat yang sama kita membangun istana untuk presiden, dimana rasa keadilan kita?," pungkasnya.

Debat Capres dan Cawapres 2024 salah satunya menyoroti soal pelayanan publik pada kelompok rentan. Nyatanya, dua pasangan capres yaitu Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan senada dalam untuk mengembangkan aplikasi.

Misalnya, Capres Ganjar Pranowo yang memamerkan aplikasi super atau superapps dalam pelayanan publik yang dibuatnya di Jawa Tengah. Ganjar mengungkap aplikasi Laporgub tersebut jadi sarana pelaporan publik terhadap kendala yang dihadapi untuk disampaikan ke pemerintah Jawa Tengah.

"Dari sisi aparaturnya musti ada kontrol publik, maka kalau saya membuat pengalaman kami membuar Laporgub sebagai salah satu ruang komplain publik," ujar dia dalam Debat Capres-Cawapres 2024, di Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Menurutnya, langkah ini membuka proses transparansi terhadap pelayanan pemerintah terhadap publik. "Pemerintah gak boleh baperan, pemerintah harus menerima seluruh masukan dan kritikan," kata dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menguraikan, konsep serupa akan diperluas dengan cakupan nasional. Menurut dia, ini jadi upaya pemerintah pusat mengambil bagian dari kendala masyarakat.

"Inilah yang akan kita angkat menjadi goverment superapp sehingga ketika itu tidak berjalan, pemerintah tertinggi lah yang harus mengambil itu, sehingga pelayanan akan jauh lebih baik sehingga kelompok-kelompok ini harus mendapatkan afirmasi," bebernya.

Memanggapi hal itu, Capres Anies Baswedan juga mengungkap rencana serupa. Fokusnya menyasar pada kelompok rentan, seperti disabilitas, perempuan, ibu hamil, anak-anak, dan orang tua.

Anies mengisahkan aplikasi Jaki yang dibentuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Aplikasi itu jadi satana pelaporan bagi keluhan masyarakat.

"Kami buat ketika waktu dulu di Jakarta namanya Jaki, adalah sebuah superapps yang membuat setiap pelayanan ada ukurannya," kata dia.

"Contoh, bila lapor pohon tumbang maka kami memberikan arahan kepada jajaran, berapa jam harus beres. Ketika dikatakan ada laporan temtang peristiwa X maka berapa wkatu yang harus beres," sambung Anies.

Dengan basis aplikasi, Anies menilai setiap kinerja pelayanan publik menjadi punya ukurannya sendiri. Kemudian, masyarakat disebut bisa memantau perkembangannya lewat aplikasi tersebut.

"Semua ukuran pelayanan dibuat ukuran. Lalu publik yang melapor tau persis, saya lapor kapan harus selesai kapan, dengan begitu standardisasi akan terjadi," jelasnya.